Melaporkan Harta dan Kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Foto: tribunnews.com

Melaporkan Harta dan Kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

oleh: H. Samsuri, SH, MM (Konsultan & Dosen Perpajakan)

Pendahuluan

Melaporkan harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi  bagaikan buah simalakama. Melaporkan harta dan kewajiban dengan lengkap takut akan dihitung pajaknya dengan sebenarnya. Namun jika tidak melaporkannya akan berpotensi timbulnya masalah di kemudian hari. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kebingungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengisi laporan dengan baik dan benar.  Banyak Wajib Pajak yang mengisi laporan Daftar Harta dan Kewajiban tidak sebenarnya, hanya sekedar mengisi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya di kemudian hari.  Apakah dengan mengisi laporan Daftar Harta dan Kewajiban tidak sebenarnya dapat membahayakan Wajib Pajak ? Banyak Wajib Pajak yang ragu mengenai hal ini.

Justifikasi

Salah satu jenis penghasilan yang dapat dikenai Pajak Penghasilan ( PPh ) sesuai dengan Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf p UU PPh adalah tambahan kekayaan neto yang belum dikenai pajak. Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi rumusnya adalah:

PENGHASILAN = KONSUMSI + HARTA ( TABUNGAN )

Dengan melakukan perbandingan antara tambahan kekayaan neto dengan penghasilan Wajib Pajak, dapat diambil kesimpulan apakah penghasilan sudah dilaporkan seluruhnya atau belum.  Jadi jika “tambahan kekayaan bersih” ditambah jumlah “konsumsi” dengan “total penghasilan” jumlahnya sama atau sesuai dengan rumus tersebut diatas, maka penghasilan sudah dilaporkan semuanya.  Namun jika perbandingan tersebut tidak sesuai, maka terdapat kemungkinan adanya penghasilan yang belum dilaporkan.

Praktek di Lapangan

Karena kurangnya pengetahuan, menyebabkan Wajib Pajak ketika mengisi SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi tidak dengan benar, atau bahkan tidak diisi sama sekali karena takut.  Sedangkan Kantor Pajak ( KPP ) dalam melakukan analisis terhadap SPT Tahunan PPh tersebut akan melihat mutasi harta dalam tahun pajak yang bersangkutan dibanding dengan tahun – tahun sebelumnya, apakah bertambah atau berkurang, kemudian dibandingkan dengan penghasilan untuk tahun yang bersangkutan. Jika terdapat selisih yang tidak wajar, maka dapat saja diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Namun demikian praktek di lapangan menunjukkan bahwa Daftar Harta dan Kewajiban pada akhir tahun yang dilaporkan oleh Wajib Pajak belum banyak ditindak lanjuti oleh Fiskus.

Potensi Resiko

Jika saat dilakukan pemeriksaan pajak, ditemukan adanya harta yang tidak dilaporkan, maka dianggap sebagai tambahan penghasilan ( yang belum dikenai pajak ) dan Kantor Pajak akan menerbitkan SKP KB. Hal ini diperkuat apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti- bukti yang cukup atas perolehan harta tersebut.  Padahal bisa jadi bahwa penghasilan tersebut sudah termasuk yang dikenai pajak.  Oleh karena itu untuk kepentingan perpajakan, semua dokumen  tentang perolehanan harta harus disimpan dengan baik oleh Wajib Pajak.

Lebih lanjut apabila terdapat indikasi terjadinya penggelapan pajak atau tindak pidana di bidang perpajakan yang  merugikan negara, maka dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf c UU KUP, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda setinggi – tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak

            Berdasarkan uraian tersebut diatas,  solusi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, secara normatif adalah sebagai berikut :

  1. Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh  yang sudah terlanjur dimasukkan yang telah diisi dengan tidak semestinya, walaupun tidak berdampak pada penghitungan besarnya pajak terutang.
  2. Untuk tahun pajak berikutnya diharapkan Wajib Pajak melaporkan seluruh harta yang ada, baik yang ada dokumennya maupun yang tidak ada dokumennya. Hal ini akan mempermudah pemeriksa untuk melakukan penghitungan ulang atas asal usul perolehan harta.
  3. Melakukan administrasi secara tertib, terutama penyimpanan semua dokumen sebagai pendukung atas transaksi pembelian aktiva  yang dilakukan.

Demikian tulisan ini semoga  bermanfaat, terutama bagi Wajib Pajak  yang sedang dan akan mengisi Laporan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi tahun 2011.

About these ads

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s