Agar 1 Syawal Tak Lagi Berbeda-beda

suryadharma

Penentuan 1 Syawal sama halnya menentukan 1 Ramadan: selalu melahirkan perbedaan. Sebab itulah Kementerian Agama berinisiatif mengajak duduk ormas-ormas Islam untuk menetapkan kriteria, agar semua metode penentuan 1 Ramadan dan Syawal bisa seragam.

Ini harapan besar Menteri Agama Suryadharma Ali, agar di masa mendatang tidak ada lagi perbedaan di antara ormas Islam dalam menentukan 1 Syawal. Perbedaan pendapat antara ormas Islam dan pemerintah yang diwakili Kementerian Agama secara tak langsung menunjukkan otoritas pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama di Indonesia diabaikan.

“Dalam konteks bernegara, jelaslah ulil amri adalah pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI KH Maruf Amin. KH Maruf Amin berpendapat perbedaan itu wajar, namun segala keputusan yang berkaitan dengan masalah umat Islam, diserahkan kepada Kementerian Agama.

Legitimasi pemerintah ini penting. KH Maruf Amin mengingatkan, di zaman Rasulullah semua orang berhak melihat dan menentukan Ramadan dan Syawal, namun untuk mengumumkannya kepada umat, otoritas itu diberikan kepada Rasulullah SAW, “Karena beliau adalam ulil amri, seterusnya demikian di masa para sahabat dan seterusnya,” ujar KH Maruf Amin.

Untuk itulah Suryadharma Ali akan mengundang ormas-ormas Islam yang memiliki berbagai pandangan berbeda mengenai penentuan 1 Syawal, dalam sidang Isbat. Suryadharma Ali menekankan bahwa selain kementeriannya memegang otoritas mengatur kehidupan beragama, dalam hal penentuan Ramadan dan Syawal, lembaganya telah dilengkapi Badan Hisab Rukyat, yang bekerjasam dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Kerjasama dengan LAPAN ini penting, lantaran Kementerian Agama meyakini ilmu hisab dan rukyat sejalan dengan ilmu astronomi. Inilah yang akan ditampilkan dalam sidang Isbat mendatang, yang memadukan hisab dan rukyat dan astronomi sekaligus.

“Dalam menetapkan 1 Syawal, perlu ada jawaban secara keilmuannya. Demikian halnya kelompok yang sering berbeda dalam menetapkan awal bulan,” ujar Suryadharma Ali. Bahkan Kementerian Agama juga mempersilakan para duta besar menceritakan pengalaman mereka menentukan Ramadan dan Syawal di negara mereka.

pengamat_hilalSelain itu, Menteri Agama juga akan mengundang kelompok masyarakat yang memiliki hitungan hilal yang berbeda untuk hadir di sidang isbat. “Kita akan menampilkan kelompok masyarakat yang menentukan tinggi hilal itu berbeda kriterianya. Ada yang enam, empat, dua, dan di bawah satu derajat. Kita mau tahu alasan ilmiahnya, bagaimana menetapkan kriteria. syukur-syukur ke depan kita bisa menjadi satu kriteria saja,” tambah Suryadharma.

Suryadharma Ali juga meminta agar umat Islam di Indonesia dapat mengacu kepada pemerintah dalam menentukan 1 Syawal mendatang. “Kita harap umat Islam bisa memberikan mandat penuh kepada pemerintah sebagai ulil amri. Manakala ada perbedaan lalu, pemerintah menetapkan awal bulan melalui sidang isbat, maka perbedaan itu dihentikan mengikuti ketetapan pemerintah,” tegasnya.

Kemenag belum bisa memastikan jatuhnya 1 Syawal 1434 Hijriah. Seperti saat penetapan 1 Ramadan 1434 Hijriah lalu, pemerintah perlu mengadakan sidang isbat yang rencananya, sidang isbat 1 Syawal pada Rabu 07 Agustus 2013.

Kepala Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII Drs KH Aceng Karimullah sependapat dengan Menteri Agama Suryadharma Ali. Ilmu astronomi sangat membantu dalam menentukan penampakan hilal, dengan kata lain astronomi dapat membantu menentukan hisab dan rukyat, “Penggunaan astronomi menghasilkan hisab dan rukyat yang lebih berkualitas,” papar KH Aceng Karimullah.

Dengan demikian penetapan kriteria melalui konsensus dari ormas menjadi lebih mudah. Aceng Karimullah menekankan pentingnya kekompakan umat Islam dalam penentuan 1 Syawal, “Ormas Islam di Indonesia itu tunduk pada peraturan pemerintah, perbedaan itu keniscayaan, namun sesuatu yang sudah diterima banyak orang dan telah disepakati pemerintah sebagai ulil amri, sebaiknya dilaksanakan. Itulah wujud kekompakan dan badan yang satu. Agar umat islam di Indonesia dapat lebih mudah mewujudkan kesejahteraan bersama,” tutup KH Aceng Karimullah. (aan/lc)

Tausiyah MUI Kota Banjarmasin

banjarjul13

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yaitu Bpk. Drs.KH.MURJANI SANI, M.Ag. telah mengunjungi Masjid LDII Banjarmasin (Masjid Al Hidayah Jl. Mangis Gg. Nangka Rt. 20.) sekaligus memberikan  Siraman Rohani (Tausyiah)  kepada Warga LDII Kota Banjarmasin, dimana Dalam Tausyiah beliau menjelaskan  Bagaimana pentingnya Silaturrahim sesama Muslim dengan Muslim lainnya, sebab beliau menyitir suatu Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim “ Barang Siapa yang ingin dimurahkan Rizki dan dipanjangkan umurnya maka perbanyaklah Silaturahim” jangan sampai Khotiurrohim (memutus family).

Selanjutnya beliau menjelaskan Kepada warga LDII tentang nilai nilai Silaturrahim sebagai  wujud aktualisasi dalam kehidupan sehari hari sebagai umat Islam. Tentang 6 (enam) Kewajiban seorang Muslim dengan Muslim lainnya:

1) Kewajiban menjawab Salam.
2) Kewajiban mendatangi undangan  ketika diundang (terutama walimatul urus).
3) Kewajiban memerikan Nasehat Bila dimintai  Nasehat (Amar ma’ruf nahi munkar).
4) Kewajiban Menjawab orang yang Bersin.
5) Kewajiban Menjenguk Orang yang sakit.
6) Kewajiban menghantarkan Jenazah bila ada yang meninggal Dunia.

LDII Lampung Timur Dampingi Kunjungan Kerja MUI Pusat

lampungjul13

Bertempat di Pondok Pesantren Darul Hidayah, Desa Sri Minosari, Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, pada tanggal 23 Juni 2013 melaksanakan kunjungan kerja di Kab. Lampung Timur selama sehari. Dalam kunjungan ini didampingi oleh Hi. Marsendah Harahap, SH MH (Hakim Tinggi Provinsi Banten), Anwar Ahmad (staf masjid Istiqlal Jakarta), Suwarno, S.Ag Wakil Ketua DPD LDII Lampung Timur dan Kyai Ahmad Syafe’i Noor mewakili Pengurus MUI Lampung Timur serta Kapolsek Pasir Sakti (AKP Beny Sandra, SH). Hadir dalam kunjungan kerja ini adalah Camat Labuhan Maringgai (Mukholis, SE), Kepolisian Sektor Labuhan Maringgai, Kepala Desa se-Kecamatan Labuhan Maringgai, Para Kyai dan Ulama se-Lampung Timur, Ormas Islam se-Lampung Timur, dan para undangan.

Maksud dan tujuan dari kunjungan kerja ini adalah MUI Pusat ingin melihat dari dekat perkembangan pondok pesantren yang ada di daerah-daerah, perkembangan ormas-ormas Islam, kinerja para ulama-ulama dalam membangun dan mendidik umat Islam, sinergitas para ulama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan MUI Pusat bisa merumuskan program-program kerja yang mengakomodir umat di lapisan tingkat bawah.

Dalam tausiyahnya KH. Drs. Adnan Harahap, menyampaikan,”Kita ini harus sesering mungkin untuk melakukan silaturrohim tanpa melihat status dalam masyarakat, agama, suku, ras dan budaya, sehingga dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan umat dan pembangunan nasional sikap yang harus diwujudkan adalah amanah, jujur, rukun, kompak dan bisa kerjasama yang baik, serta jangan bergaya hidup hidonis artinya harus hidup sederhana sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW yang artinya,”sungguh beruntung orang yang hidup hemat dan bekerja keras”.

Selain itu sebagai warga negara yang baik kita ini tidak usah memikirkan di luar kemampuan kita, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita, sehingga hidup ini penuh kedamaian, tidak melihat sana sini, berkomentar yang tidak jelas arahnya, sebagai contoh ketika belum menjadi pejabat selalu mengkritik dan berkomentar, tetapi begitu jadi pejabat atau penguasa justru melakukan tindakan korupsi. Untuk itu program pendidikan baik formal maupun informal kita hidupkan dan kita laksanakan serta harus didukung oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai stakeholder pendidikan nasional.