Jual Beli Tanah di Bawah Tangan

Negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga apabila hukum tersebut bisa tegak dan tegas maka rakyat akan merasakan, terlindungi dan merasa aman dalam kehidupan sehari-harinya. akan tetapi sebelum hukum positif tersebut terbentuk karena kedaulatan Negara Republik Indonesia, kita mengenal yang namanya hukum adat, mengapa demikian karena secara geografis dan secara kultur, bangsa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara otomatis akan mempunyai beragam adat dan budaya, sehingga dalam hal ini Negara Indonesia tetap mengharhagai hukum adat yang lazim dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum positif dalam menjalankan transaksi atau perbuatan hukum lainnya.

Pada kesempatan ini kami akan memberikan wawasan mengenai jual beli tanah yang dilakukan secara sederhana atau dibawa tangan. Pada prinsipnya Penguasaan dan pengaturan serta penyelenggaraan penggunaan tanah oleh Negara diarahkan pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh rakyat dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. adapun yang dimaksud dengan pengertian tanah secara hukum: Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya.

Dalam artikel ini kami akan memberikan wawasan tentang jual beli tanah yang dilakukan secara sederhana atau lebih dikenal jual beli dibawah tangan, yang dimaksud jual beli dibawah tangan adalah jual beli yang dilakukan olek dua belah pihak yaitu Penjual dan Pembeli, didalam transaksi jual beli tersebut kedua belah pihak hanya mengadakan perjanjian dan kesepakatan yang sederhana mengenai obyek tanah yang akan dijual dan harga serta cara pembayarannya. nah apakah jual beli tanah semacam ini dapat dianggap sah secara hukum atau tidak.

Kita kupas permasalahan tersebut dengan menggunakan contoh kasus sebaga berikut:

Adalah seorang yang bernama Hery mempunyai sebidang tanah yang mempunyai luas 2000 M2 dan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 1000 M2, yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 345 atas nama Hery;

Sedangkan dalam bisnisnya Hery membutuhkan biaya yang cukup besar, maka dijual lah tanah yang dimilkinya tersebut kepada seorang Pembeli yang bernama Solikin, dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah);

Oleh karena Solikin tidak mempeunyai uang sebesar itu, maka cara pembyarannya disepakati dengan menggunakan cara angsuran, yaitu uang muka 50 % dan sisanya di angsur selama 1 (satu) tahun, maka kedua balah Pihak tersebut telah sepakat dan setuju walaupun jual beli tersebut tidak disaksikan oleh kepala desa atau prangkatnya, mereka tetap melaksanakan dengan rasa jujur dan saling percaya mempercayai antara Pihak Penjual dan Pembeli yaitu antara Hery dengan Solikin;

Dengan kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak telah terikat dengan perjanjian dan merupakan hukum bagi Hery dan Solikin, maka Solikin membayar uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2012, dan diberikan kwitansi tanda terima pembayaran tersebut, adapun sisanya akan di angsur sesuai dengan kesepakatan selama 1(satu) tahun;

Pada tempo selanjutnya Solikin, telah membayar dua bulan angsuran masing-masing bulan setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (limapiluh juta rupiah) dan telah diberikan kwitansi sebagai tanda terima oleh Hery;

Akan tetapi pada bulan ketiga Hery telah meminta kepada Solikin untuk melunasi jual beli tersebut dikarenakan Hery membutuhkan dana cepat, sehingga Solikin merasa keberatan dan tidak sanggup;

Karena saking butuhnya maka, Hery menawarkan tanah yang telah dijualnya tersebut kepada orang lain, mendengar hal tersebut maka Solikin, menggugat ke pengadilan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Hery tersebut;

Bahwa dari kasus di atas, jual beli tersebut adalah sah secara hukum walaupun dengan cara yang sangat sederhana atau di bawah tangan, sebab:

1. Bahwa dalam perjanjian jual beli cicilan/angsuran maka jual beli dianggap telah terjadi jika secara nyata telah ada cicilan/angsuran, dan dalam hal ini telah dilakukan 2 (dua) kali angsuran, bahkan telah ada kesepakatan pelunasan, namun kemudian ditolak oleh Penjual, masalah ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1973 No.123/Sip/ 1973 yang menyatakan : “jual beli tanah menurut kq hukum adat, tidak dapatnya pembeli melunasi sisa harga pada waktu yang dijanjikan, tidak dapat dijadikan alasan untuk pembatalan jual beli, yang dapat menuntut sisa uang tersebut;

2. Bahwa walaupun dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa ataupun perangkat Desa, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya, hal ini dilandasi oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Reg. No. 4K/Sip/1958 yang menyebutkan: “ikut sertanya Kepala Desa bukan syarat sahnya jual beli”.

3. Bahwa pengertian “tunai” atau “kontan” dalam Hukum Adat, bukan dalam arti “dibayar lunas”. Tunai menurut Hukum Adat, bahwa suatu perbuatan hukum telah selesai dengan suatu tindakan konkrit tertentu. Salah satu bentuk tindakan konkrit yang lazim adalah panjer atau uang muka, atau voorschot;

4. Bahwa dalam kasus ini niat baik dari Solikin sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang, dan pada sisi lain Penjual dalam hal ini adalah Hery yang beritikad tidak baik dapat dijadikan bukti sebagai telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Dengan demikian. hukum akan tetap melindungi Masyarakat. dalam melakukan perbuatan hukum jual beli tanah walaupun cara yang dilakukan tersebut sangat sederhana dan mudah, sehingga bagi masyarakat yang telah melakukan atau pernah melakukan transaksi jual beli tanah pada masa lalu yang masih belum bisa memenuhi syarat dan prosedur perundangan yang berlaku di Negara kita, tidak perlu takut dan hak-hak nya masih tetap melekat padanya.

Advertisements

Penangkapan Harus Sesuai Undang-undang

Pengasuh: Harry Sumiarto, SH
Dept. Hukum dan HAM DPP LDII

Polisi dalam menjalankan tugasnya harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi undang-undang yang berlaku di negara ini. Pemerintah telah membuat dan mengesahkan beberapa undang-undang yang mengatur kewenangan masing-masing Instansi demi untuk melancarkan dan memuluskan kinerja instansi tersebut.

Akan tetapi dalam praktek di lapangan Polisi masih banyak mengalami kesalahan-kesalahan yang fatal, terutama dalam masalah penangkapan terhadap seseorang yang dijadikan tersangka dalam suatu tindak pidana. Polisi seringkali tidak mematuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, apa saja syarat-syarat seseorang itu bisa ditangkap kemudian ditahan karena perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Seorang tersangka dapat ditangkap untuk kemudian diperiksa sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana, setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, sesuai dengan pasal 1 butir 14 KUHAP, yang berbunyi : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Pasal mengharuskan para penyidik tidak sewenang-wenang dan penangkapan benar-benar ditukukan kepada pelaku tindak pidana. Bukan karena kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Sebab, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bukan obyek hukum, yang dapat dijadikan bulan-bulanan oleh polisi, akibat kelalaiannya dalam melakukan penangkapan.

Kasus salah tangkap pernah dimuat di laman Tempo.co bertanggal 28 Agustus 2013. Akibat salah tangkap itu, Kapolres Kediri AKBP RH Kasero Manggolo meminta maaf kepada masyarakat atas insiden salah tangkap. Akibat kelalaian itu, Kasero dicopot dari jabatannya dalam sidang etik Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Dalam surat keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor II/VIII/2012 Tanggal 27 Agustus 2012, Kepala Kepolisian Resor Kediri direkomendasi untuk dimutasi dari jabatannya. Korban salah tangkap adalah Mintoro, 32 tahun, warga Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kediri. Peristiwa terjadi pada 19 Agustus 2012 lalu, ketika polisi menangkap Mintoro di rumahnya, saat merayakan Lebaran bersama warga. Korban sempat dipukuli dan disangka terlibat jaringan pengedar narkotika. Karena tidak cukup bukti, polisi melepas dan meminta maaf kepada keluarga Mintoro.

Salah tangkap berakibat sebagai berikut:
• penangkapan atau penahanan dilakukan secara melawan hukum;
• penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang;
• penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
Maka tersangka yang mengalami beberapa hal tersebut di atas dapat mengajukan proses praperadilan.

Pengajuan praperadilan ini dapat dilakukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri setempat, dengan menyebutkan alasannya untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata disimpulkan bahwa penangkapan atau penahanan yang dilakukan tidak sah, maka tersangka dapat mengajukan permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undangundang,

Permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi dalam lingkup praperadilan dapat dilakukan apabila perkara belum diajukan ke pengadilan. Jika perkara sudah masuk ke sidang Pengadilan, maka tuntutan ganti rugi dapat diajukan ke muka sidang. Berdasarkan Bab IV Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 1983, maka dengan tegas dinyatakan bahwa ganti kerugian dibebankan kepada negara, alam hal ini Kementrian Keuangan, dengan tata cara pembayaran yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983, yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 1983.

Maka untuk menjaga dan memantau kinerja polisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masyarakat harus berani dan mengerti prosedur penangkapan. Masyarakat tidak perlu takut menghadapi aparat kepolisian, karena pada dasarnya di hadapan hukum antara polisi dan masyarakat, kedudukannya sama. Tugas pokok Polisi adalah menjaga keamanan, melindungi dan mengayomi seluruh warga negara Indonesia.

Penyerobotan Tanah

Pengasuh: Harry Sumiarto, SH
Dept. Hukum dan HAM DPP LDII

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau melihat dan mungkin mengalami sendiri, bahwa tanah yang kita miliki tiba-tiba ditempati atau dihuni orang lain juga dibangun rumah-rumah baik permanen atau semi permanen dengan tanpa seizin kita sebagai pemilik sah atas tanah tersebut.
Bahkan atas perbuatan orang yang telah mengauasai dan menyerobot tanah milik kita tersebut, apabila ditegur kerap kali malah marah-marah terhadap kita sebagai pemilik yang sah secara hukum, kita ketahui tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman.

Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha, perbuatan orang lain yang secara melawan hukum dan sewenang-wenang tersebut dalam hukum pidana dapat dikategorikan sebagai penyerobotan tanah yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 385 ayat (1), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Dasar hukum lainnya adalah: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.

Agar supaya dapat menjerat orang yang melakukan penyerobotan  tanah tersebut harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam  Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah ayat:

(i) barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,
(ii) barangsiapa yang menggangu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah,
(iii) barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan
(iv) barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Persyaratan yang lain dan sangat penting adalah surat bukti tentang kepemilikan tanah yang kita miliki harus benar-benar otentik dan sah secara hukum bahwa tanah yang diserobot oleh orang lain tersebut adalah benar-benar milik kita dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Usaha atau surat lain yang bisa membuktikan bahwa dalam surat tersebut terkandung peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa kita adalah sebagai pemilik sah dari suatu tanah.

Apabila semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut benar-benar telah terpenuhi maka, bila terdapat perbuatan orang yang melakukan  penyerobotan terhadap tanah kita dapat diproses secara Pidana artinya perbutan orang yang melakukan penyerobotan tersebut dapat kita laporkan kepada Pihak Kepolisian untuk memproses peristiwa/kasus yang sedang anda alami./**

Tindakan Hukum atas Harta Gono Gini

Pengertian harta gono gini adalah : merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami isteri. Harta gono gini tidak membedakan asal usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapapun yang menghasilkannya atau diatasnamakan oleh siapa pun diantara mereka, asalkan harta diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta gono gini.

Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono gini (harta bersama) adalah ‘Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan’. Hanya istilah gono gini lebih populer dibandingan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Sehingga baik Suami atau Istri yang akan melakukan tindakan hukum terhadap harta gono gini yaitu akan menjual tanah, rumah atau perkebunan yang merupakan harta gono gini, dalam transaksi jual beli tersebut harus benar-benar ada persetujuan dari Suami dan Istri, apabila salah satu dari Suami atau Istri yang secara diam-diam menjual tanah, rumah atau perkebunan, tanpa persetujuan salah satu suami istri tersebut maka jual beli tersebut adalah tidak sah dan jual beli tersebut mengandung cacat hukum formal, sehingga bisa digugat ke Pengadilan untuk membatalkan jual beli tersebut.

Contoh kasus :

Hiduplah pasangan suami istri yang harmonis yaitu YULIANTO (suami) dengan istri tercintanya yaitu EVI AYU. G, di desa Maja Kabupaten Majalengka. Dalam rumah tangga yang telah berjalan 20 tahun, pasangan tersebut dikaruniai keturunan 4 orang anak yang lucu-lucu dan cantik. Karena sang suami bekerja keras dan juga istrinya juga sebagai pegawai yang tergolong pekerja keras juga, sehinga dalam masa perkawinan tersebut pasangan ini telah mempunyai rumah, kebun cengkeh dan beberapa sawah.

Pada suatu hari karena kebutuhan untuk memperlancar bisnisnya YULIANTO, diam-diam menjual salah satu sawahnya yang luasnya satu hektar, kepada MUSLIMIN dari Kabupaten Kuningan, dengan harga Rp. 1  milyar, setelah terjadi kesepakatan maka, MUSLIMIN memberikan uang panjar sebesar Rp. 100 juta dan diterima oleh YULIANTO, setelah beberapa hari EVI AYU. G mengetahui kalau suaminya menjual sawah tanpa ada persetujuan darinya, padahal harta tersebut merupakan harta gono gini, maka terjadilah percekcokan antara Suami Istri tersebut, sehingga dicapai kata sepakat, YULIANTO akan mengembalikan uang panjar yang sudah diterimanya dan membatalkan jual beli tersebut.

Dengan adanya kejadian tersebut MUSLIMIN tidak terima karena merasa dikhianati oleh YULIANTO, akhirnya MUSLIMIN menggugat ke Pengadilan, maka secara hukum dapat ditarik kesimpulan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh YULIANTO dan MUSLIMIN adalah tidak sah dan cacat hukum karena harta yang diperjual belikan tersebut adalah harta gono gini milik YULIANTO dan Istrinya yaitu EVI AYU. G, sehingga jual beli tersebut akan dibatalkan oleh Hakim dalam perkara tersebut, karena perjanjian permulaan (voor overeenkomst), maka tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, karena itu tidak mempunyai akibat hukum.

Hak Untuk Mendapatkan Informasi

Memperoleh informasi adalah hak asasi semua orang, apapun bentuknya dan dari sumber apa saja sepanjang dibutuhkan oleh Masyarakat, di Indonesia informasi adalah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik informasi mengenai pendidikan, harga bahan-bahan pokok, teknologi, kesehatan, politik, pariwisata dan lain sebagainya. Hal ini tidak bisa  terlepas dari kehidupan manusian di dunia ini, kami yakin semua orang akan membutuhkan informasi, karena telah kita rasakan bersama bahwa seiring dengan kemajuan zaman yang semakin mutakhir dan canggih ini, informasi adalah hal yang mutlak dimiliki untuk menghadapi perkembangan zaman ini.

Di Indonesia pemerintah telah memberikan keluasaan kepada warga negaranya untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan, serta telah memberikan payung hukumnya yaitu berupa  Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik., yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008.

Adapun pengertian secara umum tentang hal yang berkaitan dengan informasi adalah sebagai berikut :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunika si secara elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.adapun azas dalam undang undang ini menerangkan bahwa : Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Serta mempunyai tujuan yang terkandung dalam Pasal 3 berbunyi :

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan kepu tusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik    dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dengan diundangkannya regulasi tersebut diatas maka tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah untuk menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat di  Indonesia, didalam undang undang ini memang diatur informasi apa saja yang dapat diperoleh oleh Masyarakat luas secara terbuka dan ada juga informasi yang dibatasi tidak diberikan oleh Publik karena merupakan rahasia Negara yang apabila dibuka oleh Publik bisa membahayakan keamanan Negara, hal ini terkandung dalam Pasal 6 ayat  (3) berbunyi : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah mengenai :

a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi;

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Keterbukaan informasi publik ini juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik/Masyarakat Indonesia terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya atas segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan Publik.

Dalam beberapa waktu yang akan datang kita akan menghadapi pemilian anggota Legislatif dan juga akan mengahadapi pemilihan Presiden, maka sangat penting bagi Masyarakat Indonesia untuk memantau dan mengawal hajat yang diselenggarakan Negara tersebut, sudah saatnya Masyarakat mempraktekkan secara optimal mengawasi proses penyelenggaraan hajat besar tersebut, sehingga dapat berjalan lancar, jujur, adil dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan.

Dalam hal ini Sebagai badan publik, KPU tentu dibebani kewajiban untuk menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan membuat Standar Operating Procedure (SOP) mekanisme pelayanan informasi dan harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Saat ini, KPU harus mempersiapkan teknologi Informasi yang akurat serta mudah diakses oleh Masyarakat luas, mengenai data Daftar Pemilih Tetap, karena permasalahan yang sering muncul dilapangan adalah mengenai ketidakakuratan data pemilih tetap dan data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) antara KPU dan Kementrian Dalam Negeri, padahal berdasarkan Undang undang ini pasal 7 ayat (2) setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Bahwa KPU harus benar-benar mempersiapkan seluruh materi dan peralatan pendukung demi terciptanya kepastian informasi yang harus didapatkan oleh Masyarakat, mengenai hasil perhitungan suara mulai dari TPS di Tingkat Desa sampai dengan Hasil Pemilu di Tingkat Kabupaten/ Kota, sehingga tidak ada suara yang hilang dan raib tanpa diketahui rimbanya, serta KPU harus menyediakan media yang transparan dan mudah diakses oleh Masyarakat tentang hasil Pemilu tersebut, karena Masyarakat berhak mendapatkan Informasi tersebut secara terbuka dan tidak dilarang oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik./*

Melaporkan Harta dan Kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Foto: tribunnews.com

Melaporkan Harta dan Kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

oleh: H. Samsuri, SH, MM (Konsultan & Dosen Perpajakan)

Pendahuluan

Melaporkan harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi  bagaikan buah simalakama. Melaporkan harta dan kewajiban dengan lengkap takut akan dihitung pajaknya dengan sebenarnya. Namun jika tidak melaporkannya akan berpotensi timbulnya masalah di kemudian hari. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kebingungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengisi laporan dengan baik dan benar.  Banyak Wajib Pajak yang mengisi laporan Daftar Harta dan Kewajiban tidak sebenarnya, hanya sekedar mengisi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya di kemudian hari.  Apakah dengan mengisi laporan Daftar Harta dan Kewajiban tidak sebenarnya dapat membahayakan Wajib Pajak ? Banyak Wajib Pajak yang ragu mengenai hal ini.

Justifikasi

Salah satu jenis penghasilan yang dapat dikenai Pajak Penghasilan ( PPh ) sesuai dengan Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf p UU PPh adalah tambahan kekayaan neto yang belum dikenai pajak. Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi rumusnya adalah:

PENGHASILAN = KONSUMSI + HARTA ( TABUNGAN )

Dengan melakukan perbandingan antara tambahan kekayaan neto dengan penghasilan Wajib Pajak, dapat diambil kesimpulan apakah penghasilan sudah dilaporkan seluruhnya atau belum.  Jadi jika “tambahan kekayaan bersih” ditambah jumlah “konsumsi” dengan “total penghasilan” jumlahnya sama atau sesuai dengan rumus tersebut diatas, maka penghasilan sudah dilaporkan semuanya.  Namun jika perbandingan tersebut tidak sesuai, maka terdapat kemungkinan adanya penghasilan yang belum dilaporkan.

Praktek di Lapangan

Karena kurangnya pengetahuan, menyebabkan Wajib Pajak ketika mengisi SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi tidak dengan benar, atau bahkan tidak diisi sama sekali karena takut.  Sedangkan Kantor Pajak ( KPP ) dalam melakukan analisis terhadap SPT Tahunan PPh tersebut akan melihat mutasi harta dalam tahun pajak yang bersangkutan dibanding dengan tahun – tahun sebelumnya, apakah bertambah atau berkurang, kemudian dibandingkan dengan penghasilan untuk tahun yang bersangkutan. Jika terdapat selisih yang tidak wajar, maka dapat saja diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Namun demikian praktek di lapangan menunjukkan bahwa Daftar Harta dan Kewajiban pada akhir tahun yang dilaporkan oleh Wajib Pajak belum banyak ditindak lanjuti oleh Fiskus.

Potensi Resiko

Jika saat dilakukan pemeriksaan pajak, ditemukan adanya harta yang tidak dilaporkan, maka dianggap sebagai tambahan penghasilan ( yang belum dikenai pajak ) dan Kantor Pajak akan menerbitkan SKP KB. Hal ini diperkuat apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti- bukti yang cukup atas perolehan harta tersebut.  Padahal bisa jadi bahwa penghasilan tersebut sudah termasuk yang dikenai pajak.  Oleh karena itu untuk kepentingan perpajakan, semua dokumen  tentang perolehanan harta harus disimpan dengan baik oleh Wajib Pajak.

Lebih lanjut apabila terdapat indikasi terjadinya penggelapan pajak atau tindak pidana di bidang perpajakan yang  merugikan negara, maka dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf c UU KUP, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda setinggi – tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak

            Berdasarkan uraian tersebut diatas,  solusi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, secara normatif adalah sebagai berikut :

  1. Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh  yang sudah terlanjur dimasukkan yang telah diisi dengan tidak semestinya, walaupun tidak berdampak pada penghitungan besarnya pajak terutang.
  2. Untuk tahun pajak berikutnya diharapkan Wajib Pajak melaporkan seluruh harta yang ada, baik yang ada dokumennya maupun yang tidak ada dokumennya. Hal ini akan mempermudah pemeriksa untuk melakukan penghitungan ulang atas asal usul perolehan harta.
  3. Melakukan administrasi secara tertib, terutama penyimpanan semua dokumen sebagai pendukung atas transaksi pembelian aktiva  yang dilakukan.

Demikian tulisan ini semoga  bermanfaat, terutama bagi Wajib Pajak  yang sedang dan akan mengisi Laporan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi tahun 2011.