Peluang dan Tantangan AEC 2015, Are You Ready?

Anda tentu sudah sering mendengar tentang AEC (ASEAN Economic Community), atau yang dalam bahasa Indonesia disebut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Tetapi barangkali ada diantara pembaca yang masih bingung, apa sih AEC atau MEA itu? Secara sederhana, AEC atau MEA dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan negara-negara ASEAN tentang kerjasama di bidang tenaga kerja, dimana semua masyarakat di negara ASEAN dapat bekerja lintas negara se-ASEAN dengan mudah tanpa membutuhkan surat ijin atau visa kerja. Setiap masyarakat ASEAN berhak melamar pekerjaan di negara kawasan ASEAN dengan syarat yang sama. Contoh: Warga negara Vietnam melamar pekerjaan menjadi pegawai supermarket di Indonesia dengan syarat yang sama dengan masyarakat Indonesia. Pertanyaannya sekarang, siapkah kita bersaing dengan mereka?

Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Masyarakat Indonesia yang sejak lama bermimpi ingin bekerja di luar negeri, seperti Malaysia atau Singapura, sebentar lagi bakal menjadi kenyataan. Tak perlu ijin khusus atau visa bekerja. Tapi apakah benar akan semudah itu? Sebelum menjawabnya, marilah kita coba analisa peluang tersebut berdasarkan pengalaman kita selama ini. Manakah yang lebih banyak, Indonesia mengirim tenaga kerja level menengah ke bawah ataukah tenaga profesional? Dan jika ada warga negara asing yang tinggal di Indonesia, pekerjaan apakah yang paling banyak mereka dapatkan di negara ini? Dengan menjawab dua pertanyaan di atas, kita tahu apakah AEC atau MEA ini lebih banyak memberikan peluang kepada anak negeri ini, ataukah justru membuat peluang yang ada hilang disambar orang.

INDONESIA, dengan luas wilayah mencapai 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan), dan berlimpahnya sumber daya alam (SDA), sebenarnya kita memiliki banyak sekali potensi yang “tertidur” dan belum dikelola dengan efektif, efisien dan maksimal.

Potensi yang “tertidur” tersebut selama ini belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi masyarakat Indonesia sendiri. Kurangnya daya juang, pendidikan (knowledge) dan rendahnya kreativitas membuat rakyat kita lebih banyak menjual SDA basic yang belum dikelola lebih lanjut ke luar negeri.

Masuknya warga negara Asing yang ber-mindset entrepreneurial ke Indonesia akan membuat kekayaan alam kita dikelola oleh mereka. Memang hal itu otomatis akan membuat banyak lapangan kerja baru yang bermunculan, tapi yang ironi bangsa kita bekerja pada mereka. Bukankah itu artinya kita menjadi tamu di rumah sendiri?.

Rasa nasionalisme rakyat kita yang rendah juga dapat menjadi problem tersendiri di tahun 2015. Secara logika sederhana pendapat ini dapat dibuktikan. Jika ada dua pelamar di perusahaan Indonesia, yang satu warga negara Singapura dan satunya adalah warga negara kita sendiri, manakah yang lebih diutamakan? Manakah yang akan menempati posisi lebih tinggi? Jawabannya: orang asing yang akan diutamakan.

Hal ini disebabkan ada sebuah perasaan bangga dapat mempekerjakan orang asing tersebut. Hal ini tidak akan ditemukan di negara maju. Mereka akan lebih mengutamakan pekerjaan yang baik untuk saudara se-negara-nya dan memberikan pekerjaan “berbahaya” atau beresiko tinggi kepada warga negara asing.

Problem selanjutnya yang akan mendera negara ini pada AEC2015 juga disebabkan kurangnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Problem yang paling terlihat jelas adalah dari faktor bahasa, pengetahuan dan teknologi.

Mayoritas penduduk Indonesia yang hampir berjumlah 250 juta ini memiliki kendala di bahasa asing seperti Bahasa Inggris dan Mandarin. Padahal ketika kita bicara tentang AEC maka mau tidak mau bahasa akan menjadi sebuah “kebutuhan” mendasar untuk berada di posisi penting sebuah perusahaan. Dan sayangnya mayoritas rakyat kita belum siap untuk hal itu.

Dari sisi pengetahuan dan teknologi, tidak semua rakyat Indonesia “melek” teknologi, bahkan di beberapa daerah pedalaman Indonesia masih ada masyarakat yang buta huruf. Lalu bagaimanakah nasib bangsa ini menghadapi AEC?

Dengan kondisi tanpa AEC saja jumlah angka pengangguran di Indonesia masih tinggi, bagaimanakah setelah AEC? Apakah Indonesia akan menjadi tamu di rumahnya sendiri?

Sebenarnya problem ini bisa teratasi dengan baik jika kita mampu mengembangkan nasionalisme kita, meningkatkan kemampuan kita, dan rakyat Indonesia dapat kompak bersatu mempromosikan hal-hal yang bisa mendatangkan keuntungan bagi Indonesia pada saat berlakunya AEC tahun 2015, misalnya industri Pariwisata.

Beberapa waktu yang lalu Direktorat Jenderal Kerjasama Asean Kementrian Luar Negeri bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015 bertempat di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.

Beberapa point penting yang disampaikan, dibahas dan didiskusikan dalam forum tersebut adalah:

1. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 tersebut bisa menjadi tantangan, peluang dan ancaman, bergantung kesiapan seluruh stake holder suatu negara, sehingga Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum tersebut sebagai tantangan dan peluang dengan meningkatkan daya saing, dengan menjadi “pemain” bukan “penonton.”

2. Beberapa hal yang menjadi kendala bagi Indonesia adalah lemahnya daya saing, infrastruktur dan konektivitas antar daerah;

3. Jumlah usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah sebanyak 7,8 juta, dengan 3,6 juta merupakan UKM non-pertanian. Jawa Tengah juga banyak memiliki cluster-cluster unggulan sehingga Pemerintah Daerah seyogyanya senantiasa mendorong pertumbuhan dan daya saingnya;

4. Beberapa hambatan Indonesia ekspansi ke negara Asean yang lain adalah kurangnya upaya promosi, sejumlah produk Indonesia identik dengan produk negara lain, kurangnya kompetensi tenaga kerja dan fluktuasi nilai tukar mata uang;

5. Beberapa peluang Indonesia ekspansi ke negara Asean yang lain adalah sumberdaya yang melimpah, kejenuhan terhadap barang impor murah dari China, dan upah tenaga yang masih relatif murah. Peluang tersebut antara lain industri perikanan, makanan dan minuman, otomotif, industri kreatif, industri militer, industri perlengkapan olah raga, sektor konstruksi, sektor ketenagakerjaan, pengolahan hasil laut/perikanan, sektor kesehatan, sektor pertanian dan sektor energi;

6. Beberapa komoditi ekspor Indonesia ke Singapura : minyak dan gas, bahan perhiasan dari logam mulia, suku cadang pesawat terbang, kertas, minyak kelapa sawit mentah, sayur dan buah-buahan segar, produk pertanian (keladi, talas, ubi kayu), produk perkebunan (kopi, kakao, jambu mente), ikan hias, produk makanan olahan, produk alas kaki, produk spa / aromatherapy, produk kosmetik, produk kerajinan, produk furniture, produk perikanan dan peralatan hotel;

7. Beberapa komoditi ekspor Indonesia ke Filipina : pupuk urea, komponen dan suku cadang kendaraan bermotor, helmet, produk olahan plastik, makanan minuman (kopi, teh, kakao, kecap manis, coklat powder, tepung terigu, meises), kendaraan bermotor (Toyota Innova dan Avanza), batubara, nikel, pasir kwarsa, dan furniture;

8. Beberapa komoditi ekspor Indonesia ke Brunei Darussalam : beras, sayur mayur, buah-buahan, pupuk, traktor, dokter, perawat, produk olahan hasil laut/ikan/air tawar, tenaga kerja dan sektor konstruksi. /**

Masih Banyak Orang Indonesia Tak Tahu MEA 2015

SOSIALISASI Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 belum merata di semua level masyarakat. Bahkan, 77% orang Indonesia tidak tahu tentang MEA 2015. Demikian yang diungkapkan Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group, dalam acara South-East Asia Summit 2014 yang digelar The Economist beberapa waktu lalu.

Menurutnya, untuk bisa memiliki daya saing yang baik, semua lapisan masyarakat perlu memahami betul konsekuensi dari MEA. Langkah-langkah aktif pun mulai dilakukan pemerintah dengan merilis iklan yang belakangan ini muncul di layar televisi. Sosialisasi juga perlu dilakukan terhadap sektor swasta dan UKM yang bisa terdampak langsung.

“Pemahaman perusahaan-perusahaan swasta tentang MEA juga masih terbatas, harus ada forum bagi perusahaan-perusahaan di ASEAN untuk meningkatkan pemahaman serta kerjasama yang baik,” ungkap Shinta.

Chaly MahSelain itu, ia juga menyoroti mindset orang kebanyakan terkait tantangan MEA terhadap usaha kecil dan menengah. Seharusnya, pola pikir yang dibentuk bukanlah cara bagaimana mengamankan UKM dari kompetisi (proteksionisme), namun mengolah daya saing melalui pengembangan kompetensi dan capacity building. Pemerintah pun diharapkan meningkatkan peranserta sektor swasta untuk mengantisipasi berbagai perubahaan yang terjadi seiring MEA 2015.

Di sisi lain, Chaly Mah, CEO Deloitte Asia Tenggara, mengatakan terbentuknya komunitas ekonomi ASEAN adalah peluang untuk menciptakan pasar yang lebih besar. Kerjasama antarnegara pun bisa dilakukan sehingga negara-negara anggota dapat saling membantu.

“One single market dapat menjadi peluang untuk production base yang kuat, meskipun di sektor services (skilled labor) terdapat isu yang cukup sentral terkait perbedaan standar kualitas. Meski begitu, implementasi MEA 2015 bukanlah titik akhir karena ini adalah proses panjang dan masing-masing negara dapat mengembangkan diri sepanjang perjalanan,” tutup Chaly Mah. /**

Advertisements

Rapimnas LDII 2014 Sebagai Wujud Kontribusi LDII untuk Bangsa Indonesia

ldii_logCatatan Rapimnas LDII Jakarta, 13-15 Mei 2014

Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Rapimnas LDII) yang telah sukses dihelat pada Selasa-Kamis, 13-15 Mei 2014 merupakan wujud sumbangsih LDII kepada bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan melaksanakan hajat besar berupa Pemilihan Presiden.

LDII sebagai bagian dari bangsa Indonesia merasa perlu memberikan kontribusi kepada para calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Hal ini tercermin dari 16 Pokok Pemikiran LDII yang secara simbolis disampaikan langsung kepada Ir. H. Joko Widodo dan Letjend (purn) TNI Prabowo Subianto Djojohadikusumo yang menghadiri perhelatan Rapimnas LDII 2014 kemarin.

Meski sebagai ormas Islam, LDII tidak hanya memfokuskan dirinya kepada masalah dakwah semata. LDII merasa perlu berupaya mewujudkan ‘baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur’ dengan cara turut menyosialisasikan 16 Pokok Pemikirannya kepada pihak pihak yang dianggap strategis dan memiliki kapabilitas untuk mewujudkannya, dalam hal ini adalah Ir. H. Joko Widodo dan Letjend (purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo yang sebentar lagi akan bertarung memperebutkan kursi RI-1.

Berikut adalah poin poin “16 Pokok Pemikiran LDII” yang telah disampaikan kepada para calon pemimpin bangsa:

1. LDII mencermati, bahwa perkembangan praktek politik demokrasi bangsa sampai dengan saat ini, mengharapkan agar berbagai tingkatan kekuasaan yang melekat pada seseorang harus dianggap sebagai sebuah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

2. LDII mencermati, bahwa praktek demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki kualitasnya secara serius dan sungguh-sungguh serta secara terus menerus, bila dikehendaki agar praktek demokrasi pada akhirnya bisa dianggap sebagai solusi strategis bagi perbaikan kinerja bangsa. Untuk itu LDII mengusulkan agar paket UU Politik harus diperbaiki, agar setiap produk tahapan praktek demokrasi harus memenuhi kaidah legitimasi etis dan tidak hanya sekedar legitimasi kuantitatif.

3. LDII mengharapkan selepas berbagai kegiatan politik 2014 agar terus dilaksanakan pendidikan politik demokrasi yang baik bagi rakyat, agar demokrasi dapat dimengerti dan dirasakan, bahwa sebuah kehidupan politik demokrasi memerlukan basis moral dan rasionalitas, agar makna demokrasi dapat mewujud dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ketika di era reformasi P4 ditiadakan, rakyat belum sepenuhnya mendapat penjelasan tentang apa itu demokrasi, maka ketika rakyat menganggap bahwa pemilu dianggap hanya sebagai “pasar suara”, maka keadaan ini cukup menjelaskan betapa pentingnya pendidikan politik. Dengan pertimbangan tersebut, LDII menganggap perlu bahwa Lembaga seperti KPU juga harus mendapat tugas tambahan untuk melakukan tugas pendidikan politik demokrasi bagi seluruh lapisan rakyat, agar konsolidasi demokrasi secara substansial dapat segera terwujud.

4. LDII mengharapkan agar praktek demokrasi dapat menuju terjadinya konsolidasi demokrasi, yang mengakibatkan rakyat semakin percaya pada demokrasi, agar demokrasi dapat mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sehingga dapat mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu mensejahterakan rakyat sekaligus berdaulat.

5. LDII mengingatkan kepada para elite politik dalam berbagai fungsinya, ketika melaksanakan pemilu sebagai salah satu praktek demokrasi, agar sanggup menerapkan kaidah-kaidah demokrasi yang substansial dan mendasarkan pada kaidah-kaidah akhlaq yang mulia serta tetap mengindahkan Pancasila sebagai dasar dari kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia sebagaimana tertera pada pembukaan UUD 45.

6. LDII mengharapkan agar Pilpres 2014 dapat menjamin terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai legitimasi politik yang kuat, serta mampu menghasilkan Pimpinan Nasional yang berfungsi sebagai Khalifah fil ard’ yang rahmatan lil ‘alamin agar dapat mewujudkan kedaulatan teritorial NKRI, kedaulatan pangan, energi, pertahanan-keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kedaulatan finansial menuju terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

7. LDII mengusulkan agar format ekonomi nasional dan tata cara pengelolaan kekayaan negara dapat dirumuskan dalam bentuk UU Sistim Perekonomian Nasional dan UU Pengelolaan Kekayaan Negara terlebih dahulu sebagai amanat pasal 33 UUD 45 ayat 5, yang nantinya berfungsi sebagai payung hukum dan integrator dari berbagai UU Sektoral yang telah lahir terlebih dahulu.

8. LDII mengingatkan, kepada semua pihak yang diberi amanat mengelola Perekonomian Indonesia dan Sumberdaya Alam Indonesia, agar memahami, bahwa hakekatnya hak pengelolaan ekonomi dan kekayaan negara tersebut merupakan amanat/titipan yang diberikan oleh segenap rakyat Indonesia dan untuk itu agar digunakan semaksimum mungkin guna meningkatkan kesejahteraan dan martabat rakyat dan bangsa Indonesia.

9. LDII mengusulkan agar dapat terwujud kedaulatan pangan yang simultan dengan peningkatan kesejahteraaan petani dan nelayan, perlu disediakan secara khusus lembaga keuangan yang merupakan pendukung sektor pertanian dalam arti luas dan juga dukungan lembaga pemasaran bagi berbagai produk pertanian Indonesia.

10. LDII mengusulkan, guna meminimumkan biaya energi bagi bangsa Indonesia, maka LDII mendesak agar penggunaan dan pemanfaatan panas bumi dan energy terbarukan lainnya dapat dimaksimalkan penyelenggaraannnya, berbagai peraturan-perundangan dan kebijakan yang dianggap tidak kondusif bagi percepatan pemanfaatan energy terbarukan, hendaknya dapat ditinjau ulang. Demikian pula untuk sektor energi kelistrikan, agar PLN diberi alokasi khusus pada cadangan batubara yang masih tersedia, karena PLN tidak selayaknya harus membeli batubara pada harga pasar biasa, mengingat bahwa batubara merupakan bagian kekayaan negara yang terkandung dalam bumi Indonesia.

11. LDII mengusulkan, perlunya ditingkatkan penguasaan sektor maritim, mengingat kondisi geografis Indonesia serta mengingat kebesaran sejarah ekonomi Indonesia yang mampu memanfaatkan sektor maritim untuk perluasaan wilayah komunikasi politik dan perdagangannnya.

12. LDII menyerukan agar bagi berbagai pihak yang mengelola program pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Indonesia juga memahami, bahwa itu juga merupakan amanat untuk menjaga kelangsungan dan peningkatan kualitas profesional perorangan yang akan menaikkan tingkat profesionalitas generasi penerus bangsa yang sekaligus religius, sehingga pada gilirannya akan menaikkan kinerja bangsa Indonesia kini dan esok.

13. LDII mengharapkan agar upaya peningkatan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IpTek) perlu menjadi agenda nasional bangsa Indonesia di tengah persaingan yang ketat, untuk mendukung daya saing ekonomi, baik di tingkat lokal, regional dan global.

14. LDII menyerukan, agar kepada segenap penyedia dan pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) di Indonesia dan dimanapun berada, agar memproduksi, mengelola dan menggunakannya secara etis, sehat, cerdas dan produktif dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai moralitas untuk kelangsungan bangsa dan tidak hanya mementingkan faktor keuntungan dan ekonomi semata serta hanya difungsikan sebagai bentuk hiburan.

15. LDII menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab, karena menyangkut masa depan dan kualitas bangsa Indonesia. Kepada para pimpinan dan elite politik, LDII menyerukan agar membangun budaya demokrasi yang bermakna serta lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan subyektifnya.

16. LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersikap netral-aktif menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden mendatang, dan secara aktif mengawal pelaksanaan pilpres 2014 agar dapat sungguh-sungguh berjalan sesuai kaidah-kaidah yang terkandung dalam makna demokratis.//**

image via ldii.or.id

Gadget Sering Mendikte Perilaku Penggunanya

gajetsPERANGKAT perangkat elektronika berteknologi canggih (gadget) seperti ponsel pintar (smartphone) dan tablet seringkali justru mampu mendikte perilaku para penggunanya, bukan pengguna yang mengatur pemakaian perangkat mereka. Para pemilik ponsel pintar menjadi tidak bebas untuk memilih kapan menggunakan alat mereka.

Ketidak-bebasan para pengguna ponsel pintar dari perangkat mereka terlihat ketika mereka sangat tertekan saat lupa membawa ponsel pintarnya. Atau orang-orang yang tidak bisa jauh dari ponsel pintar mereka meski saat tidur.

Rangga Radityaputra, Psikolog yang sehari-harinya bekerja sebagai konsultan SDM dan terapis di berbagai tempat, kepada NUANSA mengatakan, “Frekuensi penggunaan perangkat teknologi canggih yang semakin meningkat, saat ini sudah merambah ke generasi muda di Indonesia, termasuk anak-anak dan remaja. Mereka dapat mengakses berbagai aplikasi sosial media melalui gadget yang mereka miliki. Hal ini menimbulkan kecenderungan untuk menjadikan akun sosial media mereka sebagai tempat untuk mencurahkan isi pikiran dan hati mereka. Seperti dengan berganti-ganti status yang isinya curhat tentang masalah pribadi. Hal ini dapat mengarahkan mereka untuk lebih memilih interaksi di dunia maya dibandingkan dengan berkomunikasi langsung dengan orang lain disekitarnya seperti kakak/adik ataupun teman dekat.” paparnya.

Kemampuan yang dimiliki alat-alat teknologi tidak hanya membuat kita merasa terbantu secara praktis, tapi juga lebih dari itu. Kita sudah cukup bergantung pada berbagai alat teknologi sehingga kadang tercetus istilah “tidak bisa hidup tanpa handphone”.

Hal ini juga turut memperlihatkan kepada kita bahwa interaksi manusia dan komputer tidak hanya menampilkan sisi positif (dampak baik) terhadap kehidupan manusia, tapi juga menampilkan sisi negatif yang mampu mengubah cara pandang dan cara hidup manusia pada umumnya.

Jika sebelumnya manusia harus saling bertatap muka demi saling mengenal, maka zaman modern ini konsep “tatap muka” sudah tidak menjadi sebuah kewajiban yang berlaku bagi interaksi sosial sesama manusia. Interaksi manusia dengan manusia telah digantikan menjadi interaksi manusia dan komputer yang seringkali tidak kita sadari dapat mengurangi interaksi kita secara langsung dengan orang-orang terdekat yang ada di disekitar kita (misalnya antara orang tua dan anak di rumah masing-masing sibuk dengan gadget-nya).

Saling tegur sapa dengan menghadapkan senyum pada tetangga semakin berkurang, sedangkan sibuk sendiri di hadapan komputer dan alat teknologi lainnya sudah dianggap lumrah di masyarakat modern.

Tatap muka dan interaksi langsung dengan manusia merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan sebagai seorang manusia. Dengan adanya tatap muka, kita mampu melihat ekspresi  dari lawan bicara, mampu merasakan apa yang dialami oleh orang lain, mampu “berkomunikasi secara penuh” karena aspek – aspek non verbal (bahasa tubuh, intonasi suara, volume suara,) juga saling berkomunikasi.

Oleh karena itu, pentingnya self awareness (kesadaran diri) merupakan suatu keharusan bagi para pengguna gadget. Kita perlu berhenti sejenak dan berpikir tentang mengapa kita menggunakan gadget tersebut. Apakah hanya menggunakannya untuk berkomunikasi? Atau untuk menggunakan aplikasi dan fitur tertentu? Menggunakan kamera canggih yang ada di dalamnya? Atau hanya untuk ikut tren? Buat apa kita menggunakannya? Sejauh mana gadget tersebut bermanfaat untuk diri kita? Pertanyaan – pertanyaan tersebut perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri sehingga penggunaan gadget tersebut “tidak melampaui batas”.

Cara paling mudah untuk mengecek sejauh mana “ketergantungan” kita dengan gadget adalah dengan latihan yang ringan. Cobalah untuk tidak menggunakan gadget kita selama 2-3 jam. Setelah itu, apa yang dirasakan? Apakah terasa tidak nyaman? Apakah ada perasaan yang mengganggu? Apakah kita merasa kurang nyaman tidak mengutarakan perasaan kita di gadget (dengan cara ganti status, dll)? Mengapa kita lebih nyaman menumpahkan perasaan kita di gadget yang kita miliki dibandingkan berbagi dengan orang – orang terdekat kita?

Apabila kita merasa “ketergantungan” dengan gadget kita, ada baiknya kita berbagi (sharing) dengan orang yang cukup ahli dalam memberikan penanganan terhadap “ketergantungan”. Dengan bantuan dari para ahli, kita akan dibantu bersama – sama untuk menemukan inti permasalahannya. Bisa saja bahwa gadget hanya sebuah pelarian dari suatu akar masalah yang memang tidak kita sadari./**

image courtesy of pixelclique.net

Jebakan Gaya Hidup Mewah

Gaya hidup mewah di Indonesia sebetulnya tidak disebabkan pada tingkat ekonomi rata-rata penduduk Indonesia yang sudah mapan atau lebih dari mapan. Namun, gaya hidup mewah di sini lebih disebabkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat konsumtif. Berapa banyak merek elektronik keluaran terbaru yang harganya sangat mahal, namun masyarakat kita memberondongnya dengan antusias. Bukan karena mereka memiliki uang cukup untuk membeli barang-barang mewah tersebut, melainkan rasa gengsi dan ingin dipuji adalah motif utama di balik gaya hidup mewah ini. Banyak karyawan yang sebetulnya gaji bulanannya pas-pasan, namun memiliki gadget canggih dan mewah. Mereka rela mengirit makan hanya demi gadget keluaran terbaru. Atau membelinya dengan cara kredit. Mau bergaya hidup mewah kok hutang?!

Bersikap Bijak Manfaatkan Teknologi

Di jejaring sosial twitter, Indonesia menjadi trending topic, bahwa Negara kita ini adalah market terbesar smartphone Blackberry atau hape jenis Android. Indonesia juga dinobatkan sebagai pengguna terbesar facebook di Asia. Wow… Luar biasa! Apa artinya ini?

KONDISI masyarakat terus bergerak maju, teknologi semakin berkembang, dan pastinya kehidupan pun turut mengimbangi kemajuan tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi, secara otomatis, ikut mengubah gaya hidup.

Anak muda sebagai bagian dari masyarakat sudah tentu tak luput berkontribusi dalam perubahan-perubahan tadi. Kelompok anak muda saling berhubungan, mereka bersosialisasi, baik dengan lingkungan maupun bersama komunitasnya. Mereka juga bergerak dengan mobilitas tinggi. Anak muda, dengan gaya hidupnya, menggerakkan pasar gaya hidup dengan sangat hebat. Dari cara mereka berpakaian, makanan dan minuman yang mereka santap, aktivitasnya sangat beragam, teknologi yang digunakan, dan tentunya cara mereka berkomunikasi, semuanya sangat hebat. Masyarakat Indonesia memang telah mengalami perubahan gaya hidup yang luar biasa. Hal tersebut mempunyai rantai informasi yang sama, yaitu dampak dari perkembangan teknologi informasi! Indonesia tengah mengalami perubahan gaya hidup dari konvensional ke digital.

Meskipun masyarakat pengguna internet belum mayoritas, tetapi sebagian besar kita, terutama kaum muda, adalah user yang aktif dan interaktif. Maka, tidak heran Indonesia sering jadi trending topic di twitter. Tidak aneh beberapa kasus hukum yang “berbau” politik bisa tuntas karena tekanan jutaan facebookers. Tidak kaget juga kalau masyarakat Indonesia sempat berang pada Menkominfo Tifatul Sembiring ketika Blackberry akan diblokir.

Indonesia memang telah mengalami perubahan yang hebat. Teknologi telah menjadi gaya hidup yang sulit dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Pesan makanan kaki lima bisa pakai SMS, lapor pada Presiden SBY juga bisa lewat SMS. Teknologi telah mengubah wajah Indonesia. Kalau diperhatikan, sekarang ini terutama para kaum muda kita, yang berada di gang-gang sempit atau di sudut desa yang jauh dari kota pun memiliki handphone atau Blackberry. Sambil membajak di sawah, atau matun pari –membersihkan rumput yang mengganggu tanaman padi– mereka nggembol (mengantongi) hape. Teknologi bukan barang tersier (mewah) lagi. Namun, perlahan jadi barang primer. Kamu muda masa kini, sulit hidup tanpa teknologi. Mereka akan lebih was-was ketinggalan hape ketimbang dompet. Mereka lupa waktu karena chatting di BB, update status, atau berkicau di twitter.

Indonesia memang telah terkena gejala euforia teknologi! Coba perhatikan, ketika seseorang bertemu dengan teman lama atau kenalan baru, yang mereka katakana pertama kali adalah Pin BB atau nomor HP, “Nomor PIN lo berape?” Coba bandingkan dengan kondisi tahun 80-an, ketika surat pos masih Berjaya dan kartu lebaran menjadi ajang sakral ketika hari raya tiba. Sekarang, masyarakat Indonesia bisa menggunakan teknologi modern. Mudah dan efisien.

Lalu apa sisi manfaat dan mudharatnya bagi kita?
Apa sikap bijak kita menghadapi fenomena ini?

Dari berbagai diskusi, beberapa pengamat mengatakan bahwa perubahan gaya hidup ini dianggap terlalu berlebihan atau kebablasan. Masyarakat kita telah kehilangan daya produktivitasnya akibat facebook, twitter, dan BB. Penelitian mengafirmasi hal ini dengan menunjukkan data serupa bahwa produktivitas bisa turun karena teknologi. Namun, di sisi lain, bisa membuat otak cerdas. Pertanyaannya, mana yang lebih dekat dengan masyarakat kita, penurunan produktivitas kah, atau kecerdasan otak?
Kekhawatiran utama perubahan gaya hidup kaum muda ini adalah perilaku sosial. Orang duduk berdekatan kenapa justru bersapa lewat BB? Semua digantikan dengan BB. Padahal, kedekatan emosional tidak terasa. Ini yang menjadi soal. Tidak selamanya keep in touch lewat teknologi membantu kedekatan. Justru dalam beberapa hal, kerenggangan relasi akibat teknologi sering didapati.

Kita harus bijak, adil, dan berimbang menghadapi fenomena ini. Penggunaan teknologi harus bermanfaat. Sekiranya tidak berproduktif, kurangi waktu bergelut dengan teknologi. Rasakan sekitar Anda. Jadilah manusia seutuhnya dengan berinteraksi langsung. Perubahan gaya hidup segala sesuatunya ditentukan oleh penampilan. Di sini kita tidak sedang membicarakan kerapihan. Tapi berbicara tentang jejeran merk dan pengkelasan terselubung yang muncul dari dalam merk tersebut.

Be cool atau keren di kalangan kaum muda saat ini juga bukan pembicaraan sempit tentang kain apa yang membungkus tubuh mereka, tetapi berkembang kepada sikap perilaku yang lebih sempit (behavior) dan pergaulan yang lebih luas (peer group). Selain bergumul dengan istilah cantik, putih, tampan, tidak jerawatan, seksi, tidak gemuk, kosmetis, mereka juga bangga atau merasa keren jika memakai merk-merk terkenal.

Mereka merasa pede dan keren jika memakai parfum terkenal semacam United Color of Benneton, makan Pasta di Pizza Hut, bergaya Hip-hop dengan lobang kalung berdiameter besar, memakai body piercing di tempat-tempat aneh di sekujur tubuhnya. Dan adalah keren jika mereka berkirim SMS, atau saling foto dengan Ponsel terbaru. Membuat sebisa mungkin seseorang harus keren, dan oleh karena itu ada yang menjadi rujukan tentang dari mana keren itu berasal, di manakah sang adiluhung dalam hal keren-keren? Digodok di manakah hal-hal yang berindikasikan keren itu? Siapakah pawang keren?

Semua pertanyaan itu disediakan jawabannya oleh media. Dorongan untuk keren menggejala ketika seseorang ingin diperhatikan oleh orang lain. Harga diri mereka adalah harga diri yang disyahkan oleh citra dalam media. Sebagai contoh di Kanada, para anak muda menikmati tayangan media massa dan mengalami efek negatif pada harga diri mereka akibat keterbukaan oleh citra media. Mayoritas partisipan menyatakan rasa tidak puas mereka dan membandingkan diri mereka secara negative terhadap citra-citra kecantikan yang digambarkan dalam media.

Lalu bagaimana jika media itu melakukan hegemoni pemahaman tentang keren? Apakah keren itu itu sesuatu yang berbau Barat, setengah Barat, setidaknya Barat, atau harus Barat habis-abisan, meskipun tercantum istilah MTV 100% Indonesia? Apa yang ada di otak mereka jika keren adalah tentang bagaimana jeans belel dikategorikan macho, tentang pemberian cokelat valentine pada 14 Februari setiap tahunnya, tentang trik berkata-kata dengan teman sebaya, dan percampuran antara bahasa lokal dengan bahasa asal MTV yakni bahasa Inggris.

Perubahan gaya hidup ini dengan demikian telah sangat mantap mengikis citra yang tercipta oleh lingkungan tempat individu berasal, citra yang dinegosiasikan individu dengan budaya asalnya sendiri, citra turunan yang diajarkan secara tradisional melalui hubungan dalam keluarga inti dan masyarakat yang lebih luas. Be cool atau merasa keren dalam kategori yang lain telah pula mengikis peranan fisik dan mental seorang warga negara kepada negara dan bangsanya sendiri. Negara boleh meminta citra, tapi media yang menentukannya. Bagi kaum muda, menjadi keren merupakan bagian dari penonjolan diri untuk daya tarik personal. Jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain, kaum muda memang memiliki karakter khusus. Dalam masyarakat industri modern kaum muda merupakan kelompok yang berada dalam periode transisi – dari anak-anak yang amat bergantung – menuju masa dewasa yang mandiri.

Berkat keadaan ekonomi yang membaik, kaum muda cenderung mengembangkan budaya dengan karakteristik-karakteristik tertentu. Pertama, mereka memiliki budaya yang mementingkan waktu untuk bersenang-senang dan bersantai daripada bekerja. Kedua, hubungan sosial kaum muda banyak dilakukan dalam suatu kelompok bermain dengan rasa kolektivitas tinggi. Ketiga, budaya kaum muda selalu berhubungan dengan gaya (style).

Sekali lagi, kita dituntut untuk lebih bijak, adil, dan berimbang menghadapi perubahan gaya hidup ini. Penggunaan teknologi harus bermanfaat. Sekiranya tidak berproduktif, kita harus berani mengurangi waktu bergelut dengan berbagai teknologi. Jadilah manusia seutuhnya dengan berinteraksi langsung terhadap sesama. Jadi lebih keren jika kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi. //**

Tika Bisono

Gadget sering Mendikte Perilaku Penggunanya

PERANGKAT -perangkat elektronika berteknologi canggih (gadget) seperti ponsel pintar (smartphone) dan tablet seringkali justru mampu mendikte perilaku para penggunanya, bukan pengguna yang mengatur pemakaian perangkat mereka, demikian disampaikan Psikolog Tika Bisono dalam sebuah seminar beberapa waktu lalu. “Para pemilik ponsel pintar menjadi tidak bebas untuk memilih kapan menggunakan alat mereka,” kata Tika.

Tika menyontohkan ketidakbebasan para pengguna ponsel pintar dari perangkat mereka terlihat ketika mereka sangat tertekan saat lupa membawa ponsel pintarnya. “Atau orang-orang yang tidak bisa jauh dari ponsel pintar mereka meski saat tidur,” katanya.
Psikolog sekaligus penyanyi itu menambahkan gegar budaya (cultural shock) masyarakat Indonesia terhadap perangkat-perangkat teknologi canggih telah merambah usia muda, termasuk anak-anak dan remaja. Misalnya remaja yang setiap lima menit ganti status (di perangkat) mereka. Mereka di mana, masih apa. “Itu malah seperti memberitahu penjahat posisi mereka,” kata Tika.

Dalam sebuah forum berjudul “Galau Gadget” pada salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, Tika mengatakan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia telah sepenuhnya dikendalikan oleh teknologi, salah satunya adalah smartphone dan netbook yang bisa dibawa ke mana saja.

Kemampuan praktis yang dimiliki alat-alat teknologi tersebut tidak hanya membuat masyarakat merasa terbantu secara praktik, tapi juga lebih dari itu. Kebanyakan manusia sudah bergantung pada berbagai alat teknologi sehingga ada istilah “tidak bisa hidup tanpa handphone” bagi seseorang yang sudah memegang gaya hidup tersebut.

Hal ini juga turut memperlihatkan kepada kita bahwa interaksi manusia dan komputer tidak lagi menampilkan sisi baik (dampak baik) terhadap kehidupan manusia, tapi juga menampilkan sisi negatif yang mampu mengubah total cara pandang dan cara hidup manusia pada umumnya.

Jika sebelumnya manusia harus saling bertatap muka demi saling mengenal, maka zaman modern ini konsep “tatap muka” sudah tidak lagi menjadi sebuah kewajiban yang berlaku bagi interaksi sosial sesama manusia. Interaksi manusia dengan manusia telah digantikan menjadi interaksi manusia dan komputer yang secara lembut menjajah wilayah social kehidupan sehari-hari manusia.

Tidak ada lagi saling tegur sapa dengan menghadapkan senyum pada tetangga, tapi senyum-senyum sendiri di hadapan komputer dan alat teknologi lainnya sudah dianggap lumrah bagi manusia modern. Para pengguna ‘gadget’ yang telah kecanduan, menurut Tika, dapat diberi sejumlah terapi agar mengetahui bagaimana memposisikan ‘gadget’ selayaknya.

“Pertama dengan ‘cognitive therapy’ seperti konseling. Jika ada gejala adiktif, dapat memakai hypnotis atau ‘behaviour therapy’ yaitu dengan memberi tugas-tugas lain sehingga perhatian tidak lagi pada ‘gadget’,” kata Tika. Tika mengatakan perilaku remaja yang telah terdikte ‘gadget’ juga dapat terlihat dari isi pesan-pesan yang bersifat personal di media jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. //**

Manfaat dan Mudharat Jejaring Sosial

KEMAJUAN teknologi yang begitu pesat membuat situs jejaring sosial (Facebook, Twitter, blog [wordpress, multiply], Linkedln, Friendster, MySpace) menjadi topik utama perbincangan di semua kalangan, baik profesional, pendidikan maupun siswa. Dengan fitur-fitur yang ditawarkan, situs-situs ini berhasil menarik minat masyarakat dunia. Antusiasme diperlihatkan dengan makin meningkatnya pengguna akun situs jejaring sosial tersebut dari hari ke hari. Bagaikan pisau bermata dua, akun tersebut juga mempunyai sisi positif dan negative. Apa saja?

Manfaat dan keuntungan situs jejaring sosial:

1. Memudahkan orang dari segala penjuru dunia saling berhubungan
Adakah teman atau keluarga yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu dengan Anda? Bingung ke mana mencari karena kehilangan kontak alamat dan nomor telepon. Nah, di sinilah manfaat positif situs jejaring sosial bisa Anda dapatkan. Tinggal memasukkan nama dan Anda bisa bertemu di dunia maya (tentu dengan syarat orang yang Anda cari mempunyai akun di jejaring yang sama dengan Anda). Atau barangkali Anda ingin berkomunikasi dengan biaya murah dengan teman, relasi, dan saudara Anda? Situs-situs ini pun bisa Anda manfaatkan. Cukup mengakses internet, aktifkan akun dan Anda pun siap menyapa orang-orang yang ingin Anda sapa. Mudah dan murah, bukan?

2. Penyebaran informasi menjadi lebih cepat
Berita politik, sosial budaya, informasi penting seperti kelahiran, kematian, dan apa pun itu sekarang dengan mudah dan cepat bisa Anda peroleh lewat situs jejaring sosial. Bahkan kecepatan berita di situs-situs ini agar bisa dibaca publik lebih cepat daripada media cetak atau elektronik. Anda pun bisa mengakses situsnya lewat handphone.

3. Terbentuknya komunitas-komunitas yang sesuai dengan minat dan hobi
Apapun hobi Anda, tinggal pilih dan masuk menjadi anggota komunitas tersebut. Anda bisa memperbanyak jaringan pertemanan dengan orang dengan hobi dan tujuan yang sama. Banyak ilmu yang bisa Anda peroleh asal Anda rajin menyimak dan aktif terlibat diskusi.

4. Sarana bisnis dan promosi

Jaringan pertemanan yang mencapai ratusan bahkan ribuan orang bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan bisnis Anda. Gunakan fitu-fitur yang disediakan dan manfaatkan semaksimal mungkin situs jejaring ini untuk bisnis dan promosi. Jaga kepercayaan pelanggan agar bisnis Anda bisa bertahan, bahkan makin berkembang.

Sisi mudharat situs jejaring sosial:

1. Privacy terganggu
Niat awal Anda membuat akun jejaring sosial mungkin sekadar ingin tahu atau ingin menjalin tali silahturahim dengan kawan lama. Untuk memudahkan mencari teman Anda pun, Anda berinisiatif memasukkan foto-foto pribadi bahkan keluarga, termasuk foto pasangan dan anak-anak.

Awalnya Anda tidak punya pikiran macam-macam. Tapi tahukah Anda bahwa dengan terlalu mengumbar data dan foto pribadi, secara tidak langsung kehidupan pribadi menjadi terganggu. Anda tiba-tiba mendapat telepon atau email dari seseorang yang tidak dikenal. Mengajak berkenalan, pura-pura mengajak berbisnis, bahkan yang lebih parah ikut berkomentar negatif tentang Anda di situs tersebut. Ini tentu sangat mengganggu, bukan?

2. Tidak ada batasan dalam pergaulan
Saat berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, biasanya kita sudah mempunyai bekal etika dan norma apa saja yang berlaku serta menjadi panduan dalam bergaul. Namun, etika dan norma itu terkadang tidak berlaku di dunia maya. Etika bergaul antara lelaki dan perempuan pun terkadang dilanggar.

Bermula dari sekadar sapa, berlanjut saling curhat, dan berakhir dengan hubungan terlarang. Tidak ada rasa malu walau masing-masing sudah punya pasangan. Tidak ada rasa tanggung jawab moral padahal di belakang ada anak-anak. Ketika akhirnya terjadi bencana, akhirnya toh diri sendiri yang rugi.

3. Etika berbicara dan berpendapat terkadang dilanggar
Menjadi pusat perhatian orang memang bisa membuat seseorang bangga. Namun apa artinya bila pusat perhatian itu didapat dengan cara yang kurang bijak. Berbicara dan mengeluarkan pendapat tetap harus ada etikanya walau itu di dunia maya sekalipun.

Dahulukan orang lain untuk berbicara dan tunggu dia menyelesaikan pendapatnya, baru Anda bisa berbicara. Jangan mentang-mentang tidak bertatap muka, lantas Anda pun bisa senaknya menggunakan kata-kata yang kasar. Ingat, apa yang Anda tulis di situs jejaring sosial itu mewakili pribadi Anda dan dibaca ribuan orang.

4. Sosialisasi berkurang
Aktivitas yang kian padat, jalan macet, dan tuntutan hidup yang semakin tinggi, terkadang membuat orang enggan melakukan aktivitas lain setelah sampai di rumah. Akibat rasa malas tersebut, orang cenderung mengalihkan kebutuhan bersosialisainya pada internet dan situs jejaring sosial adalah solusinya.

Memang Anda bisa mempunyai teman banyak, bahkan ribuan, namun tahukah Anda terasa ada yang berbeda jika Anda betul-betul bersosialisi secara nyata? Ada rasa bahagia, kedekatan secara emosional, dan rasa saling membutuhkan, bukan hanya sekadar berbentuk tulisan.

5. Kecanduan internet
Ketika internet belum secanggih sekarang, komputer hanya digunakan sebagai sarana untuk mempermudah pekerjaan. Namun ketika makin berkembang, internet menjadi barang wajib. Tiada hari tanpa membuka akun situs jejaring sosial seolah menjadi motto hidup masyarakat, terutama di daerah perkotaan.

Situs yang dibuat untuk ajang pergaulan akhirnya bagai pedang bermata dua. Di satu sisi dibutuhkan, namun di sisi lain membelenggu manusia. Waktu terbuang percuma, kegiatan yang tertunda karena sibuk membuka akun dan saling chat, bahkan terkadang lupa makan dan ibadah.

6. Kehidupan pribadi menjadi konsumsi publik
Ketika menulis status di wall atau mengunduh foto-foto pribadi, berarti Anda harus siap-siap menerima komentar, baik yang setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. Semua data pribadi Anda, keluarga, dan apa yang Anda lakukan menjadi sesuatu yang bukan sifatnya pribadi lagi. Semua terpapar di depan mata orang dan tidak bisa Anda tutup-tutupi lagi. Karena itu Anda harus selektif, mana yang boleh di posting dan mana yang tidak. Jangan sampai semua berbalik menjadi bumerang bagi Anda dan keluarga.

7. Aksi pornografi
Era keterbukaan juga membawa dampak negatif bagi keluarga, utamanya anak-anak. Bahaya pornografi, intaian pengidap pedofilia semakin lama membuat orangtua khawatir. Bermula dari ajakan untuk berteman, kemudian saling tukar telepon, bertemu di satu tempat. Anak-anak yang belum paham tentang dunia luar percaya begitu saja ketika bujuk rayu mulai diucapkan. Akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan pun menimpa anak-anak.  //**

Memanfaatkan Internet untuk Mencari Rejeki

BANYAK cara yang bisa dilakukan untuk mencari uang di internet. Cara-cara tersebut perlu dipadukan dengan mengasah kemampuan marketing internet Anda. Hal terpenting dalam mengelola bisnis adalah soal pemasaran alias marketing. Namun begitu ternyata internet juga menyajikan banyak ruang dan celah yang mudah untuk para penggunanya dapat meraup banyak penghasilan melalui dunia maya. Beberapa model mencari penghasilan melalui teknologi internet antara lain adalah :

• Kerja online

Kerja online dapat berupa menulis artikel online atau mengelola website online. Banyak situs yang membutuhkan para pekerja online misalnya sebagai penulis artikel atau pengelola jejaring sosial atau pun blog dan situs. Untuk menulis artikel online biasanya kebanyakan situs menghendaki tulisan dalam bahasa Inggris, namun ada juga yang berbahasa Indonesia. Bagi para penulis sangat tepat memanfaatkan kesempatan ini. Sementara bagi mereka pecinta desain grafis atau web desainer, bisa mencari peluang sebagai pengelola web atau blog. Untuk mengetahui lowongan seperti ini tentu saja anda harus seringkali menjelajah dunia maya di internet sampai akhirnya memperoleh kesempatan yang tepat.

• Bisnis investasi online

Ada banyak model investasi online. Anda harus memilih dan meyakini bisnis mana yang akan Anda pilih. Carilah pengelola bisnis investasi yang dapat dipercaya, sistem investasi yang jelas dan terlihat memiliki modal yang kuat. Berhati-hatilah dan usahakan seselektif mungkin dalam memilih, sebab investasi yang Anda jalani ini bersifat online, bisa jadi perusahaan dan pemilik modalnya fiktif belaka. Ini memang salah satu resiko besar berbisnis di internet, karena tidak bisa melihat secara langsung bentuk fisik dan kredibilitas perusahaan itu sendiri.

• Mengelola bisnis pribadi secara online

Jika Anda mempunyai skill dan keahlian tertentu, sudah saatnya Anda memanfaatkan internet sebagai cara Anda menjual skill yang Anda minati. Sebutlah misalnya Anda jago menulis, jago desain grafis, jago kaligrafi, jago fotografi dan sebagainya, Anda bisa memulai membuka kursus online di internet. Buatlah konsep rancangan bisnis yang menjual. Internet adalah dunia global yang dapat diakses dimana saja. Maka peluang dan kesempatan Anda sejatinya jauh lebih besar di dunia maya ketimbang alam nyata.

• Memasarkan secara online bisnis offline

Jika Anda telah memiliki sebuah usaha bisnis yang Anda kelola di dunia nyata, maka marketing yang lebih luas lagi akan bisa Anda peroleh melalui dunia maya. Keberadaan layanan blog, jejaring sosial dan sebagainya merupakan fasilitas gratis yang dapat menunjang bisnis pemasaran Anda di dunia nyata. //**

Membumikan Pancasila

Bukan persoalan mudah mengembalikan bangsa ini menjalankan kembali Pancasila. Tekanan global, ketidakberanian, dan kepentingan pribadi dan golongan seperti melupakan elit politik dari tujuan bangsa. Pancasila sebagai pedoman bangsa diabaikan oleh para elit politik. Dan para pemuda menganggap Pancasila hanyalah hiasan dinding sekolah. Nuansa edisi Juni memberi gambaran pentingnya membumikan Pancasila dan berbagai akibat pengabaian Pancasila.

Pancasila di Orde Reformasi

Setiap 1 Juni, ingatan kolektif bangsa disentil dengan peringatan hari lahirnya Pancasila. Pengingat di era reformasi sangat penting, karena Pancasila selama republik ini berdiri belum dilaksanakan sepenuhnya.

Tak ada yang berubah dari Pancasila ketika reformasi bergulir, baik dalam konteks ketatanegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan, maupun akademik. Sejak pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono, Pancasila tetap menjadi dasar dan ideologi negara, meskipun sebatas pernyataan konstitusi.

Karena Pancasila ada dalam konstitusi (UUD 1945), maka berdasarkan stufenbau der rechtstheorie (teori pertingkatan hukum) Hans Kelsen, Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar). Grundnorm adalah kaidah tertinggi, fundamental, dan menjadi inti (kern) setiap tatanan hukum dan negara.

Grundnorm, disebut juga staas grundnorm, berada di atas Undang-Undang Dasar. Dalam ajaran mazhab sejarah hukum yang dipelopori Friedrich Carl von Savigny dan bertitik tolak pada volksgeist (jiwa bangsa), Pancasila dapat digolongkan sebagai volksgeist bangsa Indonesia. Meskipun demikian, muncul fenomena di berbagai lapisan masyarakat yang hampir tidak pernah lagi mengutip Pancasila dalam pandangannya. Pancasila seperti tenggelam, tidak perlu dimunculkan lagi di ruang publik.

Pancasila pun terpinggirkan dan terasing dari dinamika kehidupan bangsa. Dasar negara ini seperti tidak dibutuhkan, baik dalam kehidupan formal-kenegaraan maupun masyarakat sehari-hari.

Di ruang sepi, Pancasila tak ditinggalkan sepenuhnya. Ada keinginan sebagian masyarakat untuk merevitalisasi eksistensi Pancasila, tetapi belum mengerucut jadi gerakan. Dalam sejarah ketatanegaraan, revitalisasi Pancasila sebenarnya pernah berlangsung. Gelombang pertama ketika Pancasila lahir saat Soekarno berpidato di depan BPUPKI, 1 Juni 1945. Gelombang kedua, ketika Konstituante, pasca- Pemilu 1955, memperdebatkan apakah Pancasila dipertahankan sebagai dasar negara atau diganti ideologi lain. Gelombang ketiga saat Pancasila dimanipulasi rezim Soeharto.

Selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, Pancasila amat sering dibahas, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Hampir semua pidato Soeharto mengutip Pancasila. Sebagaimana dikatakan Cohen, juga Hallin dan Mancini, pidato Presiden memengaruhi masyarakat terkait realitas sosial politik yang ada. Menurut pakar hukum Josef M Monteiro, Pancasila jadi kata kunci pidato Soeharto untuk menunjukkan Orde Lama sebagai masa yang penuh kekacauan karena tidak mengamalkan Pancasila. Dalam wacana khas Orde Baru, berbagai penyelewengan, disintegrasi, pemberontakan, dan komunisme adalah praktik penyimpangan terhadap Pancasila.

Lantas mengapa setelah lengsernya Soeharto Pancasila tak terdengar lagi, bahkan muncul keengganan berbagai kalangan mengakui eksistensi Pancasila? Ini akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyelewengan penguasa Orde Baru yang mengatasnamakan Pancasila. Demi kekuasaan, para penguasa Orde Baru memonopoli penafsiran Pancasila sesuai kepentingannya. Semua yang dinilai tidak sesuai dicap “anti-Pancasila”. Pasca-Reformasi muncul kekhawatiran, jika Pancasila kembali berperan, berarti Indonesia kembali ke masa Orde Baru. Pancasila diidentikkan sebagai bagian dari rezim dan ideologi penguasa Orde Baru.

Belajar dari penyelewengan Pancasila oleh pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia hendaknya kembali menyadari pentingnya Pancasila sebagai konsep bernegara. Ini mengingat bangsa kita telah kehilangan arah akibat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan menjadi collapsed state: negara tidak berperforma baik karena fungsi-fungsi negara tidak membawa negara keluar dari berbagai kebobrokan internal. Artinya, negara gagal menjalankan fungsi-fungsi dasarnya terutama saat masyarakat membutuhkan kehadiran negara.

Mengembalikan Pancasila pada Memori Bangsa

pantja_silaKeberhasilan menempatkan kembali Pancasila sangat tergantung pada keteladanan para elite politik dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Ini berarti lahirnya jiwa negarawan yang memahami tanda-tanda zaman sehingga dapat membawa bangsa melewati masa-masa sulit. Keadaan saat ini jauh dari panggang dengan api, dengan cita-cita para pendiri bangsa mengenai Pancasila. Sebuah cacatan kecil Bung Hatta, menuliskan begini: “Pancasila adalah pedoman dalam menuju Indonesia yang berdaulat, bahagia, sejahtera, dan damai. Apa kebahagiaan? Apabila rakyat merasa hidupnya berbahagia. Cukup makan, pakaian, tempat tinggal (rumah) memuaskan, kesehatan terpelihara, anak-anak dapat disekolahkan, ada perasaan hari kemudian terpelihara.”
Kalimat-kalimat itu adalah materi kuliah Mohammad Hatta tahun 1958-1959. Salah satu pendiri bangsa dan proklamator kemerdekaan Indonesia yang terlibat aktif dalam penyusunan UUD 1945 itu melanjutkan. “Sekalipun merasakan kekurangan kemakmuran-kemakmuran yang tak pernah tercapai-orang merasa hidupnya terpelihara, keperluan yang terpenting dapat dipuaskan”.

Dalam angka, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat lompatan pesat. Pendapatan per kapita tahun 2012 mencapai Rp 33,3 juta atau USD 3.562,6 per tahun, naik hampir tiga kali lipat dalam sepuluh tahun. Jumlah penduduk miskin terus turun meski perlahan. Lapangan kerja, menurut laporan Badan Pusat Statistik, bertambah meski kualitasnya dipertanyakan.

Merujuk kepada catatan kuliah Bung Hatta, benarkah bangsa ini “merasa hidupnya terpelihara” seperti cita-cita Indonesia merdeka? Kalau iya mungkin korupsi tidak semengurat-mengakar saat ini. Orang tidak perlu cemas jatuh sakit karena mahalnya biaya berobat, tak perlu banyak anak perempuan usia 15-16 tahun setamat pendidikan wajib 9 tahun menjadi pekerja rumah tangga (PRT), tak usah bekerja sebagai PRT di luar negeri dengan risiko upah tak dibayar atau dianiaya majikan.

Bila tujuan beradanya Indonesia adalah rasa damai, orang tidak perlu takut menjalani keyakinannya, apalagi diserang dan dianiaya hingga tewas. Warga Papua mestinya tidak perlu merasa dianaktirikan pemerintah di Jakarta. Tidak pula keinginan adanya Negara Islam Indonesia atau perilaku radikal lain atas nama agama.

Meski begitu, rakyat Indonesia yang terbentuk melalui pertautan budaya-budaya besar dunia masih memiliki keliatannya dalam menghadapi riak-riak ketidakpuasan itu. Persoalannya memang bukan penolakan pada Pancasila ketika reformasi tidak menjawab berbagai masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang semula dibayangkan selesai dengan sendirinya.

Menurut Yudi Latif, penulis buku Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Gramedia, 2011), sikap sinis muncul karena pejabat mengumbar kata Pancasila sehingga terjadi inflasi kata-kata. “Problem mendasar selama ini Pancasila mengalami inflasi pengucapan luar biasa. Problem pepesan kosong,” kata dia.

Pancasila setelah kelahirannya tidak diziarahi secara akademis untuk menggali substansinya dan mencari referensi pada sejarah pengetahuan dan keilmuan. Akibatnya, Pancasila tak dipahami dan diamalkan secara rasional, terutama oleh pejabat publik dan politisi.
Hal itu, demikian Yudi Latif, tampak mencolok dalam amandemen UUD 1945 sebagai penerjemahan Pancasila. Penambahan kata efisiensi pada Pasal 33 butir (4) menunjukkan perumus baru UUD 1945 tidak paham substansi perdebatan yang melahirkan Pasal 33. Dalam negara kekeluargaan Indonesia, negara diberi hak menguasai cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak karena negara wajib, antara lain, memelihara fakir miskin, anak telantar, pendidikan, dan memberi lapangan kerja. “Efisiensi adalah keadaan yang harus sendirinya terjadi, di mana pun kegiatan ekonomi,” kata Yudi Latif.

Pengajar di IAIN Sunan Kalijaga dan peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta, Noorhaidi Hasan, yang disertasinya mengkaji radikalisme Islam, sependapat. Praktik oleh penyelenggara negara yang tidak sejalan antara ucapan dengan tindakan dan kebijakan menyebabkan masyarakat gamang terhadap nilai-nilai Pancasila.

Yudi Latif mencontohkan, janganlah hari ini di mimbar bicara Pancasila, tetapi besok berpelukan dengan pihak yang jelas melakukan kekerasan kepada kelompok lain. Karena tidak ada keteladanan dari politisi dalam menerapkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari, rakyat menjadi gamang. “Kevakuman ideologi Pancasila setelah kejatuhan rezim Orde Baru melipatgandakan kegamangan itu. “Situasi ini berbahaya. Ideologi radikal mendapat celah menavigasi rakyat yang gamang ke arah yang mereka inginkan, sekaligus mengisi kevakuman ideologi yang ditinggalkan Pancasila,” kata Noorhaidi.

Yang harus dipahami pejabat publik, demikian Yudi Latif, UUD 1945 pertama-tama mengamanatkan pelaksanaan konstitusi kepada penyelenggara negara. Ke depan, Pancasila jangan lagi dijangkarkan satu arah dari atas ke bawah dan semata-mata melayani pemerintah.

“Arus balik kesadaran kembali pada Pancasila harus dalam tanda baru. Radikalisasi atau penjangkaran Pancasila harus memberi sesuatu yang baru, bukan seperti pada masa lalu dalam bentuk penataran P-4 lalu diringkas jadi 36 butir tanpa alasan jelas,” kata Yudi Latif.

Pendidikan kewarganegaraan

Menurut pengajar Fakultas Ilmu Budaya UI, Rocky Gerung, kini masyarakat kehilangan perangkat berpikir majemuk. Karena itu, perlu upaya meletakkan kembali Pancasila sebagai kamus pluralisme. Rocky mengingatkan, Pancasila sebagai kesepakatan budaya bukan obat untuk berbagai penyakit.
Jadi, meradikalisasi Pancasila berarti mengaktifkan humanisme dan penghormatan pada martabat manusia. Perangkat untuk mencapai semua itu adalah pendidikan kewarganegaraan, bukan agama. “Pancasila sesuai dengan pendidikan kewarganegaraan bila ditempatkan dalam dataran kebudayaan,” jelas Rocky.//**

Membumikan Islam dengan Pancasila

Sebagian ormas Islam menolak Pancasila sebagai asas tunggal. Sejatinya antara Pancasila dan Islam memiliki keterkaitan yang kuat. Justru, Pancasila memberi akses yang luas bagi dakwah Islam.

Sila-sila dalam Pancasila merupakan pintu masuk membumikan semangat Islam di Indonesia. Umat Islam tidak perlu lagi memperjuangkan gagasan negara Islam yang justru akan mengganggu kesepakatan pendiri bangsa. Itu karena toleransi merupakan ajaran penting Islam.

Itulah yang diyakini mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif. Menurutnya toleransi merupakan ajaran penting dalam Islam. “Islam sangat menekankan ajaran kemanusiaan. Sayangnya, dimensi kemanusiaan dalam Islam itu kurang diapresiasi,” katanya.
Nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi itu juga diserap dalam Pancasila. Tanpa harus diformalkan dalam bentuk syariat atau khilafah Islam, sesungguhnya nilai kemanusiaan Islam telah terserap dalam bingkai negara Indonesia lewat Pancasila.

Sependapat dengan Syafii Maarif, Direktur Utama Mizan Publishing Haidar Bagir di acara itu mengatakan, bangsa ini harus menjaga kesetiaan pada cita-cita pendiri bangsa. Salah satu caranya, dengan menyimak pemikiran orang-orang yang memang memiliki pandangan kebangsaan dan keindonesiaan yang kuat.
Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Zainuddin Maliki mengedepankan, keinginan kalangan pemimpin negara untuk merevitalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa adalah suatu keniscayaan. Namun, tetap harus diwaspadai karena bisa dijadikan alat rezim yang berkuasa untuk mengukuhkan hegemoninya.

Menurut Zainuddin, terpinggirkannya Pancasila bukan karena proses reformasi, melainkan semasa Orde Baru, Pancasila diindoktrinasikan kepada masyarakat secara tertutup, formalistik, dan untuk kepentingan hegemoni rezim Orde Baru. Dia mengingatkan, revitalisasi Pancasila tidak sampai membungkam kebebasan dan keterbukaan.

Direktur Institute for Peace and Human Rights IAIN Sumatera Utara Phil Zainul Fuad mengatakan, Islam menekankan pentingnya gagasan kerukunan agama. Jadi umatnya pun harus berposisi sebagai mediator di tengah pluralitas agama-agama di Indonesia. Satya Arinanto dalam tesisnya mengenai Islam dan Pancasila, berpendapat, Islam dan lahirnya Pancasila memiliki keterikatan yang kuat, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” [Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945] serta penempatan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, yaitu: Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama dalam Pancasila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai ”Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kerelaan tokoh-tokoh Islam untuk menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” setelah “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada saat pengesahan UUD, 18 Agustus 1945, tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antarsemua komponen bangsa. Ini berarti,  tokoh-tokoh Islam yang menjadi founding fathers bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya.

Kedua, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan bahwa sila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebab yang pertama atau causa prima dan sila ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat.Ini berarti, ”Ketuhanan Yang Maha Esa” harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat.

Ketiga, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta juga berkesimpulan bahwa sila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Hal ini dipertegas dalam kesimpulan nomor 8 dari seminar tadi bahwa: Pancasila adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan) yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan),yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (3) Persatuan Indonesia (kebangsaan) yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial; (4) Kerakyatan, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan) dan berkeadilan sosial; (5) Keadilan sosial, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bepersatuan Indonesia (berkebangsaan) dan berkerakyatan. Ini berarti bahwa sila-sila lain dalam Pancasila harus bermuatan Ketuhanan  Yang Maha Esa dan sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu mengejewantah dalam soal kebangsaan (persatuan), keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan.

Keempat, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti komunisme dan atheisme. Karena itu, Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme masih tetap relevan dan kontekstual. Pasal 29 ayat 2 UUD bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing,” bermakna bahwa negara hanya menjamin kemerdekaan untuk beragama. Sebaliknya, negara tidak menjamin kebebasan untuk tidak beragama (atheis). Kata “tidak menjamin” ini sudah sangat dekat dengan pengertian “tidak membolehkan”, terutama jika atheisme itu hanya tidak dianut secara personal, melainkan juga didakwahkan kepada orang lain.//**

Wawancara:

Ketua MUI, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si:
“PANCASILA itu Rahmat bagi Bangsa Indonesia dan Umat Islam”

efendy_yusuf

Pertengahan Juni 2012, Fund For Peace melansir Failed State Index 2012. Hasilnya Indonesia turun dari peringkat 63 menjadi 64. Hal ini menjadi indikator, bahwa Indonesia menuju negara gagal. Salah satu alasannya, pemerintah kurang mampu melindungi kebebasan menjalankan agama bagi rakyatnya. Benarkah?

Praktik di lapangan seperti mengkonfirmasikan hal tersebut. Masih banyak gereja dan masjid yang sulit dibangun, dan kekerasan atas nama agama masih terjadi. Meskipun begitu, kehidupan antar umat beragama di Indonesia masih terbilang sehat. Hal itu dibuktikan pemberian penghargaan negarawan dunia 2013 atau “World Statesman Award” kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh sebuah organisasi yang bermarkas di kota New York, “Appeal of Conscience Foundation” (ACF) tanggal 30 Mei 2013. Penghargaan ini membuktikan kehidupan beragama di Indonesia jauh lebih baik ketimbang di Myanmar, Thailand, ataupun negara di kawasan Asia lainnya. Sebenarnya, bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah dengan semangat pancasila? Berikut wawancara wartawan Nuansa Eko Mugianto dengan Ketua MUI H Slamet Effendy Yusuf.

Sudah layakkah pengakuan bangsa lain terhadap kehidupan beragama di Indonesia, terkait pemberian penghargaan negarawan dunia kepada Presiden SBY?

Penghargaan yang diberikan kepada Presiden SBY adalah dari lembaga internasional yg sudah diakui reputasinya. Penghargaan tersebut pada hakekatnya karena kehidupan bernegara yang penuh toleransi. Negeri ini sejak lahir, diproklamirkan, karena berkat rahmat Allah negara ini dalam keadaan plural. Dengan suku dan agama yang beragam. Toleransi agama bukan sekedar menghormati, to respect atau sekedar saling mengenal, to recognize terhadap agama lain, orang lain, tetapi lebih kepada political sharing, social sharing, walaupun mayoritas agama Islam di Indonesia. Anda bisa lihat sejak kabinet Indonesia pertama kali dibentuk, terdiri dari pemeluk berbagai pemeluk agama. Negeri lain jarang seperti itu, maka wajar presiden memperoleh penghargaan negarawan.

Apa parameternya bahwa kehidupan beragama di Indonesia yang terbaik?

Dalam segala aspek, ada pengakuan terhadap minoritas. Anda tidak akan menemukan ini di Myanmar, di Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Karena disana mayoritasnya bukan Islam, maka bila Anda beragama Islam akan dikejar-kejar, diburu, dan dibunuh. Islam pada dasarnya rahmatan lil ‘alamin. Karena toleransi sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Sesuai dengan ketentuan Quran, jika Allah menginginkan semua manusia di dunia ini memeluk Islam bisa saja, atau semua manusia memeluk kristiani ya bisa saja. Itu semua kehendak Allah. Tapi kita sekarang melihat ada NU, Muhammadiyah, LDII dan lain-lain, itu artinya kalam Allah adalah mutlak. Dan ada rahasia dibalik kehendak Allah, ada hikmahnya.

Bila secara keseluruhan kehidupan umat beragama baik-baik saja, sebenarnya apa pemicu perselisihan antarumat beragama belakangan ini?

Ada dua penyebab utama; pertama, pemahaman tentang kebangsaan mereka tidak utuh. Termasuk sejarah bangsa ini. Yang kedua, bagaimana cara memandang perbedaan di lingkungan umat Islam dan antar umat beraga di luar Islam. Perlu diketahui, kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan panjang yang dipelopori, diawali, diniati terutama oleh orang Islam. Sejak Sultan Babullah mengangkat senjata di Ternate melawan Portugis. Diteruskan Dipati Unus di Demak, lalu Fatahillah di Jakarta, itu semua orang Islam yg menginginkan Indonesia lepas dari kolonialisme. Dan banyak contoh pejuang muslim lainnya. Jadi NKRI dan Pancasila itu rahmat bagi bangsa ini dan juga rahmat bagi umat Islam.

Bisa dibuktikan, hari ini di manakah negeri-negeri yang aman bagi umat Islam kecuali Indonesia?

Di Suriah perang, Irak perang, Mesir bermasalah, Yaman pun begitu. Bahkan negara-negara Islam di Afrika juga begitu. Negara Islam dipecah-pecah. Sedangkan Indonesia merupakan Darussalam, negeri penuh kerahmatan dari Allah. Anda bisa lihat dalam Pembukaan UUD 45 “Atas berkat Rahmat Allah SWT, dan didorong dengan keinginan yg luhur…..”. nah, ada sebagian orang yg tidak memahami itu. Hingga sekarang banyak yg mulai berpikir tentang khilafah, mulai berpikir berdirinya negara Islam di Indonesia.

Bila Islam itu rahmat mengapa muncul radikalisme dan terorisme di Indonesia?

Ini merupakan pergulatan pemahaman ideologis. Jadi kita memahaminya harus cerdik kontekstual. Orang-orang itu yang memahami Islam secara radikal itu, mereka menganggap selain Islam adalah kafir, dan agama lain adalah musuh. Kemudian mereka ingin mendirikan negara yang bersyariat Islam. Tanpa terasa, mereka terjebak oleh skenario oleh orang yang dianggap mereka musuh. Hasilnya, citra Islam jadi buruk, Islam itu pembunuh, Islam itu teroris, Islam itu merampok bank karena dianggap harta fai’.

Kita semua harus memahami, bahwa Indonesia adalah negara Darussalam, negara yang aman bagi umat Islam. Mereka tidak memahami konsep itu. Umat Islam terbesar di dunia ya adanya di Indonesia. Dalam memahami kehidupan bernegara dan berbangsa harus dilandasi oleh Quran dan Sunah. Dan hal ini sudah diajarkan sejak para wali zaman dulu. Contoh, di Kudus Anda akan sulit menjumpai soto sapi, sate sapi, dan masakan daging sapi lainnya. Itu karena ada hubungan insaniyah antar warga Kudus. Dulu, Sunan Kudus sangat memahami tentang toleransi. Dalam berqurban dihalalkan memotong sapi, tapi kan warga Kudus tidak hanya umat Islam. Umat Hindu sapi itu disucikan. Jika melihat sapi disembelih, akan menyakiti hati mereka. Maka beliau menyarankan agar tidak memotong sapi tetapi memotong kerbau,  demi menghormati umat Hindu waktu itu. Dan itu sebenarnya bagian dari strategi dakwah.

Umat Islam memiliki Al Quran dan Al Hadist, sementara bangsa ini memiliki Pancasila. Bagaimana kaitan nilai antara keduanya?

Ada nilai-nilai yang hidup di dalam bangsa Indonesia, pertama agama. Karena agama merupakan panutan dari sebagian besar masyarakat, khususnya agama Islam. Karena itu Pancasila, juga harus memiliki nilai-nilai agama. Yang kedua adalah nilai-nilai budaya lokal, yang hidup di dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai local wisdom yg sejak lama ada. Hal-hal semacam itu merupakan implementasi dari Pancasila yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Maka bila kita mengamalkan agama dengan baik, otomatis telah mengamalkan prinsip kenegaraan, Pancasila.

Kemudian konteksnya adalah Pancasila yang bersifat umum, publik, negara. Pancasila itu di atas Konstitusi. Dan Pancasila baru bisa operasional kalau digunakan untuk menata negara dan pemerintah. Jadi sebenarnya konstitusi itu adalah tafsir dari Pancasila. Maka Pancasila adalah way of life, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus bersumber pada nilai-nilai agama dan kebudayaan lokal. Dan kedua bagaimana Pancasila ditafsirkan secara struktural atau formal dalam UUD 45 yang ditafsirkan oleh UU dan seterusnya. Itulah yg mengatur sistem berbangsa dan bernegara. Jadi pembangunan sistem itu harus sesuai dengan Pancasila.

Penerapan azas Pancasila dalam parpol dan ormas Islam apakah bertentangan dengan fiqih?

Boleh dong sebuah partai atau ormas itu mempunyai dasar eksklusif. Walaupun dalam realitas, dasar eksklusif itu, di Indonesia tidak laku. Jadi partai yang memiliki kepentingan umum lebih besar, yang lebih mementingkan kebersamaan, itu yang laku. Seperti PDIP, Golkar, Demokrat dan Gerindra, ketimbang partai eksklusif seperti PKS. Ada yang masuk partai non eksklusif contohnya Golkar, yang bukan partai Islam, tapi pengurusnya dan  anggotanya relatif Islam. Mereka merasa dengan negeri yang seperti ini Islam sudah bisa dikembangkan. Islam sudah bisa diamalkan. Jadi kalo menganut demokrasi, tanpa menyebut negara ini negara Islam, presidennya pasti orang Islam. Kemudian percakapan-percakapan di parlemen pasti mencerminkan semangat Islam. Jadi kalau sekarang ada UU perbankan Islam, Ekonomi Islam, tentang takaful dll, itu karena negeri ini mayoritas umat Islam.

Bagaimana pandangan Bapak tentang peran LDII sebagai ormas yg berazaskan Pancasila?

Saya sering mendengar bahwa kelompok tertentu menyebarkan kabar miring tentang LDII. Tapi pada kenyataannya, saya tidak pernah menemukan itu di lapangan. Jika pun ada, ya mari kita perbaiki. Daripada kita saling bertikai lebih kita bangun kerukunan sesama umat. Berbeda itu biasa, dan jangan dibesar-besarkan. Sebab Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda: Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Jadi, marilah kita sikapi perbedaan itu dengan cara saling menghormati sesama umat demi terciptanya bangsa Indonesia yang kuat. Nah, LDII sebagai salah satu ormas Islam yg berazaskan Pancasila juga mempunyai kewajiban dalam membantu menciptakan kerukunan, tolerasi antarumat beragama. Islam itu bagaikan lautan, dan LDII diharapkan dapat menjadi salah satu dari sekian banyak sekoci-sekoci dalam menampung umat menuju Islam itu. Kan tidak mungkin 1 sekoci menampung semua orang. Kalau Islam itu sebuah bangunan, tidak bisa disangga hanya oleh sekelompok umat Islam.

Jadi mau tidak mau kita ini menjalani ramalan Nabi SAW yang mengatakan bahwa kita akan terbagi-bagi hingga 73 golongan. Mana yang benar, yaitu yang ahlussunah wal jamaah.  Semua golongan mengaku ahlussunah wal jamaah, NU begitu, wahabi juga begitu, kalau begitu ya sudah, kita amalkan masing-masing. Yang penting saling memahami, dan cara yang tepat untuk saling memahami ialah  jangan pernah memutlakkan tafsir kita tentang Islam, tentang Quran. Dengan begitu, masalah khilafiyah, kita tanggapi sebagai kekayaan umat Islam di dalam penafsiran Islam. Kita harapkan LDII bisa terbina dengan baik, dan mau terbuka dengan umat-umat lain, tidak menjadi eksklusif. Dan semua isu yang beredar itu dibantah dengan perbuatan. Undanglah ulama-ulama non LDII supaya ceramah di pengajian LDII. Sebab saya melihat keunggulan-keunggulan LDII antara lain menghidupkan organisasi dengan mengambil sebagian dari shodaqoh. Saya rasa eksklusifisme adalah bagian dari pertumbuhan. Dulu NU dan Muhammadiyah tidak pernah bertemu. Sekarang malah sering bertemu dimana-mana.//*

Melawan Kekerasan dari Balik Bangku Kelas

Institusi pendidikan digadang-gadang menghasilkan generasi penerus bangsa dan negara. Namun antara prestasi dan kekerasan berjalan bersama.

Amerika Serikat boleh menghadapi teror yang mengerikan. Bukan dari jaringan Alqaida ataupun ancaman Iran, Hizbullah, atawa jaringan teror lainnya. Tapi dari dalam negeri. Di April 2007, seorang mahasiswa di Seung Hui Cho menembaki 32 orang di Universitas Virginia Tech, yang menewaskan 15 orang dan melukai sisianya.

Itu belum cukup. 30 orang tewas, di antaranya 20 anak-anak SD Sandy Hook, Conecticut, akibat aksi Ryan Lanza. Yang berakibat pemerintah AS membentuk Satuan Tugas Pengurangan Senjata Api, yang merekomendasikan pedagang senjata harus mengetahui rekam jejak pembeli, tanpa kecuali. Di Indonesia kekerasan di sekolah bekerja dalam bentuk lain, yang tak kalah mengerikan. Perpeloncoan di SMA, tawuran antar pelajar, hingga tawuran antar mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.

Komnas Perlindungan Anak Indonesia menemukan 87,6 persen siswa di sekolah pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk. “Dari angka 87,6 persen tersebut, sebanyak 29,9 persen kekerasan dilakukan oleh guru, 42,1 persen dilakukan oleh teman sekelas, dan 28,0 persen dilakukan oleh teman lain kelas,” ujar Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Badriyah Fayumi.

Ia menjelaskan bahwa data tersebut diambil dari 1.026 responden yang merupakan para siswa sekolah. Menurutnya, angka tersebut sudah merepresentasikan kondisi lingkungan sekolah secara umum.

Maka dari itu, KPAI merekomendasikan kebijakan nasional Sekolah Ramah Anak sebagai bentuk komitmen mewujudkan generasi yang damai dan jauh dari kekerasan.

Pengamat pendidikan Doni Koesoema membenarkan temuan KPAI itu. Untuk meredam kekerasan di dalam sekolah maupun antar sekolah, harus ada perubahan dalam pengelolaan sekolah. “Tawuran menunjukkan lemahnya kepemimpinan, kultur sekolah, dan ketidakhadiran negara (dalam bentuk ketidakberdayaannya aparat kepolisian) dalam menyikapi persoalan serius ini,” ujar Doni.

Pendidikan karakter dalam konteks tawuran tidak bisa diatasi dengan imbauan, pembuatan kesepakatan damai antarsiswa atau sekolah, tetapi dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan komitmen dari banyak pihak. Maka, kultur pendidikan karakter yang nyaman dan aman (caring community) di sekolah tidak bisa ditawar lagi!

Tradisi tawuran di SMA yang sudah terjadi bertahun-tahun menunjukkan minimnya kesadaran dan tanggung jawab pemimpin sekolah terhadap lembaga pendidikan yang dikelolanya. Memang, di sisi lain tawuran pelajar sering terjadi selepas jam sekolah, bahkan pada sore hari, sehingga secara lokalitas sudah di luar batas pagar sekolah.

Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen, mengatakan, setidaknya ada lima hal yang memicu kekerasan di sekolah. Pertama, kondisi lingkungan fisik pendidikan tak mendukung hadirnya rasa aman dan nyaman. Arsitektur sekolah kebanyakan dibangun memanjang dan terbuka seperti barak darurat tanpa memperhitungkan sisi-sisi edukatif. Situasi serupa itu, selain sulit memungkinkan kontrol, memudahkan pihak/pengaruh luar untuk masuk, juga mengurangi perasan terayomi.

Kedua, pembelajaran di sekolah kurang mengembangkan kemampuan memilih sehingga murid dan lulusannya sering kesukaran memutuskan pilihan secara benar dan tepat. Memilih adalah proses mental yang mendahului setiap tindakan sadar dan menuntut sejumlah data pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan menalar.

Meskipun filosofi pendidikan kita mencerdaskan kehidupan bangsa, strategi pemelajarannya tak mementingkan pengembangan kemampuan berpikir. Kurikulum dan metodologi pendidikan nasional dirancang lebih mengisi pikiran dengan seabrek fakta pengetahuan; tak memberi cukup ruang bagi tumbuhnya kemampuan nalar sehingga pemelajaran di sekolah tak mencerahkan.

Ketiga, relasi dalam pemelajaran di sekolah kita sangat tidak demokratis. Bertahun-tahun murid jadi obyek dominasi guru yang memposisikan diri sebagai sumber utama belajar dan kebenaran. Kebanyakan guru mengajar secara otoriter tanpa memberi kesempatan bagi murid mengekspresikan dan memekarkan potensi dirinya. Anak tidak mendapat pengakuan, kenikmatan, dan kepuasan dalam proses pembelajaran yang kemudian berakumulasi mencari penyalurannya sendiri.

Keempat, iklim pembelajaran yang menegangkan, terlebih dengan adanya ujian nasional, bercampur dengan ketakpastian masa depan dalam situasi bangsa (juga keluarga) yang karut-marut seperti sekarang, menyimpan banyak potensi konflik yang laten. Problem ketakpastian hukum, kesenjangan ekonomi, ketaktegasan pemimpin serta ketakpuasan terhadap kelompok dominan setiap saat mudah memantik amuk yang mengerikan.

Kelima, media massa yang silih berganti dan terus-menerus mendedah segala macam kekerasan, irasionalitas, dan percabulan jadi sumber inspirasi, imitasi, dan referensi bertindak ketika anak menghadapi masalah.

Memutus Siklus Tawuran
Dalam pengamatan pakar pendidikan Doni Koesoema, tawuran di sekolah menjadi siklus menahun, karena para pemimpin sekolah kurang memiliki rasa tanggung jawab atas persoalan penting di sekolahnya. Tidak bisa pemimpin sekolah hanya berujar, ”Kejadian itu di luar lingkup sekolah, maka kami tidak ikut bertanggung jawab!” Sikap seperti ini mengerdilkan tanggung jawab pemimpin pendidikan dalam membentuk karakter siswa.

Pendekatan ritual, yang menekankan pembuatan kesepakatan damai antarpihak sekolah yang berselisih, tidak akan efektif karena perubahan untuk pembentukan karakter tidak cukup hanya mengandalkan selembar kertas yang ditandatangani bersama. Yang dibutuhkan adalah pembelajaran bersama antarsekolah dan antarsiswa tentang pentingnya membangun sikap damai dan menghargai individu itu sebagai makhluk bermartabat, bukan benda atau barang yang bisa dirusak setiap saat.

Kultur sekolah lemah
Selain unsur kepemimpinan, pendidikan karakter yang efektif akan terjadi ketika setiap individu dalam lembaga pendidikan merasa aman dan nyaman bersekolah. Tanpa perasaan itu, prestasi akademis siswa akan menurun. Siswa juga tidak dapat belajar dengan baik karena selalu dihantui rasa waswas, apakah mereka akan selamat saat berangkat atau pulang sekolah.

Perasaan aman dan nyaman akan muncul bila setiap individu yang menjadi anggota komunitas sekolah merasa dihargai, dimanusiakan, dan dianggap bernilai kehadirannya dalam lingkungan pendidikan. Masalahnya adalah, budaya kekerasan telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat kita, menggerus kultur sekolah dengan wujud yang berbeda. Misalnya, ketika lembaga pendidikan menerapkan sistem katrol nilai, di sini telah terjadi ketidakadilan dan pelecehan terhadap kinerja individu. Mereka yang gigih belajar dan mendapatkan nilai baik, tidak berbeda dengan yang tidak gigih belajar, malas, karena mereka dikatrol sehingga nilainya juga baik.

Kultur sekolah ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip penghargaan terhadap individu. Individu telah dimanipulasi sebagai alat pemenangan nama baik sekolah melalui sistem katrol. Dengan demikian, sekolah seolah-olah memberi citra bahwa pendidikan di sekolah itu baik dan ini terbukti dari kelulusan atau kenaikan kelas 100 persen.
Menghargai individu sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta menghargai sesuai dengan jasa dan usahanya dalam belajar, merupakan sebentuk praktik keadilan. Praksis keadilan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan akan membuat individu itu nyaman dan semakin termotivasi dalam meningkatkan keunggulan akademik. Ketika kebanggaan pada kualitas akademis berkurang, siswa mencari pembenaran dengan penghargaan diri palsu di luar, termasuk tawuran.

Ketidakhadiran negara
Fenomena tawuran menjadi indikasi jelas bahwa negara tidak hadir, bahkan cenderung membiarkan dan mengafirmasi kekeliruan pemahaman bahwa bila suatu tindak kejahatan dilakukan bersama-sama, maka hal ini dapat dibenarkan.
Ketika aparat kepolisian hanya diam saja berhadapan dengan kegarangan siswa yang membawa golok, rantai, dan bambu runcing di jalanan, saat itulah sebenarnya aparat kepolisian menelanjangi diri dan menunjukkan bahwa negara absen.
Pendidikan karakter yang efektif mensyaratkan peran serta komunitas di luar sekolah sebagai rekan strategis dalam pengembangan pendidikan. Karena itu, peran serta komunitas, seperti media, orangtua, aparat kepolisian, pejabat pemerintah, dalam upaya mengikis perilaku tawuran sangatlah diperlukan.

Negara seharusnya tetap hadir dan menjadi pendidik masyarakat untuk menaati ketertiban dan hukum. Untuk mengatasi persoalan tawuran dan menghentikan rantai kekerasan, kiranya ada beberapa solusi.

Pertama, kehadiran negara sangat diperlukan agar pendidikan karakter yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semakin efektif. Untuk mengatasi tawuran pelajar, ketegasan aparat sangat diperlukan karena kebiasaan tawuran itu membahayakan diri dan orang lain.

Kepolisian harus bekerja sama dengan sekolah untuk mengembangkan budaya tertib hukum dan taat aturan. Sikap reaktif, menangkap pelajar yang terlibat tawuran, memang dibutuhkan, tetapi sikap preventif- edukatif melalui kerja sama dengan pihak sekolah lebih penting karena akan mengatasi persoalan pada akarnya.

Kedua, sikap tegas pemerintah. Pemerintah juga perlu bersikap tegas terhadap unsur kepemimpinan sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun swasta. Pimpinan sekolah yang sekolahnya selalu terlibat tawuran perlu diganti karena kepemimpinan mereka terbukti tidak efektif.

Namun, pemerintah juga perlu hati-hati mengganti unsur kepala sekolah karena di dalam lingkungan sekolah pun bisa jadi ada persaingan tidak sehat yang memanfaatkan tawuran sebagai usaha memancing di air keruh demi kepentingan pribadi.

Peran komunitas sekolah
Ketiga, menurut Doni Koesoema, pendidikan karakter akan efektif kalau seluruh komunitas sekolah merasa dilibatkan. Ini berarti, mulai dari penjaga keamanan, tukang kebun, pegawai kantin sekolah, guru, karyawan nonpendidikan, staf guru, kepala sekolah, dan lain lain, harus mengerti tugas dan tanggung jawab mereka, terutama yang terkait dengan pengembangan kultur cinta damai dalam lembaga pendidikan.

Perilaku kekerasan terhadap fisik orang lain merupakan bentuk nyata tidak dihargainya individu sebagai pribadi yang bernilai dan berharga. Pendidikan mestinya mengajarkan bahwa setiap individu itu berharga dan bernilai dalam dirinya sendiri.

Siapa pun tidak pernah boleh memanipulasi dan mempergunakan bahkan merusak tubuh orang lain dengan alasan apa pun. Tawuran pelajar merupakan tanda bahwa penghargaan terhadap tubuh di lingkungan pendidikan kita masih lemah. Padahal, penghargaan terhadap tubuh ini merupakan salah satu pilar keutamaan bagi pengembangan pendidikan karakter yang utuh dan menyeluruh./**

Menanamkan Anti Kekerasan dari Rumah
Keluarga seharusnya berperan penting untuk membentengi anak agar tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminalitas termasuk tawuran. Sayangnya, belum semua keluarga menyadari peran penting ini.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Sari Gumelar mengatakan hal ini menanggapi kekerasan antarpelajar di Jabodetabek yang kian marak dan menakutkan. Sebelumnya, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat lonjakan angka tawuran dari 128 kasus pada 2010 menjadi 339 kasus di 2011. Sejumlah 82 orang meninggal akibat tawuran. ”Karena kesibukan yang padat dan kemajuan teknologi, orang sering kali lupa dengan orang lain, termasuk anak-anak mereka. Anak selalu menjadi korban,” ujar Linda, Rabu (21/12).

Kemajuan teknologi yang dimaksud Linda adalah ketika orang menjadi sibuk dengan gadget mereka. Keasyikan berinteraksi di dunia maya justru mengurangi kualitas komunikasi orang-orang yang hadir secara fisik. Selain itu, tayangan kekerasan di televisi juga memengaruhi anak. Belum lagi bila anak juga terbiasa melihat orangtua mereka bertengkar dan terjadi kekerasan fisik.

”Kalau anak terus-menerus menyaksikan kekerasan, mereka beranggapan bahwa kekerasan ini merupakan hal biasa. Akhirnya, anak meniru juga melakukan kekerasan, termasuk tawuran,” papar Linda.

Di lingkungan sekolah, Linda berpendapat, kepala sekolah dan guru juga harus ikut memantau peserta didik mereka agar tidak terlibat tawuran. Pengawasan bersama ini, menurut Linda, dibutuhkan karena anak dan remaja rawan terhasut provokasi dari pihak luar. ”Sedikit saja diprovokasi, mereka bisa saling serbu. Ini yang patut dicegah bersama,” kata Linda.

Psikolog anak, Seto Mulyadi, menyatakan, adalah tugas pemerintah, masyarakat, sekolah, aparat, atau semua pihak untuk bersatu dan bersinergi menekan kekerasan. Sinergi diperlukan karena kekerasan sudah membudaya dan terjadi di keluarga, sekolah, lembaga pemerintah, bahkan di lingkungan aparat penegak hukum.

Menjauhkan Anak dari Televisi
Psikolog Nana Maznah Prasetyo, yang juga anggota Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga DPP LDII berpendapat, hampir semua stasiun-stasiun televisi, banyak menayangkan program acara (terutama sinetron) yang cenderung mengarah pada tayangan berbau kekerasan (sadisme), pornografi, mistik, dan kemewahan (hedonisme).
“Tayangan-tayangan tersebut terus berlomba demi rating tanpa memperhatikan dampak bagi pemirsanya. Kegelisahan itu semakin bertambah karena tayangan-tayangan tersebut dengan mudah bisa dikonsumsi oleh anak-anak,” ujar Nana Prasetyo. Menurutnya sangat berbahaya kalau anak-anak sering menonton tayangan TV yang mengandung unsur kekerasan.

Demikian pula tayangan yang berbau pornografi dan pornoaksi. Persoalan gaya hidup dan kemewahan juga patut dikritisi. Banyak sinetron yang menampilkan kehidupan yang serba glamour. Tanpa bekerja orang bisa hidup mewah. Anak-anak sekolahan dengan dandanan yang “aneh-aneh” tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar justru dipajang sebagai pemikat. Sikap terhadap guru, orangtua, maupun sesama teman juga sangat tidak mendidik. Dikawatirkan anak-anak sekolahan meniru gaya, sikap, serta apa yang mereka lihat di sinetron-sinetron yang berlimpah kemewahan itu.

Nana Prasetyo meyakini televisi hanya memberikan porsi sebesar 0,07 persen untuk bidang pendidikan sehingga orang tua harus mampu bersikap proaktif mengambil alih peran sebagai pendidik di rumah. Media elektronik berperan membuat anak didik tidak konsentrasi belajar di kelas, “Anak-anak yang terlalu sering menyaksikan televisi menjadi sulit bergaul dengan lingkungannya dan mempengaruhi kecerdasannya,” papar Nana Prasetyo.

“Mematikan” Televisi, Mematikan Kekerasan
Lantas, siapa yang berperan penting untuk menjadi filter penyaring acara TV dirumah? “Tentunya orang tua dan komitmen seluruh penghuni rumah,” ujar Nana Prasetyo. Namun, menurutnya, sebagian orang tua masih membiarkan anaknya nonton TV selama berjam-jam, karena dengan demikian anak tidak mengganggu kegiatan mereka. Walaupun banyak orang tua mengetahui bahaya dari kebanyakan nonton TV ini, mereka lama-kelamaan menjadi terbiasa dan mulailah kebiasaan buruk itu tercipta di dalam rumah.

Lebih mengkhawatirkan, kebanyakan orang tua menjadi tidak sadar akan dampak dari kebebasan penggunaan media TV. Anak-anak tidak diawasi dengan baik saat menonton televisi. Dan perlahan TV berubah fungsi sebagai “baby sitter” untuk anak.

“Sudah sepatutnyalah orang tua dapat mengatur jam menonton TV bagi anak. Cara lain adalah dengan menyeleksi tayangan mana saja yang layak dikonsumsi anak,” ujarnya. Jika orang tua memutuskan untuk mengurangi menonton TV, persiapkan kegiatan lain yang menyenangkan untuk dilakukan bersama anak-anak.

Nana Prasetyo menyarankan orang tua perlu mendampingi anak-anaknya saat menonton televisi. Memberikan berbagai pemahaman kepada anak-anak tentang suatu tayangan yang sedang disaksikan. Selain sarana membangun komunikasi dengan anak, hal ini bisa mengurangi dampak negatif televisi bagi anak.

Bila sejak di keluarga dibiasakan tanpa kekerasan, dan mengurangi menonton adegan kekerasan. Tentunya kekerasan di luar rumah atau di sekolah, bisa dihilangkan./**

Memangkas Kekerasan dari Rumah

Prilaku kekerasan di sekolah di jalanan, begitu kompleks penyebabnya. Namun cara pemecahannya sederhana; cukup mendidik anak di rumah untuk menjauhi kekerasan. Baik dari televisi maupun dari prilaku tegas orangtua namun santun, lembut, dan mendidik.

Menggunting Budaya Kekerasan

Setiap zaman menghasilkan budaya kekerasan. Manusia di abad modern lebih sedikit melakukan kekerasan, namun kualitas kekerasannya tidak jauh berbeda.

Batu itu tiba-tiba melayang, dan tarrr! Kaca taksi yang kami tumpangi retak, tepat,  saat membelok di Jalan Diponegoro di pertigaan gedung bioskop Megaria, Jakarta Pusat. Tawuran antara kampus di wilayah itu seperti penyakit menahun. Seperti membudaya dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Di bawah pengawasan kepolisian – yang tak bisa bertindak apa-apa – kecuali melokalisir daerah “pertempuran” kekerasan antar pelajar itu tak hanya saling timpuk. Samurai berkelebat-kelebat di antara derap lari saling kejar. Rantai yang ujungnya dipasang gir, berputar-putar menciptakan angin maut, di antara wajah-wajah penuh marah.

Sosiolog Lucia Ratih berpendapat dalam masyarakat yang sudah sangat akrab dengan kekerasan, kekerasan ditemui hampir setiap waktu sehingga insiden kekerasan telah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. “Mereka menjadi terbiasa dan tidak punya rasa takut lagi dengan maut yang mengancam setiap saat, masyarakat yang telah terbiasa dengan kekerasan menghidupi kekerasan itu,” ujar Lucia.

Malahan, menurut Lucia, semakin terampil dari waktu ke waktu untuk menciptakan moda kekerasan baru. Berangsur-angsur, kekerasan justru mengalami proses pembudayaan dan budaya kekerasan menjadi semakin mapan. Lahirnya kekerasan sering kali dikaitkan dengan personalitas yang otoriter. Pribadi yang memiliki karakter otoriter biasanya cenderung melakukan kekerasan fisik ataupun psikis kepada orang lain supaya kehendaknya terpenuhi.

Lantas di mana penyemaian budaya kekerasan? Keluarga dan orang-orang dekat semenjak kecil menjadi referensi sentral pembentukan karakter pribadi seseorang. Jika orangtua atau yang bertindak sebagai orangtua cenderung otoriter, atmosfer yang terbentuk dalam keluarga—tempat seorang anak pertama kali belajar hidup—adalah sebuah atmosfer otoritarianisme dan ini menjadi kebiasaan sehari-hari sang anak. Keluarga otoriter dapat dikatakan merupakan agen utama yang mencipta sosok individu otoriter yang cenderung melakukan kekerasan.

Selanjutnya, pribadi-pribadi otoriter akan masuk dalam kehidupan sosial. Biasanya mereka dikenal dominan, selalu berusaha memengaruhi atau memaksa orang lain untuk mengikuti kehendaknya. Kebanyakan korbannya adalah orang-orang yang kurang memiliki kepribadian yang kuat dan atau yang sedang dalam masa pencarian jati diri. Mereka lalu membentuk kelompok di mana otoritarianisme telah mendarah daging dan menjadi budaya kelompok.

Praktik-praktik otoritarian tidak hanya dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga secara berjenjang hingga ke anggota-anggota yang berada dalam struktur terbawah. Setiap anggota ini kemudian menularkan budaya otoritariannya itu kepada keluarga dan orang-orang di dekatnya.

Selanjutnya, kelompok-kelompok otoriter tersebut bekerja secara terorganisasi dalam masyarakat bagaikan virus yang menyebar. Karena sifat dasar ekspansif yang melekat dalam dirinya, kelompok-kelompok ini melakukan berbagai cara dalam rangka semakin memapankan keberadaannya. “Berbagai upaya dilakukan, di antaranya menarik perhatian publik dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan manuver-manuver politik yang diperlukan guna menguasai wacana publik,” kata Lucia.

Menurut Lucia, kelompok-kelompok ini semakin tumbuh subur jika, pertama, keberadaannya didukung oleh kekuatan-kekuatan politik besar, termasuk mereka yang menyokong pembiayaan kelompok semacam itu. Kedua, tidak berfungsinya entitas utama pengatur tatanan sosial dan pendukung moralitas publik anti-kekerasan yang dalam masyarakat modern adalah aparatus negara. Dan, menjadi semakin parah, dalam kasus ketika negara justru menciptakan, menyuburkan, dan atau beraliansi dengan kelompok-kelompok ini untuk kepentingannya.

Ketiga, tidak terdapatnya kontra-tindakan atau kontra-aksi untuk mematikan virus kekerasan yang disebarkan. Artinya, tidak ada gerakan sosial anti-kekerasan yang cukup mampu untuk membendung penyebaran virus kekerasan di ranah sosial.

Jika situasi penyebaran virus kekerasan ini berlangsung terus-menerus, yang terjadi adalah frustrasi dan penyakit sosial. Ketika masyarakat anti-kekerasan tidak tahu lagi harus berbuat apa terhadap kekerasan, ketidakadilan, dan kesemena-menaan yang diterimanya setiap hari, bukan mustahil akan meledak konflik-konflik besar yang sarat kekerasan.

Kekerasan akhirnya dibalas dengan kekerasan karena filosofi anti-kekerasan dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang berlarut-larut. Jika kondisi ini terus berlangsung, semakin mapanlah budaya kekerasan itu karena kekerasan telah menjadi cara legitimitas yang dipakai oleh masyarakat yang tadinya anti-kekerasan.

Budaya Kekerasan di Indonesia

Kalau menyebut bangsa Indonesia bangsa yang ramah dan anti kekerasan, tunggu dulu. Bangsa ini lekat dengan budaya kekerasan. Malah hampir menyamai negara-negara yang sedang dalam situasi perang sipil.

Riset yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak pada 2012 mencatat kenaikan drastis kekerasan yang menimpa anak hingga 98 persen. Sementara angka tawuran pelajar meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2011. Lembaga PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) menyatakan sedikitnya 20 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual setiap hari.

Human Rights Watch (HRW) menyebut, kekerasan sektarian yang diarahkan kepada kelompok-kelompok minoritas di Indonesia saat ini semakin mematikan dan semakin sering terjadi. Hal yang harus dilakukan untuk menghindari semakin mapannya budaya kekerasan adalah dengan memotong budaya kekerasan itu.

Ini berarti, menghentikan, menangani, dan menyelesaikan setiap aksi kekerasan yang muncul. Ibarat memberikan obat yang mematikan kepada virus, budaya kekerasan harus dimatikan. Tidak ada kompromi atau negosiasi pada budaya kekerasan karena kekerasan bukanlah hal yang bisa dikompromikan jika bangsa ini tidak ingin kembali hidup di zaman barbarian.

Sementara dunia anak-anak juga tak aman dari kekerasan. Kekerasan dan intimidasi terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menunjukkan kondisi anak kian memprihatinkan. Padahal, anak-anak inilah yang menentukan nasib bangsa ini pada masa depan.

“Saat ini anak Indonesia tidak lagi bisa memperoleh rasa aman dan nyaman di mana pun ia berada karena haknya terabaikan dan mereka tidak terlindungi,” kata Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak (PA) Seto Mulyadi.

Menurutnya, kekerasan terhadap anak sudah di luar akal sehat, seperti pembunuhan anak oleh ibunya. “Selain fisik, anak juga mengalami kekerasan psikis dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk bersuara dan berkarya,” ujarnya.

Berdasarkan catatan terakhir Komnas PA, kasus kekerasan terhadap anak pada 2009 meningkat menjadi 1.998 kasus yang diadukan kepada Komnas PA dari 1.736 kasus pada 2008. Sekitar 62,7 persen dari 1.998 kasus itu merupakan kekerasan seksual (sodomi, pemerkosaan, pencabulan, dan incest), sementara sisanya berupa kekerasan fisik dan psikis.
Jika fenomena kekerasan anak terus terjadi, Seto Mulyadi khawatir, anak-anak akan tumbuh dengan rasa dendam dan berperilaku kekerasan. “Mereka akan sama-sama memaksakan kehendak. Tidak ada budaya dialog. Jika begini terus, kita tinggal tunggu runtuhnya bangsa ini. Saya khawatir Indonesia bisa bubar,” ujarnya.

Sebelum itu terjadi, menurut Seto, cara pandang dan pendekatan dalam menangani anak harus diubah. “Kita terjebak pada paradigma lama. Mendidik anak dengan kekerasan agar anak disiplin dianggap hal yang wajar. Ini yang keliru dan harus diubah,” ujarnya. Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak, kata Arist, perlu ada gerakan nasional melawan kekerasan dan kekejaman terhadap anak yang dimulai dari tingkat RT/RW.

Struktur masyarakat di tingkat itu bisa menyelamatkan anak dengan melaporkan tindak kekerasan anak di dalam keluarga kepada pihak yang berwajib. “Sayangnya, kesadaran untuk itu masih minim. Persoalan yang terjadi di dalam keluarga dianggap sebagai urusan internal keluarga,”  Ketua Umum Komisi Nasional PA  Arist Merdeka Sirait . “Kalau di sekolah, seharusnya komite sekolahlah yang bisa melindungi anak,” ujarnya.

Jika berbicara soal komite sekolah, Jumono dari Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan, menyesalkan, banyak komite sekolah justru tak melindungi dan memperjuangkan hak anak karena menjadi perpanjangan tangan kepala sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi zona aman dan nyaman bagi anak berbalik menjadi zona penuh ancaman dari guru dan kepala sekolah./**