Rp 1,4 miliar per tahun per Desa; Otonomi Desa Ubah Paradigma Pembangunan

Rp 1,4 miliar per tahun per Desa
Otonomi Desa Ubah Paradigma Pembangunan

Membangun desa berarti membangun negara yang kokoh. Desa harus dijadikan sebagai subjek pembangunan dengan cara memperkuat dan memajukan perekonomian masyarakat desa. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk pembangunan desanya. Ke depannya tiap desa bisa menerima anggaran dari APBN atau APBD sekitar Rp1,4 miliar tiap tahun. Besaran tiap desa akan berbeda-beda tergantung beberapa variabel penentu seperti jumlah penduduk, besaran wilayah, dan angka kemiskinan di desa masing-masing.

INILAH sejarah baru bagi pejabat desa di Indonesia. Adalah Lurah Desa Jatisura, Ginggi Syarif Hasyim, dan Camat Jatiwangi, Ono Haryono –keduanya pejabat desa di bawah Kabupaten Majalengka– diundang mengikuti pameran senirupa kontemporer: Mapping the Unmapped, di Fukuoka Asia Art Museum, Jepang. Museum itu meminta mereka mempresentasikan kegiatan seni kontemporer di desanya.

Awalnya adalah kedatangan kurator Masahiro Ushiroshoji di acara Festival OK Video di Galeri Nasional yang digagas komunitas Ruang Rupa. Ia tertarik dengan video karya Jatiwangi Art Factory (JAF).

Video itu menayangkan bagaimana camat menggalang ribuan warga desa berikrar setia pada genteng. Jatiwangi memang dikenal sebagai kawasan pembuat genteng. JAF sendiri adalah sebuah komunitas yang didirikan seniman Arief Yudhi. Sejak 2006, ia aktif mengundang seniman-seniman internasional untuk residensi. Dan hasilnya tak terduga, perupa dari Brasil sampai Mongolia mau tidur di rumah penduduk, mengikuti pembakaran tanah liat tradisional, lalu menciptakan karya.

Undangan Museum Fukuoka itu semakin meyakinkan Lurah Ginggi Syarif Hasyim dan Camat Ono Haryono, bahwa visi-visi kreatif JAF perlu didukung. Apalagi menyongsong penerapan Undang-Undang Desa Tahun 2015. Ketika UU Desa tersebut telah diterapkan, tiap-tiap desa bisa membuat badan-badan usaha sendiri, pabrik-pabrik seperti di Cina, atau apa saja demi kemajuan desa. Yang menjadi soal adalah, bila desa tak memiliki program terencana sejak awal. Sebuah desa yang tak siap, bisa terlanda konflik dan korupsi.

Tentang penerapan UU Desa ini, baik Lurah Desa Jatisura, Ginggi Syarif Hasyim, maupun Camat Jatiwangi, Ono Haryono, sependapat bahwa para kepala desa harus menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan sumber daya dan infrastruktur desa.

Jatiwangi sendiri lima tahun ke depan akan berubah. Sebuah bandara internasional dibangun di kawasan Kertajati, yang hanya lima belas menit dari Jatiwangi. Juga ratusan pabrik tekstil akan didirikan di sekitar Majalengka.

“Itu akan mengubah pola sosial budaya kami,” kata Pak Lurah. Ia berkisah, pada 1980-1990-an, di Jatiwangi ada sekitar tiga ratusan pabrik genteng. Mereka menguasai suplai perumahan Jawa barat. Tapi, kemudian krisis. Dan kini tinggal 100-an. Itulah sebabnya, Camat membayangkan di masa depan bakal memanfaatkan semua sarana itu dan merevitalisasi kerajinan tanah liat serta menjadikan industri kreatif dengan menggunakan jaringan internasional yang dimiliki JAF.

Mungkin, Jatiwangi adalah contoh kecil. Desa ini sedikit banyak memiliki bayangan ke depan. Entah terlaksana atau tidak. Dikhawatirkan, ratusan atau mungkin ribuan desa lain di seantero Indonesia masih belum memiliki orientasi saat dana dikucurkan, masih meraba-raba apa program mereka. Undang-undang desa adalah sebuah eksperimen besar yang menantang. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, akan mengubah cara pandang baru dengan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan.

Desa maju, Negara kokoh

Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam mengatakan melalui UU Desa pembangunan suatu negara dimulai dari basis terkecil negara, yakni desa. Dengan begitu ke depan akan terjadi pembangunan yang berkesinambungan. “Pansus membuka ruang aspirasi yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang concern terhadap kesejahteraan masyarakat desa. UU ini membuka peran desa dalam pembangunan,” kata dia saat menyampaikan laporan RUU Desa dalam sidang paripurna di Gedung DPR kala itu. Lebih lanjut Muqowam mengatakan UU Desa ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18B ayat 2 sehingga UU ini telah menjadi dasar yang kokoh.

Membangun desa berarti membangun negara yang kokoh. Desa harus dijadikan sebagai subjek pembangunan dengan cara memperkuat dan memajukan perekonomian masyarakat desa. “RUU Desa ini memberikan kewenangan kepada desa untuk pembangunan desanya,” tandas dia.

Sementara, Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko mengatakan, ke depannya tiap desa bisa menerima anggaran dari APBN atau APBD sekitar Rp1,4 miliar tiap tahun. Menurut dia, besaran tiap desa akan berbeda-beda tergantung beberapa variabel penentu seperti jumlah penduduk, besaran wilayah, dan angka kemiskinan di desa masing-masing.

Dengan begitu, nantinya akan terpenuhi unsur keadilan dan kemerataan bagi seluruh desa. Dalam RUU Desa Pasal 72 ayat 2 disebutkan desa mendapatkan 10% dari dan di luar Rp1800 triliun APBN 2014. “Untuk dana transfer daerah jatahnya kabupaten dan provinsi Rp592 triliun. Sebanyak 10%-nya berarti sekitar Rp59,2 triliun untuk 72.944 desa, itu jatahnya desa,” kata mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu. Selain itu, lanjutnya, dalam Pasal 72 ayat 4, 10% alokasi dana desa yang diambil dari dana perimbangan ke kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) berjumlah Rp 45,4 triliun.

Jadi, jika dijumlahkan dengan sumber dana di atas, desa mendapatkan Rp104,6 triliun untuk seluruh desa. Maka, jika dipukul rata, tiap desa mendapatkan sekitar Rp850 juta dari APBN. “Kalau digabung dari APBD, jumlahnya Rp1,4 miliar per desa per tahun,” jelasnya. Dia menambahkan, pemerintah meminta agar aliran dana ke desa dilakukan secara bertahap. Jadi, pemerintah tidak ingin langsung mengambil 10% dari APBN. Selain itu, aset desa akan dikelola desa, aset kabupaten dan nasional yang ada di desa tetap dikelola seperti sebelumnya. Tapi, desa boleh mendapatkan bagian keuntungan.

“Selama ini kan desa hanya dapat royalti atau ganti rugi penggusuran. Nanti bentuk share akan dibahas lewat Bumdes (Badan Usaha Milik Desa),” ujarnya. Menurut dia, Bumdes didirikan oleh Badan Musyawarah Desa (Musda) dan badan ini berdiri di atas kepala pemerintahan desa. Anggotanya dipilih langsung berdasarkan perwakilan ruang RT, RW, utusan rakyat seperti golongan petani, nelayan, pemuda, buruh, perempuan, dan golongan lain. “Semuanya ditentukan secara garis besar persentasenya oleh musyawarah desa,” imbuhnya. Oleh karena itu, lanjutnya, dengan adanya pengesahan RUU Desa tersebut, masyarakat desa harus bangkit dan berbenah diri dari ketertinggalannya selama ini.

Harus Tepat Sasaran

Dalam suatu kesempatan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, banyak yang harus diatur dalam mekanisme PP menyangkut UU Desa ini. Mendagri juga sudah membicarakan payung hukum lanjutan dengan beberapa dirjen seperti Dirjen Keuangan Daerah, Dirjen Pembinaan Keuangan Daerah, dan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk bersama-sama merumuskan PP ini.

“Supaya tidak ada kekhawatiran, supaya dana ini tepat sasaran dan tidak lagi bertambah orang masuk penjara karena melakukan penyelewengan, termasuk melakukan pelatihan-pelatihan,” kata Gamawan Fauzi.

Menurut dia, dengan pengesahan RUU Desa ini tentunya akan ada perubahan desain program di desa. Selama ini kementerian lembaga yang langsung turun untuk menjalankan program di desa. Keuangan ke desa pun selama ini diturunkan dalam bentuk dekonsentrasi di provinsi. Sekarang ini, semua dana dan kegiatan itu disatukan dan kemudian diserahkan ke desa.

“Kriteria luas wilayah, jumlah penduduk, masalah kesulitan geografis, tingkat pemahaman kemiskinan, ini yang diatur dalam PP. Ada variabel yang ditentukan,” jelas dia. Selain itu, katanya, pemerintah meminta pengaturan keuangan ini dilakukan secara bertahap. Sebab, pemerintah butuh waktu dan proses seperti pembuatan PP. Setelah PP selesai, baru dapat menentukan kemampuan keuangan daerah untuk desa di tahun pertama pemberlakuan UU Desa ini.

Sementara itu, Dirjen PMD Kemendagri Tarmizi A Karim mengatakan, ada tiga PP terkait UU Desa ini, yakni PP tentang pengelolaan, pengawasan keuangan dan aset desa. PP ini mengatur mekanisme pencairan anggaran desa, pengelolaan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat desa yang meniru Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. “Dua PP lainnya adalah PP tentang desa dan kelurahan, serta PP tentang desa dan desa adat,” tegas dia. //**

Kepala Desa Bakal Gajian dan dapat Tunjangan Tetap

UNDANG-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, keuangan desa dan aset desa, serta pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan.

Dalam UU ini disebutkan, desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, terdiri atas Desa dan Desa Adat sesuai dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa, yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan. Kemudian jumlah penduduk untuk wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga (KK), Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 KK, Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 KK, Sulsel dan Sulut paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 KK, NTB paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 KK, Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontali dan Kalsel paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK, Kaltim, Kalbar, Kalteng dan Kaltara paling sedikir 1.500 jiwa atau 300 KK, NTT, Maluku dan Maluku Utara 1.000 jiwa atau 200 KK, dan Papua/Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 KK.

Disebutkan dalam UU itu, pembentukan desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang merupakan bagian dari wilayah desa induk. “Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1-3 tahun.

Desa juga dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis, dan dua desa atau lebih dapat digabung berdasarkan kesepakatan. Selain itu, desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawatan Desa dengan memperhatian saran dan pendapatan masyarakat desa.

“Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah,” bunyi Pasal 14 UU ini.

Adapun kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan ada istiadat desa.

Pasal 23 UU ini menyebutkan, pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan,” bunyi Pasal 26 Ayat (3c,d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu.

Kepala Desa antara lain dilarang (a) merugikan kepentingan umum, (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, (c) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, (d) menjadi pengurus partai politik, (e) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, (f) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, serta (d) meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Adapun perangkat desa terdiri atas: Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, yang kesemuanya bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Menurut UU ini, perangkat desa berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia 20-42 tahun, dan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini menegaskan, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan mendapatkan sumber pendapatan.

Sementara masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil.

Adapun pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah./**

Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Pansus RUU Desa:
“Desa Harus Bersiap Sambut UU Desa”

budiUNDANG-Undang Desa yang sudah disahkan Pemerintah membawa banyak konsekuensi. Salah satu yang paling memperoleh perhatian adalah alokasi dana sekitar Rp1 miliar untuk setiap desa. Dana ini bermakna positif, tetapi juga dibayangi kemungkinan negatif, yaitu korupsi.

“Di sinilah tantangannya. Masyarakat desa harus melakukan pengawasan sendiri penggunaan dana itu,” kata Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Pansus RUU Desa, dalam sosialisasi UU Desa di aula Kecamatan Windhusari, Magelang, Jawa Tengah, belum lama ini.

Dengan UU Desa ini, pemerintahan desa tidak hanya memiliki wilayah dan penduduk, tetapi juga anggaran. Selama ini, problem yang dialami adalah karena desa memiliki wilayah dan penduduk tetapi tidak memiliki dana. Undang-undang ini, kata Budiman, merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Dulu, masyarakat minta bantuan jalan, bisa diberi masjid. Minta masjid, diberi sekolah. Minta sekolah diberi irigasi. Karena uangnya dipegang pemerintah. Sekarang, uangnya dipegang desa,” tambah Budiman.

Masyarakat desa dengan undang-undang ini memutuskan sendiri penggunaan dana yang diberikan pemerintah. Pada titik inilah sebenarnya, kata Budiman, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat harus bisa mengawasi penggunaan dananya.

Di samping itu, pengawasan juga akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Desa harus mengumumkan penggunaan dananya secara terbuka. “Saya mengajak seluruh pihak, mari kita awasi bersama penggunaan dana ini. Karena pengawasan ini akan menghapus keraguan kita akan kemampuan desa mengelola anggaran,” tambah Budiman.
Selaku Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa Budiman meyakini, UU Desa akan mampu menghapus politik uang di pedesaan. Masyarakat yang berdaya tidak akan mampu digoda oleh uang recehan. Mereka akan lebih menuntut politisi untuk memahami aspirasi masyarakat desa sendiri. “Politisi atau calon kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sulit mendekati masyarakat dengan uang,” paparnya. /**

Alokasi Dana Desa dan Tantangannya

PADA 15 Januari 2014 yang lalu telah diundangkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Para kepala desa gegap gempita menyambut lahirnya undang-undang ini, setelah sebelumnya terjadi gerakan demonstrasi dari kepala desa di berbagai daerah untuk segera mengesahkan Undang-Undang tentang Desa yang baru.

Dalam Undang-Undang itu disebutkan, bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di desa, tentunya diperlukan pendapatan desa agar tujuan membangun desa dan desa membangun tercapai. Salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam UU Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Apa keistimewaan UU 6/2014 ini dibandingkan undang-undang terdahulu yang mengatur tentang desa?

Pertama, jabatan kepala desa diperpanjang selama 6 tahun. Kepala desa juga dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kedua, kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya. Ketiga, adanya kewenangan tambahan bagi kepala desa untuk mengatur pendapatan dari desa. Keempat, lembaga desa diberikan kewenangan mengawasi kinerja kepala desa. Kelima, tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari APBN (alokasi dana desa) berkisar Rp 1,4 milyar/tahun/desa. Untuk yang terakhir ini menarik dicermati, di mana sebelumnya, desa belum pernah mendapatkan porsi anggaran dari APBN.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tiap desa akan mendapatkan ADD berkisar antara Rp 800 juta sampai Rp 1,4 milyar.
Saat ini, di Indonesia terdapat sekitar 73.000 desa. Dengan adanya dana bantuan dari pemerintah tersebut, tiap desa akan mendapatkan ADD berbeda-beda, dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografisnya. Jadi tiap desa akan mendapatkan dana alokasi desa sekitar Rp 1,4 milyar. ADD tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan Desa.

Jika setiap desa mendapatkan ADD sebesar Rp 1,4 milyar per tahun, tantangan terbesarnya adalah dengan keterbatasan SDM yang ada di desa. Mampukah desa mengelola dana sebesar itu? Kekhawatiran muncul jika dana tersebut disalahgunakan karena masih terbatasnya kemampuan SDM untuk mengelola keuangan desa.

Jika berkaca pada era otonomi daerah sekarang, sebanyak 525 kepala daerah terjerat kasus korupsi akibat penyelewengan keuangan negara. Jika desa memperoleh dana milyaran dalam setahun, bukan hal yang mustahil jika di kemudian hari, banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum karena telah merugikan keuangan negara. Praktik korupsi pun dikhawatirkan akan berpindah dari kota ke desa.

Di berbagai daerah di Indonesia, masih banyak kepala desa yang tingkat pendidikannya hanya sampai pada sekolah menengah tingkat pertama. Peraturan daerah Kabupaten/Kotanya masih memberikan peluang kepada masyarakat untuk mencalonkan sebagai kepala desa dengan tingkat pendidikan minimal sekolah menengah pertama. Apalagi di daerah terpencil, sangat sulit untuk mencari orang yang berpendidikan sarjana. Masih minimnya tingkat pendidikan kepala desa/aparatur desa untuk mampu mengelola dana yang demikian besar tersebut menjadi catatan penting agar penggunaan dana ADD tersebut mendapat kawalan dari berbagai elemen baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Untuk itulah, diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan ADD ini, agar dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, yaitu meningkatkan pembangunan di desa.

Mengingat Keuangan Desa yang semakin kuat pada era sekarang, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dituntut agar lebih akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa, dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Adanya kewenangan tambahan bagi Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, harus dijalankan sungguh-sungguh oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai penjelmaan dari masyarakat desa, terutama dalam hal penggunaan keuangan desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Di sisi lain, transparansi penggunaan ADD harus benar-benar dijalankan. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak meminta informasi terkait penggunaan anggaran, salah satunya penggunaan ADD. Dengan demikian penggunaan ADD bisa diawasi oleh masyarakat, agar ADD tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa.

Agar penyelenggaraan pemerintahan di desa berjalan lancar, pemerintah perlu melakukan pembinaan serta pengawasan jalannya pemerintahan di desa. Pemerintah bisa mendelegasikan pembinaan dan pengawasannya kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Pembinaan dan Pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran, melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa, melakukan peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa serta memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Karena dana yang dikelola begitu besar, maka penting bagi kepala desa untuk membekali diri dengan keterampilan mengelola keuangan, membuat pembukuan yang baik, akuntabel dan transparan. Mampukah kepala desa menjawab tantangan tersebut? /**

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas:
“Masyarakat Sipil Harus Kawal Dana Desa”

busyroWAKIL akil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengajak seluruh masyarakat sipil untuk mengawal dana desa. Dana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu jadi peluang korupsi di tingkat bawah.

“Peluang korupsi itu bisa di-backup melalui program pencegahan dengan melibatkan masyarakat sipil daerah-daerah,” kata dia di Cisarua, Bogor. Busyro lebih menekankan pada pengawalan, bukan pengawasan. Sebab, dia berharap masyarakat sipil bisa membantu mendesain penggunaan dana yang setiap desa mendapat jatah bervariasi antara Rp 500 juta, Rp 700 juta, hingga Rp 900 juta, hingga Rp1 miliar tiap tahunnya.

Dia mencontohkan kegunaan dana desa yang mendasarkan pada kemampuan mengenali masalah-masalah masyarakat desa setempat. Kemudian, lanjutnya, bisa dilakukan kalkulasi anggaran problem itu setiap tahunnya, baru tahapan pembelanjaan.

KPK, kata Busyro, juga sudah meneken kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pusat dan daerah di seluruh Indonesia sejak 2012. Kegiatannya, antara lain melakukan pemetaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Apakah berbasis sistem transparan atau pada paradigma pembangunan yang mencerminkan Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.

Dia mengatakan KPK telah melakukan riset dan menemukan indikasi banyaknya daerah yang 75 persen APBD-nya untuk belanja pegawai, sisanya untuk rakyat. Penelitian itu juga menemukan beberapa unsur fraud (kegagalan) yang hasilnya akan dikaji. Susunan APBN maupun APBD itu, menurut Busyro, tidak berdasarkan pemberdayaan masyarakat. “Anggaran daerah memang harus di-backup sehingga melakukan pencegahan di level bawah,” ujarnya.

Sebelumnya, tepatnya pada 30 Mei 2014 yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan pertimbangan melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

PP yang disahkan oleh Presiden itu setebal 91 halaman dan memuat sejumlah aturan. Antara lain mengenai Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 ini juga mengatur tentang pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota, dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak tiga kali dalam jangka waktu 6 tahun. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling lama tiga kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Apabila terjadi kekosongan jabatan, kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa.

Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB-) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang dapat bersumber dari APB Desa.

PP ini juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah: 60% dari bagian 10% itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40% sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

PP 43/2014 juga membatasi dana ADD yang boleh digunakan untuk menggaji perangkat desa termasuk kepala desa. Di antaranya, desa yang mendapat ADD kurang dari Rp 500 juta digunakan maksimal 60 persen. ADD Rp 500 juta-700 juta digunakan maksimal 50 persen. ADD Rp 700 juta-900 juta digunakan maksimal 40 persen, dan ADD di atas Rp 900 juta digunakan maksimal 30 persen. /**

Wanita Hebat di Belakang Pria Hebat

WANITA memegang peranan penting di dalam rumah tangga. Wanita umumnya selalu bangun lebih pagi dari suami atau anak-anaknya. Mereka lah yang menyiapkan sarapan, menyambut keluarga dengan senyuman dan memberikan warna serta semangat di awal hari anggota keluarganya. Banyak yang harus dilakukannya. Menjadi istri, menjadi ibu, mengurus rumah, apalagi bila dia juga mengemban karir di luar rumah.

Wanita memiliki peran penting meski ia tidak sedang berada pada jabatan-jabatan yang tampak tak penting. Wanita adalah titik awal lahirnya pemimpin-pemimpin dunia dan dia adalah sosok yang berarti di balik kesuksesan seorang suami. Mengapa demikian? Mungkin banyak yang tidak menyadari, ketika pria sering termakan ambisi dan cenderung melakukan langkah yang terburu-buru, wanita yang mendampinginya yang mampu membantu mengontrol dorongan-dorongan tersebut. Berikut bagaimana wanita bisa
menjadi sosok yang berpengaruh pada kehidupan seorang suami.

1. Memberikan rasa percaya diri
Wanita dapat memberikan rasa percaya diri pada suami karena suami merasa dipercaya, disayangi dan diandalkan. Wanita sendiri menjadi kebanggaan suami karena bisa memiliki dan membuat hidupnya lebih bermakna.

2. Menjadi pengendali
Wanita senang saat pasangannya memiliki ambisi, motivasi dan dedikasi. Dan saat semua itu mulai tidak pada kadar yang semestinya, wanita lah yang mampu melindungi mereka dari ambisius berlebihan dengan pemikiran istrinya.

3. Menawarkan support
Wanita adalah orang terdekat yang mampu memberikan semangat. Ya, pria-pria memang penuh dengan ambisi, namun ada saat di mana mereka hampa dan saat itulah bahkan hanya sentuhan tangan wanita di punggung mereka sudah mampu membantu mereka merasa kuat kembali.

4. Mengijinkan suami mengambil resiko
Orang hebat itu berani mengambil resiko. Wanita tahu benar suaminya sehingga dia percaya suaminya mampu melewatinya. Wanita memberikan rasa optimis, dukungan dan kepercayaan pada suaminya. Tidak takut bila suaminya gagal, karena sekalipun gagal, sang istri sudah siap menyelamatkan batin dan pikirannya agar ia mampu melangkah kembali.

5. Memberikan pandangan
Istri bukan hanya buntut suami. Namun juga menjadi inspirasi atas pemikiran-pemikiran nya. Suami akan membutuhkan pandangan sang istri untuk menyeimbangkan ketimpangan dalam pikiran dan hatinnya. Suami juga bisa terkesan dengan perbuatan sang istri dan itu sangat memengaruhi pandangannya juga.

6. Menangani rumah tangga
Kembali pada apa yang menjadi kodrat. Wanita mengurus rumah, suami dan anak. Wanita adalah rumah itu sendiri, tempat mereka akan pulang. Anda tahu istri para orang besar seperti Obama dan Kennedy? Mereka tidak meninggalkan apa yang harus mereka kerjakan sebagai istri dan ibu dari anak-anak mereka.

7. Selalu di sisi suami
Dalam suka maupun duka. Dalam semangat yang berkobar maupun ketika redup, Istri yang akan berada di sisi suami. Istri memberikan 6 hal di atas dengan selalu berada di sisinya. Inilah yang suami butuhkan, kehadiran istri sebagai separuh jiwa mereka. Ini berarti sebagai ibu rumah tangga pun istri begitu berarti.

Mengutip perkataan ibu Ainun Habibie: “Mengapa saya tidak bekerja? Bukankah saya dokter? Memang. Dan sangat mungkin saya bekerja waktu itu. Namun saya pikir, buat apa uang tambahan dan kepuasan batin yang barangkali cukup banyak itu jika akhirnya diberikan pada seorang perawat pengasuh anak bergaji tinggi dengan risiko kami sendiri kehilangan kedekatan pada anak sendiri? Apa artinya ketambahan uang dan kepuasan profesional jika akhirnya anak saya tidak dapat saya timang sendiri, saya bentuk sendiri pribadinya? Anak saya akan tidak mempunyai ibu. Seimbangkah anak kehilangan ibu bapak, seimbangkah orangtua kehilangan anak, dengan uang dan kepuasan pribadi tambahan karena bekerja? Itulah sebabnya saya memutuskan menerima hidup pas-pasan. Tiga setengah tahun kami bertiga hidup begitu.”

Ainun Habibie adalah sosok wanita yang hebat di balik Pak Habibie yang luar biasa. Beliau juga sudah menjadi panutan bagi anak-anaknya, bahkan menjadi inspirasi banyak wanita di Indonesia.

Namun Anda, para wanita, punya pilihan bila suami mengijinkan Anda mencapai kesuksesan yang Anda dambakan. Yang paling penting adalah menjadi wanita seutuhnya bagi diri Anda, suami dan anak-anak Anda. Jadilah rumah bagi mereka kembali pada Anda. Semoga keluarga Anda selalu bahagia. //**

Siti Khadijah, Inspirasi Wanita Modern

SIAPAKAH wanita paling beruntung, yang hidup dalam cinta dan bimbingan menuju surga dari suami terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini? Ia adalah ummu mukminin pertama, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Sebagai istri, Siti Khadijah selalu menemani suaminya apapun kondisinya. Saat Muhammad pertama kali menerima wahyu dan pulang ke rumah dengan menggigil, Khadijah menyelimuti dan menghapus kegundahan hatinya. Ia percaya akan semua perkataan suaminya. Ialah wanita pertama yang masuk islam.

Kehidupan rumah tangga mereka begitu bahagia dengan anak-anak yang dilahirkan Khadijah. Meskipun Khadijah adalah saudagar yang kaya raya, Rasulullah tidaklah berpangku tangan. Ia tetap berdagang dan juga membantu pekerjaan rumah tangga.

Sebagai wanita, para ibu bisa belajar banyak dari sosok teladan seorang Siti Khadijah. Inilah beberapa di antaranya:

1. Menjadi seorang janda terhormat
Di masa kehidupan seorang Siti Khadijah, wanita adalah kaum yang dikucilkan dan tidak ada harganya, apalagi seorang janda. Siti Khadijah pernah diceraikan suaminya, tetapi beliau justru memiliki takdir sebagai pendamping seorang Rasulullah. Inilah bukti bahwa tidak selamanya seorang janda itu hina dan boleh dipandang sebelah mata (seperti cap yang diberikan masyarakat hingga saat ini). Jika sang wanita bisa menghormati diri dan perilakunya, maka status apapun yang disandang, dia pantas menjadi wanita mulia yang suatu saat akan memuliakan seorang pria dan keluarganya.

2. Mandiri sebagai saudagar
Sudah bukan rahasia bahwa Siti Khadijah adalah seorang wirausaha atau saudagar sukses dan kaya raya. Tidak banyak wanita yang mandiri di masa itu, apalagi menjadi seorang saudagar sukses. Inilah bukti bahwa wanita bukan makhluk yang lemah atau bodoh. Wanita bisa menghargai dirinya sendiri dengan menjemput rezekinya dengan mandiri. Dengan menjadi saudagar atau wirausaha, maka terbukalah kesempatan dan rezeki yang lebih besar untuk orang lain.

3. Tidak menilai pria dari kekayaannya
Sebagai wanita cantik dan kaya, banyak pria kaya yang ingin melamar Siti Khadijah. Beberapa pelamar itu adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kaya dan bersedia membayar berapapun mas kawin yang diinginkan Siti Khadijah. Tetapi wanita mulia tersebut menolak secara halus lamaran yang datang. Bagi Khadijah harta bukanlah variable untuk memilih pasangan hidup.

4. Melamar terlebih dahulu
Jika Anda sering membaca kisah cinta Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW, Anda pasti tahu bahwa Siti Khadijah yang terlebih dahulu menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Rasulullah. Melalui sahabatnya, Siti Khadijah menyampaikan keinginan itu. Hal ini menjadi sebuah jalan bagi wanita untuk tidak malu atau takut mengutarakan keinginan hatinya menikah dengan seorang pria baik, sholeh dan berakhlak mulia. Menikah adalah tujuan yang mulia, jadi tidak perlu malu untuk sebuah tujuan mulia yang suci. Kalaupun lamaran itu tidak diterima, janganlah malu, karena Allah SWT pasti punya jawaban terbaik untuk menjawab jodoh seorang wanita.

5. Istri yang taat pada suami
Dibandingkan dengan pria kaya-raya yang melamar Siti Khadijah, harta Rasulullah saat menikahi Siti Khadijah tidaklah banyak. Tetapi Siti Khadijah memilih pria dengan akhlak mulia. Beliau tahu bahwa tugas seorang istri adalah mendampingi suami. Siti Khadijah juga taat dan tidak membawa nama besar keluarganya atau kekayaan yang dimiliki untuk mengurangi rasa hormatnya pada Rasulullah. Pilihlah pria yang taat dan memiliki akhlak mulia, juga pria yang rajin dan pantang menyerah menjemput rezeki halal. //**

Istri Sholehah Menjadi Ratunya Bidadari di Surga

LAKI-LAKI manapun pasti menginginkan seorang istri sholehah yang mampu menenangkan hatinya saat gundah, mampu menjadi teman diskusi yang komunikatif, seorang istri yang mampu merawat dan mengurus dirinya dengan telaten dan menjaga anak-anak serta rumah dengan rapi. Dan dengan cinta kasih bersama-sama berharap kelak akan berkumpul di surga yang kekal abadi sehingga kebahagiaan yang dirasa akan sempurna, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
Istri sholehah adalah seorang istri yang taat dan tunduk pada suaminya. Ketika ketaatan dan ketundukkan ditampilkan oleh seorang istri akan membuat rasa tenteram tumbuh di hati suami. Suami pun akan merasakan rasa tenteram dalam mencari nafkah, meringankan semua tugasnya yang berkaitan dengan agama dan dunia. Termasuk pekerjaan suami ketika membantu dalam mengurus anak-anak.

Istri sholehah memang sudah seharusnya berusaha meraih ridho sang suami dan menjauhi segala perbuatan ataupun hal yang akan melukai hati suami. Apabila seorang istri bertindak di luar batas sebagai seorang istri dan suaminya tidak ridho serta merasa tersakiti, maka bisa terjadi bencana dalam rumah tangga. Pernikahan yang telah dibangun begitu lama, akan sia-sia karena bisa saja sang suami marah akan tindakan sang istri yang dirasanya tak pantas. Akibatnya, tak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian. Kalau sudah seperti ini, anak-anaklah yang akan menjadi korban kedua orangtuanya.

Kebahagiaan seorang suami akan juga menjadi kebahagiaan istri. Ketika istri menjadi seorang sosok istri sholehah dan bertakwa kepada Allah Swt, suami akan bersyukur dan bebannya sebagai imam rumah tangga akan menjadi ringan.

Istri sholehah, atau wanita solehah telah dijamin oleh Allah Swt bisa masuk surga dari pintu mana pun. Betapa bahagianya menjadi seorang wanita, apalagi jika ia menjadi seorang istri sholehah. Ketika suami telah ridho dengannya, maka tak ada alasan bagi Allah Swt memberinya segudang pahala berlimbah.

Istri sholehah akan menjadi seorang ibu yang bisa menempatkan diri secara proposional pada keluarganya. Dia akan menjadi madrasah paling pertama bagi anak-anaknya, sebab anak-anak mendapat pelajaran pertama kali dari ibunya. Jadi, ketika orangtua berharap anak-anaknya tumbuh menjadi anak sholeh, harus terlebih dahulu orangtuanya menjadi orangtua yang sholeh sehingga anak akan menjadikan kedua orangtua sebagai panutan.

Tugas seorang istri sholehah sebanding dengan ganjaran pahala yang akan didapatkannya. Mendidik, merawat, menjaga anak dan suami. Menjadi partner yang baik bagi suami, menjadi penenang saat suami sedang mengalami kegundahan, dan belum lagi mengerjakan segudang pekerjaan rumah tangga yang rasanya tak akan pernah ada habisnya.
Menjadi seorang sholehah gampang-gampang susah. Namun, jika istri mengerti batasan dan porsinya dalam rumah tangga, maka menjadi seorang istri sholehah akan terasa mudah. Apalagi jika seorang istri tersebut paham dan mengerti tentang agama dan aturan yang telah diterapkan oleh Allah Swt.

Hal yang paling mendasar agar menjadi seorang istri yang solehah adalah menghargai suami. Sudah bukan cerita baru lagi, di zaman sekarang tak sedikit istri yang tak lagi menghargai suaminya. Apalagi jika ditunjang dengan keadaan karir dan finansial istri lebih tinggi dibanding sang suami. Saat kondisi seperti ini, banyak para istri yang hanya menjadikan suami sebagai status pelengkap saja.

Menghargai suami hukumnya wajib bagi seorang istri. Seorang istri tidak boleh merendahkan apalagi menghina keadaan suami. Seorang istri harus sadar betul akan keberadaannya dan posisinya dalam menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Pernikahan adalah ibadah dan merupakan perjalanan separuh dari agama. Saat wanita memutuskan menikah dengan seseorang, dia harus benar-benar menerima keadaan sang suami. Seorang istri harus bisa menerima baik kekurangan maupun kelebihan suami. Jangan sesekali memandang suami dari segi materi dan fisik belaka. Seorang istri wajib menghormati dan menghargai suami karena sosok suami merupakan imam rumah tangga.

Tips Menjadi Istri Sholehah

ISTRI sholehah memang dambaan setiap suami. Agar para wanita muslim bisa menjadi istri sholehah, beberapa tips berikut bisa diterapkan dalam berrumah-tangga.

1. Hati-hati melarang atau membatasi hobi suami
Biasanya, suami paling tidak senang ketika seorang istri melarang atau bahkan membatasi hobi dan kegemarannya. Apalagi, jika hobi tersebut bagi suami adalah hal yang sangat menyenangkan hatinya. Seorang istri sholehah tak akan melarang atau membatasi hobi suami. Tetapi jika hobi suami dianggap sudah berlebihan hingga lupa waktu, istri bisa mengingatkannya dengan bahasa yang santun dan tidak marah-marah.

2. Hentikan kebiasaan banyak aturan pada suami
Seorang istri jangan bersikap terlalu mengatur suami, misalnya membuat statement seperti, “pokoknya, sepulang kerja tidak boleh keluyuran. Harus langsung pulang ke rumah!” Jika sang istri membuat aturan tegas seperti itu, sang suami akan merasa tertekan dan bisa jadi marah-marah. Lebih baik ingatkan suami dengan cara yang santun dan halus. Katakan saja pada suami kalau anak-anak selalu menunggu kepulangannya untuk makan malam bersama. Terpenting, gunakan cara-cara yang manis untuk mengingatkan suami.

3. Hati-hati meminta suami untuk mengubah penampilan
Suami pasti akan merasa jengah dan kesal jika sang istri selalu memintanya berubah. Misalnya, ketika sebelum menikah dengan Anda, sosok suami adalah orang yang berpenampilan cuek. Ketika sesudah menikah, Anda ingin sekali mengubahnya menjadi lebih rapi. Jika Anda ingin melihatnya berpenampilan berbeda dari biasanya, sebaiknya Anda memberi masukan saat suasana hatinya sedang baik.

4. Jangan terlalu cemburu dan curiga
Banyak yang bilang kalau cemburu adalah tanda cinta. Namun, suami pada umumnya tidak senang dicemburui dan dicurigai. Apalagi jika Anda cemburu dan curiga berlebihan. Seorang istri yang sholehah tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika Anda merasa suami sedang berubah, jangan dulu mencurigainya dia mulai melirik wanita lain. Ada baiknya Anda menyelidikinya terlebih dahulu. Mungkin saja suami kurang perhatian karena sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang memang menyita perhatiannya.

5. Jangan mengeluarkan emosi meluap-luap
Ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, biasanya tak jarang istri akan meledak emosinya. Meskipun dalam keadaan marah dan merasa kesal pada perbuatan suami, sebaiknya seorang istri tidak boleh memarahi atau membentak suami. Emosi boleh-boleh saja jika yang dilakukan oleh suami memang melanggar sesuatu yang salah. Namun, harus selalu diingat agar tidak meledak-ledak. Lebih baik menegur suami ketika kondisi santai saat Anda berduaan. Ungkapkan rasa kecewa dan kekesalan yang anda rasakan pada suami dengan bahasa yang santun.

6. Selalu menghargai suami
Menghargai dan menghormati suami dalam kondisi apapun. Jangan pernah menganggap rendah suami walaupun suami dalam keadaan yang sulit. So, menjadi seorang istri sholehah gampang, bukan? Jangan sekali-sekali memandang suami dari sekadar fisik atau merendahkan diri suami. Raihlah ridho suami dalam membina pernikahan, karena Allah Swt akan memberikan surga bagi wanita dan istri sholehah. //**

Kasih Ibu Sepanjang Masa

Jika perjalanan bumi mengelilingi matahari terukur sejak fajar hingga saat terbenam, maka perjalanan kasih ibu berjalan sepanjang masa. Sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi manusia mandiri, ibu memegang peranan penting perjalanan anak manusia. Kasih ibu tak berujung, karena seorang ibu tak ubahnya sebuah sekolah bagi anak-anaknya.

Ibu Rumah Tangga Bukan Pembantu Rumah Tangga

Suatu hari seeseorang datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, “Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik?” Rasulullah SAW menjawab, “Ibumu.” Dia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Rasulullah SAW menjawab, “Kemudian ibumu.” Dia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Rasulullah SAW menjawab, “Kemudian ibumu.” Dia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Rasulullah SAW menjawab lagi, “Kemudian ayahmu.” (Shahih Muslim No.4621).

MENURUT penjelasan seorang teman, penyebutan “ibu” sampai tiga kali dan “ayah” hanya sekali, itu artinya dalam satu rumah harus ada “tiga ibu” dan “satu ayah”.… Hadeh! Ini tentu saja hanya guyonan. Yang benar adalah, bahwa pengulangan kata “ibu” sampai tiga kali menunjukkan bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya dengan bagian yang lebih lengkap dibanding ayahnya. Bahwa ibu memiliki tiga kali hak lebih banyak daripada ayahnya, bisa dipahami dari kerepotan sang ibu ketika dia hamil, melahirkan, dan menyusui. Tiga hal ini hanya bisa dikerjakan oleh sang ibu, dengan berbagai penderitaannya.

motherSeorang ibu bisa membuat anaknya nyaman berada di sisinya dan ketika anak dewasa dia akan lebih mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Dia akan lebih mampu mengatasi masalah yang ada dan hidupnya lebih seimbang. Jadi, baik tidaknya seorang anak sangat dipengaruhi oleh ibu yang mengasuh dan mendidiknya.

Peran ibu sebagai pengelola rumah tangga memang sangat kompleks. Tidak sedikit wanita yang merasa bahwa ia menjadi ibu rumah tangga seolah menjadi pembantu rumah tangga. Pekerjaannya menumpuk dan ia harus melakukannya sendirian, karena banyak kaum bapak yang mengira bahwa itu adalah pekerjaan istrinya. Terlalu tega sebenarnya laki-laki yang membiarkan istrinya melakukan semua pekerjaan rumah tangga dan ia sendiri masih ingin dilayani. Istrinya pasti akan sangat lelah dan tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri.

Mengurai perjalanan pengabdian kaum ibu tak akan terukur. Pasalnya, kelewat panjang dan tidak memiliki ujung akhir. Pengabdiannya selaku manusia bisa jadi paling berat dibanding kaum bapak. “Bagi seorang ibu, mengabdi pada keluarga, atau anak dan suami adalah ibadah,” ujar Dra Hj Cri Puspa Dewi Motik Pramono, MSi atau akrab dipanggil Dewi Motik dalam suatu kesempatan.

Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengungkapkan dengan penegasan kepada kaumnya dengan menyebut ibu ‘tiga’ kali, selanjutnya baru bapak dan seterusnya. Artinya, ini sebuah gambaran, ibu merupakan kaum yang harus diutamakan.

“Menjadi seorang ibu itu sangat berat, tapi bila dijalani dengan ikhlas, tulus dan penuh kesadaran bahwa menjadi ibu sangat mulia, maka yang muncul rasa kebahagiaan,” kata Dewi Motik. Terlebih, lanjutnya, bila anak-anak sudah mampu mandiri dan bertanggung jawab pada perjalanan masa depan selanjutnya, serta suasana keluarga terjaga dalam keadaan harmonis, serasi penuh kedamaian, tentu sangat membahagiakan, niscaya itu merupakan anugerah dari Allah SWT.

Lebih lanjut dicontohkan mengenai betapa hebatnya kaum ibu, khususnya di Indonesia. “Di kala negeri ini mengalami krisis ekonomi, banyak kaum ibu harus berjuang keras banting tulang membantu mencari nafkah untuk keluarga. Tak sedikit ibu-ibu berjuang sendirian bekerja mencari nafkah karena suami mereka mengalami goncangan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara mencari pekerjaan baru sangat sulit. Sungguh luar biasa,” ungkapnya.

Perihal beratnya tugas seorang ibu di Indonesia, juga diungkapkan dr Lucky Safitri Wydya Kusuma, SpOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSUP Persahabatan dan RS Husni Thamrin Jakarta. Menurutnya, seorang ibu di Indonesia tidak saja mengurusi rumah tangga, tapi bekerja di luar rumah. Sementara di sisi lain harus memikirkan gizi anak-anak, terlebih jika sedang mengandung.

“Tapi, yang terjadi di Indonesia, banyak ibu yang tengah hamil tetap bekerja di luar rumah,” katanya. Mengapa demikian? Karena pada umumnya kondisi masyarakat masih hidup dalam status ekonomi menengah ke bawah. Lain hal dengan negara-negara maju. Seperti Jepang, Amerika, negara-negara Eropa, dan lain sebagainya, banyak kaum ibu lebih memilih tinggal di rumah merawat anak-anak dan rela melepaskan pekerjaan maupun kariernya.

Pilihan menjadi perempuan karier atau ‘bekerja’ menjadikan tugas keseharian sebagai seorang ibu bertambah berat. Pasalnya, menilai pekerjaan mengurus keluarga saja sudah cukup berat, apalagi harus membantu mencari nafkah di saat kondisi perekonomian sangat sulit. Sementara di bagian lain, di era sekarang ini banyak ‘polusi’ yang dapat meracuni keluarga dan anak-anak.
“Maraknya narkoba, pergaulan bebas, mudahnya mengakses informasi, seperti lewat internet yang notabene banyak yang tidak bertanggung jawab, juga film-film dan VCD porno dan sebagainya, hal ini semakin menjadikan tugas berat seorang ibu dalam hal pengawasan serta pendidikan anak dan keluarga,” tukas dr Lucky.

Begitu banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi kaum ibu Indonesia sepertinya perlu pemikiran serta sumbangsih pemikiran, minimal bagaimana upaya membagi waktu yang padat tersebut bagi pencurahan perhatian kepada anak dan keluarga.

Baik Dewi Motik maupun Lucky Safitry sependapat jika sesedikit apapun waktu luang, seorang ibu tetaplah mesti ‘menemui’ anak-anak.

Karena, menurut kedua perempuan karier tersebut, anak-anak dan keluarga merupakan bagian nomor satu yang harus diperhatikan. Untuk diperlukan sebuah kesadaran dan pemahaman bahwa tugas dan seberat apapun tugas seorang ibu tak ubahnya merupakan ibadah. Itu sebabnya, harus dijalankan dengan baik, ikhlas, tulus dan penuh kesadaran, karena tugas tersebut merupakan suatu ibadah.

Dalam menjalankan tugas sekaligus ibadah dan ‘multi job’ tersebut, seorang ibu hendaknya tetap mengutamakan keluarga, terutama dalam hal pemberian bekal pendidikan kepada anak-anaknya. Misalnya, pendidikan etika dan agama. Sebab, pendidikan etika dan agama merupakan fundamen sekaligus bekal bagi anak-anak untuk perjalanan hidup selanjutnya.

Sebagai ibu yang baik, mereka harus bisa menjadi suri tauladan untuk anak-anaknya. Ibu yang baik harus bisa memberikan perhatian terbaik pada anaknya karena perhatian dari seorang ibu mampu mencetak generasi bangsa yang unggul dan dapat diandalkan di kemudian hari. Ibu adalah kunci kesuksesan hidup seorang anak, baik untuk agama dan akhlaknya.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada sang ibu yang memang mempunyai hak untuk dihormati sampai tiga tingkatan. Dan tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. //**