Pemimpin

Iskandar Siregar
Wakil Sekretaris Umum DPP LDII

Indonesia memulai memasuki babak baru sejak 20 Oktober tahun ini. Joko Widodo, yang akrab dengan panggilan Jokowi, akan memegang tampuk pimpinan republik ini.

Jokowi, 53 tahun, menjadi fokus harapan orang banyak. Ada berlapis-lapis antusiasme, bertimbun-timbun harapan, juga mungkin harap-harap cemas, juga berbaris-baris wajah di tingkat akar rumput yang punyak banyak keinginan.

Namun gelombang tantangan berat telah menghadang di depan. Ada tumpukan persoalan infrastruktur, pelayanan kualitas birokrasi, dan korupsi yang masih meruyak mulai dari daerah hingga pusat.Belum lagi yang lebih berbahaya: munculnya gelagat kebencian menyebar antara kaum, juga rasa curiga, radikalisme, bahkan gejala separatisme.

Sampai sekarang tampaknya masih banyak yang belum bisa sepenuhnya mengerti benar, mengapa Jokowi, yang sekilas kelihatan kurus dan bukan ahli pidato, bisa jadi fokus harapan orang banyak.

Meski tidak harus mengikuti jejak Presiden Uruguay, Jose Mujica. Presiden yang menolak tinggal di Istana dan memilih hidup di ladang dan menempati rumahnya sendiri di lorong tak beraspal dan sehari-hari hanya dijaga dua pengawal di kelokan jalan dan ditemani seekor anjing berkaki tiga yang setia dan ke mana-mana mengendarai sebuah VW kodok tahun 1987 berwarna kusam.

Dalam usia 78 tahun, presiden, yang dipanggil “Pepe” ini, suka menggunakan sepatu usang. Ia bergaji 20 ribu dollar, tapi 90% dari uang itu ia berikan untuk sumbangan buat orang-orang yang kekurangan. Sisanya praktis senilai pendapatan rata-rata orang Uruguay. Bersama isterinya, Lucía Topolansky, yang juga seorang senator, ia tetap mengolah ladangnya yang ditanami kembang krisan, tanpa pembantu. Ia tak mau disebut sebagai “presiden paling miskin di dunia.” Ia punya pengertian sendiri tentang “miskin”. Orang yang paling miskin, demikian katanya, “adalah orang yang punya banyak keinginan.”

Terlepas dari tantangan itu, Jokowi yang menduduki jabatan “politik” memiliki tugas tersendiri. Saya teringat tulisan Reinhold Niehbur, intelektual publik Amerika: “Tugas sedih politik adalah menegakkan keadilan di dunia yang berdosa”. The sad duty of politics is to establih justice in a sinful world.

Mantan Presiden Czechoslovakia (1989), Vaclav Havel, menyebutnya sebuah “tanggungjawab yang lebih tinggi” yang dinyatakan dengan tindakan. Tindakan itu ditujukan kepada “keseluruhan” dan bagi “keseluruhan”. Dengan kata lain, politik adalah pergulatan bukan untuk diri sendiri.

Pendapat Raymond Aron, filosof Perancis yang juga seorang wartawan ini, bisa jadi tambahan yang perlu dipertimbangkan. Politik mengandung “pakta dengan kekuatan-kekuatan neraka”. Politik, sebagai perjuangan ke arah kekuasaan, selamanya menjurus ke kekerasan.

Sementara bila kita menyimak dengan seksama, bumi pertiwi ini sedang “dihantam” gelombang pasar. Seperti tertuang dari petikan esai Nietzsche di Tengah Pasar. “Model sebuah pasar adalah tempat di mana orang di dekat kita adalah pesaing kita. la mendesak kita untuk berpacu. Kita ingin mengalahkannya dan ia ingin mengalahkan kita. Di dalam pasar, rasa iri bukan hal yang salah, rakus bisa jadi bagus, dan keduanya dilembagakan dalam sebuah sistem.”

Salah satu opsi Jokowi untuk mengatasinya adalah dengan “revolusi mental”. Mungkin ia mengambil hikmah dari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, ketika pidato pertama tentang Pancasila itu diucapkan:

“Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjoangan di dalamnya. Jangan dikira di Turki tidak ada perjoangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah subhanahuwata’ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, supaya keluar dari padanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya.”

Masalahnya, dalam politik seperti ditulis Machiavellli dari Italia pada abad ke-16 bahwa sejarah kekuasaan selalu bersifat serba mungkin, penuh risiko, dan genting. Dengan keadaan demikian, apa yang diperlukan agar “sekerat kehidupan” ini menjadi berarti.

Ada yang berpendapat diperlukan politik yang tepat, laku dengan sikap tertentu, terutama yang berani dan cerdik. Dan itu bisa dipelajari dan didapatkan siapa saja.

Dalam bahasa Mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, “Tugas pemimpin ialah: tanggap dan cepat hadir di pusat masalah, menemukan akar penyebabnya, mengambil keputusan, dan siap menerima akibat pelaksanaan keputusan tersebut”.

Deborah Ancona cs, dalam tulisannya berjudul “In Praise of the Incomplementer Leader” di Majalah “Harvard Business Review”, Februari 2007, menyebutkan: “Tidak ada pemimpin yang sempurna. Pemimpin-pemimpin terbaik tidak berusaha menjadi sempurna – mereka memusatkan perhatiannya pada mengasah kekuatannya dan menemukan orang lain yang dapat mengisi kekurangan mereka.”

Bagi LDII, sejak awal telah menanamkan nilai-nilai 6 tabiat luhur yang perlu diperhatikan pengurus maupun calon pengurusnya yaitu: “jujur, amanah, kerja keras dan hemat (muzhid-mujhid), rukun, kompak, dan kerja sama yang baik”.

Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh bahwa keteladanan menjadi kunci kepemimpinan. Keteladanan pemimpin lebih kuat dampaknya terhadap lingkungannya ketimbang kata-kata mutiara yang dikhotbahkan.

Oleh karena itu, terpilih dalam perspektif norma agama, hakekatnya adalah penerima amanah yang harus dipertanggungjawabkan./*

Merawat Negara di Tahun Politik

oleh: Hidayat Nahwi Rasul (Ketua DPP LDII, Presiden Keluarga Hijau Indonesia)

Negeri kepulauan terbesar di dunia yg dalam sejarahnya dikenal sebagai negeri maritim. Manusianya menjelajah lautan sampai ke berbagai benua membawa bendera kerajaan Sriwijaya, itulah Indonesia, tanah air beta, yang di tahun 2015 diperkirakan berpenduduk 300 juta jiwa.

Berdasarkan kekayaan sejarah, dan budaya serta pengalaman sebagai bangsa yang dijajah selama 350 tahun, pendiri negara ini (the Founding Father) yang diwakili oleh Soekarno-Hatta, merumuskan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain disebutkan……”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…..

Tujuan kita bernegara dan alasan kita bernegara sangat jelas tertera dlm pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, negara harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Aktor Negara

Aktor Negara adalah Pemerintah (eksekutif) DPR (legislatif) dan Penegak Hukum (yudikatif) atau biasa disebut Trias Politika. Ke tiga aktor dlam negara inilah yang mengatur hajat hidup bangsa ni dalam rangka mencapai tujuan kita bernegara. Pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan , akuntabel kemudian DPR RI, Provinsi dan Kota/kabupaten melaksanakan fungsinya membuat Undang Undang / Peraturan daeran, Merencanakan dan membuat Anggaran untuk pemerintah serta melakukan kontrol atas kinerja pemerintah. Adapun aktor Yudikatif adalah pejabat pejabat yang ditangannyalah ditegakkan hukum dan keadilan di republik ini.

Kalau semua aparat,politisi dan penegak hukum berfikiran dan bertindak sesuai fungsinya mewujudkan dan mengedepankan tujuaan serta alasan kita bernegara spt di atas, berarti kita telah Merawat Negara Indonesia yg tercinta ini. Namun kalau aparat justeru menjauhi capaian dan harapan di atas, sesungguhnya kita telah mencederai kehidupan bernegara bahkan mengaburkan tujuan dan alasan kita bernegara, negara Republik Indonesia.

Momentum melahirkan negarawan

PILEG dan PILPRES di thn 2014 ini menjadi momentum memilih dan melahirkan NEGARAWAN. Momentum PILEG dan Pilpres, bukan hanya untuk mencoblos partai dan orang akan tetapi adalah waktunya rakyat mengevaluasi, mempertimbangkan dengan matang, menseleksi sehingga menjatuhkan pilihan dengan tepat kepada orang dan partai yang akan dicoblos nantinya.

Rakyat harus mengenal dengan baik track record (rekam jejak) orang dan partai yg dipilih sebaliknha tentu juga wakil rakyat yang dipilih tersebut mengenal dengan baik konstituennya. Dengan demikian DPR /DPRD benar benar menjadi wakil rakyat, dan akan mendahulukan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. inilah yang disebut kedaulatan rakyat.

Tentu rakyat tidak dengan mudah dapat mengenal wakilnya, dan partai politik yang akan dipilihnya. Oleh karena itu peran Partai Politik, Media Massa, Dan Penyelenggara Pemilu sangat penting dan strategis melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar hak electoral masyarakat tidak sia-sia.

Partai Politik harus mampu merekrut orang-orang yang kapabel, berkualitas dan memiliki integritas baik kepada dirinya, partainya dan bangsanya. Parpol seyogyanya menawarkan calon legislatif dan calon presiden yang memiliki komitmen memakmurkan dan mencerdaskan rakyat. Dengan demikian tugas Parpol bukan hanya merebut kekuasaan akan tetapi menyiapkan calon calon negarawan yang integritas dan moralitasnya teruji.

Media Massa, sebagai pewarta demokrasi dalam event PEMILU mempunyai kewajiban melakukan pendidikan politik yang imparsial (tidak memihak) pada sebuah kelompok. Netralitas media sangat penting untuk mendorong lahirnya demokrasi yang berkualitas. Melalui media massa, rakyat akan dengan mudah mengenal dan megetahui rekam jejak parpol dan politisi politisi yang berlaga dalam Pemilu. Media massa kemudian menjadi penuntun menuju demokrasi yang berkualitas yang kita yakini sebagai alat untuk mewujudkan cita2 kita sbg bangsa.

Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tingkat provinsi, kab kota KPUD sampai ke tk PPS di TPS, juga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di pusat dan di tingkat provinsi kota kabupaten Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) , harus mampu bertindak sebagai wasit yang tegas, jujur dan adil. Bagi komisioner KPU berserta jajarannya sampai di tk TPS dalam hal menyelenggarakan PEMILU yang JURDIL, berintegritas dan transparan adalah tidak mudah oleh karena begitu banyaknya wajib pilih dan jumlah TPS di seluruh Indonesia dengan jumlah pemilih 147.105.259 dan jumlah TPS 581.393. Dengan load data seperti itu, seharusnya Teknologi Informasi (TI) menjadi yang utama, bukannya sebagai pelengkap saja. Apalagi Undang Undang Pemilu masih menganggap data rekap manual itulah yang sah. Disinilah rawannya permainan jual beli suara dan penggelembungan suara dalam ranah KPU. hal tersebut lalu kemudian menimbulkan distrust pada penyelenggara pemilu, selama pengumpulan data dilakukan secara manual.

Demokrasi Keterwakilan dan Keterpilihan

Carut marut kehidupan demokrasi kita yg kemudian melahirkan banyaknya aktor aktor negara yang tertangkap korupsi antara lain disebabkan oleh karena begitu mahalnya ongkos demokrasi yang harus dikeluarkan untuk menjadi aktor negara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa budaya sogok menyogok, jual beli suara, transaksional, wani piro adalah praktek jahat dalam berdemokrasi. Reformasi yang dikumandangkan thn 1988 hanya melahirkan oligarki politik dan liberalisasi politik. Agenda reformasi mulai dari mensejahterakan masyarakat demokratisasi dan penegakan hukum justeru pada usia 15 tahun reformasi (3 kali pemilu) menemui titik nadir yaitu besarnya kesenjangan ekonomi, munculnya oligarki politik di parpol spt politik dinasti, lunturnya ideologi dalam berpartai, dan skala kejahatan korupsi meningkat dan massif oleh aktor aktor negara. Dalam amatan penulis, bangsa Indonesia telah melakukan kekeliruan paradigmatis dalam menerapkan format demokrasi. Kita telah meninggalkan konstitusi kita yang seharusnya menggunakan demokrasi keterwakilan sebagaimana yang tertera dalam sila ke 4 Pancasila. Dalam prakteknya kita menggunakan demokrasi keterpilihan. Dengan format demokrasi keterpilihan, akhirnya sebagian besar aktor negara berlomba menggunakan semua cara, terutama dengan cara politik uang (money politics) untuk memenangkan proses seleksi demokrasi yg menentukan arah dan peradaban bangsa ini ke depan. Makin berkualitas demokrasi kita, berarti negara makin terawat yang berimplikasi pada kesejahteraan, kecerdasan,kenyamanan dan keamanan kita sebagai bangsa. Namun bila demokrasi yg kita praktekkan semakin tidak berkualitas, saya khawatir bukan saja tujuan bernegara tidak tercapai, malahan alasan kita bernegarapun semakin kabur. Dengan kata lain NKRI menjadi taruhan dalam penyelenggaraan demokrasi.

Bisakah Pemilu kita kali ini melahirkan negarawan? Konon, hanya negarwanlah yang bisa merawat negara. Meskipun begitu, rakyat pun bisa bertindak dan melahirkan negarawan, caranya: memilih cerdas dan tidak “wani piro”!.

Pendidikan Nasional Berbasis Regional dan Pemberdayaan Masyarakat (Community Development)

oleh: Sarji Faisal

Kurikulum pendidikan saat ini terlalu padat baik konten maupun muatannya sehingga tidak fokus. Salah satu indikatornya adalah ketidaksiapan out put pendidikan memasuki dunia kerja, terlebih menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan orang lain. Mereka lulus, namun tidak memiliki kompetisi khusus yang diandalkan. Lebih disayangkan lagi mereka tidak mengenali potensi dan keunggulan komparatif masyarakat di mana dia berasal! Peserta didik yang lahir dari petani, namun tidak mengenal pertanian, sehingga hampir semua produk pertanian kita impor. Mereka berasal dari daerah pantai, namun tidak tahu cara produksi garam, sehingga garam sekalipun harus import dst.

Indikator berikutnya adalah banyaknya siswa kita yang kehilangan semangat belajar, karena pembelajaran berlangsung monoton, abstrak, hafalan dan tidak kontekstual dan tidak bermakna sehingga membosankan. Siswa kita tidak dibiasakan berfikir kritis analitis terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Pendidikan hanya menonjolkan salah satu ranah, yakni pengetahuan kognitif. Hal ini bertentangan dengan teori pendidikan bahwa pembelajaran akan berhasil jika berlangsung menyenangkan (joyfull) dan mencakup semua aspek; kognitif, afektif dan psikomotor.

Fenomena urbanisasi sumber daya manusia muda menimbulkan kesumpekan, kemacetan, kriminalitas serta kelumpuhan kota kota besar, khususnya Jakarta. Para pemuda desa sebagian besar berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan. Sementara potensi ekonomi masyarakat asaltidak digali dan diberdayakan, sehingga desa mengalami deficit sumberdaya manusia dan kota mengalami over capacity, over burden dan terjadi pemubadziran sumberdaya manusia secara massif. Pada skala makro, Negara kehilangan potensi pendapatan (GDP) yang besar.

Alternatif-solutif

Kurikulum Pendidikan nasional kita harus memberikan ruang pada berkembangnya potensi daerah. Kurikulum muatan lokal selama ini belum mampu mengakomodasi dan menjadi factor pengungkit (trigger factor) dalam pembangunan nasional. Saatnya negara merubah strategi pendidikan nasional melalui kurikulum berbasis daerah ialah kurikulum yang mengembangkan potensi daerah, sehingga daerah bisa berkembang, tidak terjadi urbanisasi, ekonomi nasional meningkat, dan GDP nasional meningkat.

Strategi dan disain kurikulum Adalah 75 persen daerah atau lokal dan 25 persen nasional Mata pelajaran nasional meliputi: pancasila, agama, sejarah dan bahasa Indonesia. Selebihnya kurikulum harus terintegrasi atau integrated curricula, yang berbentuk tematik, di mana aspek matematika, ipa, ips dan kearifan lokal menjadi bahasan yang menarik dan aktual. Secara pendekatan pembelajaran, kurikulum 2013 diarahkan untuk perbaikan metode agar pendidikan lebih menyenangkan dan mampu membentuk karakter, namun secara ekonomi, belum tampak kearah terciptanya daya ungkit (leverage) setiap daerah. Selanjutnya dari aspek keterlibatan daerah, unsur dunia usaha dan masyarakat harus mendukung iklim pendidikan tersebut, baik aspek pembiayaan maupun budaya yang mendukung tercapainya target kurikulum.

Pihak pemda memiliki data base tentang kebutuhan sumber daya manusia, demikian juga dunia usaha! Keduanya melakukan promosi dengan daerah lain untuk aspek pemasaran produk lokal sehingga pendidikan menjadi unsure inti dari pengembangan masyarakat atau community development. Perguruan tinggi setempat berfungsi sebagai riset university atau jika belum mampu maka pemda dan dunia usaha membiayai sumber daya manusia lokal untuk sekolah di perguruan tinggi dengan mengambil jurusan yang disepakati bersama! Sehingga lulusannya langsung mampu berperan dalam pengembangan potensi daerah tersebut.

Dengan demikian, setiap daerah memiliki keunggulan komparatif dari daerah lain, serta memiliki keunikan atau uniqnes dari daerah lain. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, konsultatif serta mediator dari berbagai daerah. Dengan model pendidikan ini, pembangunan pendidikan dan pembangunan nasional akan mengalami akselerasi yang sangat cepat. Sehingga pemerintah memiliki daya tahan ekonomi yang kuat, aspek keamanan yang terjamin serta tetap dapat dipertahankan budaya lokal, migrasi dan urbanisasi menjadi rendah!.