Pemimpin

Iskandar Siregar
Wakil Sekretaris Umum DPP LDII

Indonesia memulai memasuki babak baru sejak 20 Oktober tahun ini. Joko Widodo, yang akrab dengan panggilan Jokowi, akan memegang tampuk pimpinan republik ini.

Jokowi, 53 tahun, menjadi fokus harapan orang banyak. Ada berlapis-lapis antusiasme, bertimbun-timbun harapan, juga mungkin harap-harap cemas, juga berbaris-baris wajah di tingkat akar rumput yang punyak banyak keinginan.

Namun gelombang tantangan berat telah menghadang di depan. Ada tumpukan persoalan infrastruktur, pelayanan kualitas birokrasi, dan korupsi yang masih meruyak mulai dari daerah hingga pusat.Belum lagi yang lebih berbahaya: munculnya gelagat kebencian menyebar antara kaum, juga rasa curiga, radikalisme, bahkan gejala separatisme.

Sampai sekarang tampaknya masih banyak yang belum bisa sepenuhnya mengerti benar, mengapa Jokowi, yang sekilas kelihatan kurus dan bukan ahli pidato, bisa jadi fokus harapan orang banyak.

Meski tidak harus mengikuti jejak Presiden Uruguay, Jose Mujica. Presiden yang menolak tinggal di Istana dan memilih hidup di ladang dan menempati rumahnya sendiri di lorong tak beraspal dan sehari-hari hanya dijaga dua pengawal di kelokan jalan dan ditemani seekor anjing berkaki tiga yang setia dan ke mana-mana mengendarai sebuah VW kodok tahun 1987 berwarna kusam.

Dalam usia 78 tahun, presiden, yang dipanggil “Pepe” ini, suka menggunakan sepatu usang. Ia bergaji 20 ribu dollar, tapi 90% dari uang itu ia berikan untuk sumbangan buat orang-orang yang kekurangan. Sisanya praktis senilai pendapatan rata-rata orang Uruguay. Bersama isterinya, Lucía Topolansky, yang juga seorang senator, ia tetap mengolah ladangnya yang ditanami kembang krisan, tanpa pembantu. Ia tak mau disebut sebagai “presiden paling miskin di dunia.” Ia punya pengertian sendiri tentang “miskin”. Orang yang paling miskin, demikian katanya, “adalah orang yang punya banyak keinginan.”

Terlepas dari tantangan itu, Jokowi yang menduduki jabatan “politik” memiliki tugas tersendiri. Saya teringat tulisan Reinhold Niehbur, intelektual publik Amerika: “Tugas sedih politik adalah menegakkan keadilan di dunia yang berdosa”. The sad duty of politics is to establih justice in a sinful world.

Mantan Presiden Czechoslovakia (1989), Vaclav Havel, menyebutnya sebuah “tanggungjawab yang lebih tinggi” yang dinyatakan dengan tindakan. Tindakan itu ditujukan kepada “keseluruhan” dan bagi “keseluruhan”. Dengan kata lain, politik adalah pergulatan bukan untuk diri sendiri.

Pendapat Raymond Aron, filosof Perancis yang juga seorang wartawan ini, bisa jadi tambahan yang perlu dipertimbangkan. Politik mengandung “pakta dengan kekuatan-kekuatan neraka”. Politik, sebagai perjuangan ke arah kekuasaan, selamanya menjurus ke kekerasan.

Sementara bila kita menyimak dengan seksama, bumi pertiwi ini sedang “dihantam” gelombang pasar. Seperti tertuang dari petikan esai Nietzsche di Tengah Pasar. “Model sebuah pasar adalah tempat di mana orang di dekat kita adalah pesaing kita. la mendesak kita untuk berpacu. Kita ingin mengalahkannya dan ia ingin mengalahkan kita. Di dalam pasar, rasa iri bukan hal yang salah, rakus bisa jadi bagus, dan keduanya dilembagakan dalam sebuah sistem.”

Salah satu opsi Jokowi untuk mengatasinya adalah dengan “revolusi mental”. Mungkin ia mengambil hikmah dari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, ketika pidato pertama tentang Pancasila itu diucapkan:

“Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjoangan di dalamnya. Jangan dikira di Turki tidak ada perjoangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah subhanahuwata’ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, supaya keluar dari padanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya.”

Masalahnya, dalam politik seperti ditulis Machiavellli dari Italia pada abad ke-16 bahwa sejarah kekuasaan selalu bersifat serba mungkin, penuh risiko, dan genting. Dengan keadaan demikian, apa yang diperlukan agar “sekerat kehidupan” ini menjadi berarti.

Ada yang berpendapat diperlukan politik yang tepat, laku dengan sikap tertentu, terutama yang berani dan cerdik. Dan itu bisa dipelajari dan didapatkan siapa saja.

Dalam bahasa Mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, “Tugas pemimpin ialah: tanggap dan cepat hadir di pusat masalah, menemukan akar penyebabnya, mengambil keputusan, dan siap menerima akibat pelaksanaan keputusan tersebut”.

Deborah Ancona cs, dalam tulisannya berjudul “In Praise of the Incomplementer Leader” di Majalah “Harvard Business Review”, Februari 2007, menyebutkan: “Tidak ada pemimpin yang sempurna. Pemimpin-pemimpin terbaik tidak berusaha menjadi sempurna – mereka memusatkan perhatiannya pada mengasah kekuatannya dan menemukan orang lain yang dapat mengisi kekurangan mereka.”

Bagi LDII, sejak awal telah menanamkan nilai-nilai 6 tabiat luhur yang perlu diperhatikan pengurus maupun calon pengurusnya yaitu: “jujur, amanah, kerja keras dan hemat (muzhid-mujhid), rukun, kompak, dan kerja sama yang baik”.

Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh bahwa keteladanan menjadi kunci kepemimpinan. Keteladanan pemimpin lebih kuat dampaknya terhadap lingkungannya ketimbang kata-kata mutiara yang dikhotbahkan.

Oleh karena itu, terpilih dalam perspektif norma agama, hakekatnya adalah penerima amanah yang harus dipertanggungjawabkan./*

Advertisements

Merawat Negara di Tahun Politik

oleh: Hidayat Nahwi Rasul (Ketua DPP LDII, Presiden Keluarga Hijau Indonesia)

Negeri kepulauan terbesar di dunia yg dalam sejarahnya dikenal sebagai negeri maritim. Manusianya menjelajah lautan sampai ke berbagai benua membawa bendera kerajaan Sriwijaya, itulah Indonesia, tanah air beta, yang di tahun 2015 diperkirakan berpenduduk 300 juta jiwa.

Berdasarkan kekayaan sejarah, dan budaya serta pengalaman sebagai bangsa yang dijajah selama 350 tahun, pendiri negara ini (the Founding Father) yang diwakili oleh Soekarno-Hatta, merumuskan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain disebutkan……”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…..

Tujuan kita bernegara dan alasan kita bernegara sangat jelas tertera dlm pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, negara harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Aktor Negara

Aktor Negara adalah Pemerintah (eksekutif) DPR (legislatif) dan Penegak Hukum (yudikatif) atau biasa disebut Trias Politika. Ke tiga aktor dlam negara inilah yang mengatur hajat hidup bangsa ni dalam rangka mencapai tujuan kita bernegara. Pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan , akuntabel kemudian DPR RI, Provinsi dan Kota/kabupaten melaksanakan fungsinya membuat Undang Undang / Peraturan daeran, Merencanakan dan membuat Anggaran untuk pemerintah serta melakukan kontrol atas kinerja pemerintah. Adapun aktor Yudikatif adalah pejabat pejabat yang ditangannyalah ditegakkan hukum dan keadilan di republik ini.

Kalau semua aparat,politisi dan penegak hukum berfikiran dan bertindak sesuai fungsinya mewujudkan dan mengedepankan tujuaan serta alasan kita bernegara spt di atas, berarti kita telah Merawat Negara Indonesia yg tercinta ini. Namun kalau aparat justeru menjauhi capaian dan harapan di atas, sesungguhnya kita telah mencederai kehidupan bernegara bahkan mengaburkan tujuan dan alasan kita bernegara, negara Republik Indonesia.

Momentum melahirkan negarawan

PILEG dan PILPRES di thn 2014 ini menjadi momentum memilih dan melahirkan NEGARAWAN. Momentum PILEG dan Pilpres, bukan hanya untuk mencoblos partai dan orang akan tetapi adalah waktunya rakyat mengevaluasi, mempertimbangkan dengan matang, menseleksi sehingga menjatuhkan pilihan dengan tepat kepada orang dan partai yang akan dicoblos nantinya.

Rakyat harus mengenal dengan baik track record (rekam jejak) orang dan partai yg dipilih sebaliknha tentu juga wakil rakyat yang dipilih tersebut mengenal dengan baik konstituennya. Dengan demikian DPR /DPRD benar benar menjadi wakil rakyat, dan akan mendahulukan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. inilah yang disebut kedaulatan rakyat.

Tentu rakyat tidak dengan mudah dapat mengenal wakilnya, dan partai politik yang akan dipilihnya. Oleh karena itu peran Partai Politik, Media Massa, Dan Penyelenggara Pemilu sangat penting dan strategis melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar hak electoral masyarakat tidak sia-sia.

Partai Politik harus mampu merekrut orang-orang yang kapabel, berkualitas dan memiliki integritas baik kepada dirinya, partainya dan bangsanya. Parpol seyogyanya menawarkan calon legislatif dan calon presiden yang memiliki komitmen memakmurkan dan mencerdaskan rakyat. Dengan demikian tugas Parpol bukan hanya merebut kekuasaan akan tetapi menyiapkan calon calon negarawan yang integritas dan moralitasnya teruji.

Media Massa, sebagai pewarta demokrasi dalam event PEMILU mempunyai kewajiban melakukan pendidikan politik yang imparsial (tidak memihak) pada sebuah kelompok. Netralitas media sangat penting untuk mendorong lahirnya demokrasi yang berkualitas. Melalui media massa, rakyat akan dengan mudah mengenal dan megetahui rekam jejak parpol dan politisi politisi yang berlaga dalam Pemilu. Media massa kemudian menjadi penuntun menuju demokrasi yang berkualitas yang kita yakini sebagai alat untuk mewujudkan cita2 kita sbg bangsa.

Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tingkat provinsi, kab kota KPUD sampai ke tk PPS di TPS, juga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di pusat dan di tingkat provinsi kota kabupaten Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) , harus mampu bertindak sebagai wasit yang tegas, jujur dan adil. Bagi komisioner KPU berserta jajarannya sampai di tk TPS dalam hal menyelenggarakan PEMILU yang JURDIL, berintegritas dan transparan adalah tidak mudah oleh karena begitu banyaknya wajib pilih dan jumlah TPS di seluruh Indonesia dengan jumlah pemilih 147.105.259 dan jumlah TPS 581.393. Dengan load data seperti itu, seharusnya Teknologi Informasi (TI) menjadi yang utama, bukannya sebagai pelengkap saja. Apalagi Undang Undang Pemilu masih menganggap data rekap manual itulah yang sah. Disinilah rawannya permainan jual beli suara dan penggelembungan suara dalam ranah KPU. hal tersebut lalu kemudian menimbulkan distrust pada penyelenggara pemilu, selama pengumpulan data dilakukan secara manual.

Demokrasi Keterwakilan dan Keterpilihan

Carut marut kehidupan demokrasi kita yg kemudian melahirkan banyaknya aktor aktor negara yang tertangkap korupsi antara lain disebabkan oleh karena begitu mahalnya ongkos demokrasi yang harus dikeluarkan untuk menjadi aktor negara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa budaya sogok menyogok, jual beli suara, transaksional, wani piro adalah praktek jahat dalam berdemokrasi. Reformasi yang dikumandangkan thn 1988 hanya melahirkan oligarki politik dan liberalisasi politik. Agenda reformasi mulai dari mensejahterakan masyarakat demokratisasi dan penegakan hukum justeru pada usia 15 tahun reformasi (3 kali pemilu) menemui titik nadir yaitu besarnya kesenjangan ekonomi, munculnya oligarki politik di parpol spt politik dinasti, lunturnya ideologi dalam berpartai, dan skala kejahatan korupsi meningkat dan massif oleh aktor aktor negara. Dalam amatan penulis, bangsa Indonesia telah melakukan kekeliruan paradigmatis dalam menerapkan format demokrasi. Kita telah meninggalkan konstitusi kita yang seharusnya menggunakan demokrasi keterwakilan sebagaimana yang tertera dalam sila ke 4 Pancasila. Dalam prakteknya kita menggunakan demokrasi keterpilihan. Dengan format demokrasi keterpilihan, akhirnya sebagian besar aktor negara berlomba menggunakan semua cara, terutama dengan cara politik uang (money politics) untuk memenangkan proses seleksi demokrasi yg menentukan arah dan peradaban bangsa ini ke depan. Makin berkualitas demokrasi kita, berarti negara makin terawat yang berimplikasi pada kesejahteraan, kecerdasan,kenyamanan dan keamanan kita sebagai bangsa. Namun bila demokrasi yg kita praktekkan semakin tidak berkualitas, saya khawatir bukan saja tujuan bernegara tidak tercapai, malahan alasan kita bernegarapun semakin kabur. Dengan kata lain NKRI menjadi taruhan dalam penyelenggaraan demokrasi.

Bisakah Pemilu kita kali ini melahirkan negarawan? Konon, hanya negarwanlah yang bisa merawat negara. Meskipun begitu, rakyat pun bisa bertindak dan melahirkan negarawan, caranya: memilih cerdas dan tidak “wani piro”!.

Pendidikan Nasional Berbasis Regional dan Pemberdayaan Masyarakat (Community Development)

oleh: Sarji Faisal

Kurikulum pendidikan saat ini terlalu padat baik konten maupun muatannya sehingga tidak fokus. Salah satu indikatornya adalah ketidaksiapan out put pendidikan memasuki dunia kerja, terlebih menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan orang lain. Mereka lulus, namun tidak memiliki kompetisi khusus yang diandalkan. Lebih disayangkan lagi mereka tidak mengenali potensi dan keunggulan komparatif masyarakat di mana dia berasal! Peserta didik yang lahir dari petani, namun tidak mengenal pertanian, sehingga hampir semua produk pertanian kita impor. Mereka berasal dari daerah pantai, namun tidak tahu cara produksi garam, sehingga garam sekalipun harus import dst.

Indikator berikutnya adalah banyaknya siswa kita yang kehilangan semangat belajar, karena pembelajaran berlangsung monoton, abstrak, hafalan dan tidak kontekstual dan tidak bermakna sehingga membosankan. Siswa kita tidak dibiasakan berfikir kritis analitis terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Pendidikan hanya menonjolkan salah satu ranah, yakni pengetahuan kognitif. Hal ini bertentangan dengan teori pendidikan bahwa pembelajaran akan berhasil jika berlangsung menyenangkan (joyfull) dan mencakup semua aspek; kognitif, afektif dan psikomotor.

Fenomena urbanisasi sumber daya manusia muda menimbulkan kesumpekan, kemacetan, kriminalitas serta kelumpuhan kota kota besar, khususnya Jakarta. Para pemuda desa sebagian besar berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan. Sementara potensi ekonomi masyarakat asaltidak digali dan diberdayakan, sehingga desa mengalami deficit sumberdaya manusia dan kota mengalami over capacity, over burden dan terjadi pemubadziran sumberdaya manusia secara massif. Pada skala makro, Negara kehilangan potensi pendapatan (GDP) yang besar.

Alternatif-solutif

Kurikulum Pendidikan nasional kita harus memberikan ruang pada berkembangnya potensi daerah. Kurikulum muatan lokal selama ini belum mampu mengakomodasi dan menjadi factor pengungkit (trigger factor) dalam pembangunan nasional. Saatnya negara merubah strategi pendidikan nasional melalui kurikulum berbasis daerah ialah kurikulum yang mengembangkan potensi daerah, sehingga daerah bisa berkembang, tidak terjadi urbanisasi, ekonomi nasional meningkat, dan GDP nasional meningkat.

Strategi dan disain kurikulum Adalah 75 persen daerah atau lokal dan 25 persen nasional Mata pelajaran nasional meliputi: pancasila, agama, sejarah dan bahasa Indonesia. Selebihnya kurikulum harus terintegrasi atau integrated curricula, yang berbentuk tematik, di mana aspek matematika, ipa, ips dan kearifan lokal menjadi bahasan yang menarik dan aktual. Secara pendekatan pembelajaran, kurikulum 2013 diarahkan untuk perbaikan metode agar pendidikan lebih menyenangkan dan mampu membentuk karakter, namun secara ekonomi, belum tampak kearah terciptanya daya ungkit (leverage) setiap daerah. Selanjutnya dari aspek keterlibatan daerah, unsur dunia usaha dan masyarakat harus mendukung iklim pendidikan tersebut, baik aspek pembiayaan maupun budaya yang mendukung tercapainya target kurikulum.

Pihak pemda memiliki data base tentang kebutuhan sumber daya manusia, demikian juga dunia usaha! Keduanya melakukan promosi dengan daerah lain untuk aspek pemasaran produk lokal sehingga pendidikan menjadi unsure inti dari pengembangan masyarakat atau community development. Perguruan tinggi setempat berfungsi sebagai riset university atau jika belum mampu maka pemda dan dunia usaha membiayai sumber daya manusia lokal untuk sekolah di perguruan tinggi dengan mengambil jurusan yang disepakati bersama! Sehingga lulusannya langsung mampu berperan dalam pengembangan potensi daerah tersebut.

Dengan demikian, setiap daerah memiliki keunggulan komparatif dari daerah lain, serta memiliki keunikan atau uniqnes dari daerah lain. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, konsultatif serta mediator dari berbagai daerah. Dengan model pendidikan ini, pembangunan pendidikan dan pembangunan nasional akan mengalami akselerasi yang sangat cepat. Sehingga pemerintah memiliki daya tahan ekonomi yang kuat, aspek keamanan yang terjamin serta tetap dapat dipertahankan budaya lokal, migrasi dan urbanisasi menjadi rendah!.

Caleg

iskandarIskandar Siregar
Wakil Sekretaris Umum DPP LDII

Ada yang menarik dalam beberapa pertemuan saya dengan para calon legislatif baik yang masih menjabat sekarang maupun yang baru mencalonkan untuk pemilu pada 2014. Hampir semuanya siap “mewakafkan” dirinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka juga siap untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Ini tentu bukan perkara mudah. Dalam survei teranyar yang digelar Transparancy International Indonesia (TII), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau lembaga legislatif kembali masuk dalam jajaran lembaga terkorup. Padahal tugas dan peran lembaga itu dinilai sangat berpengaruh untuk perkembangan Bangsa Indonesia . Karena itu, dalam momen lima tahun sekali ini, mungkin perlu suntikan ”darah baru” untuk mendudukkan para wakil rakyat yang memiliki sifat yang benar-benar jujur, amanah, yang bisa bekerjasama dengan baik, rukun, kompak, dan mujhid-mujhid.

Pepatah mengatakan, historia magistra vitae (sejarah adalah guru kehidupan). Mungkin sekelumit cerita ini bisa menjadi cermin.

Alkisah Amirul Mukminin, Umar Bin Abdul Aziz (717 – 720 M), pada suatu hari disuguhi istrinya roti yang cukup lezat yang berbeda dari roti yang biasa disediakan sehari-harinya. Merasakan ada sajian yang berbeda dan lebih baik dari biasanya, Sang Amirul Mukminin ini bertanya-tanya. Pemimpin umat Islam yang zuhud, adil, dan rendah hati ini langsung minta klarifikasi dari istrinya dari mana sumber roti ini. Istrinya menjelasakan bahwa roti itu dibuat untuk menyenangkan suaminya yang setiap hari memikirkan dan bekerja keras untuk kebaikan dan kesejahteraan umatnya.

Namun tidak berhenti di situ saja, Umar Bin Abdul Aziz terus mencecar istrinya dengan menanyakan berapa uang yang diperlukan untuk membuat roti itu dan dari mana sumber uangnya. Sang istri pun menjelaskan bahwa uang untuk membuat roti sebanyak 3,5 dirham dan uang itu diperolehnya dari hasil penyisihan uang belanja rumah tangganya sebanyak setengah dirham sehari, sehingga dalam satu minggu terkumpul 3,5 dirham.

Setelah mendapat penjelasan yang gamblang itu, barulah Umar Bin Abdul Aziz memakan roti tersebut. Namun, ternyata setelah makan roti itu, Umar Bin Abdul Aziz memanggil Bendahara Baitul Maal (kalau sekarang seperti Menteri Keuangan yang mengurus Perbendaharaan Negara). Cicit dari Khulafaur Rasyidin kedua, Umar bin Khattab ini, meminta agar uang belanja harian rumah tangganya dikurangi setengah dirham. Alasannya, ia tidak ingin memakan roti yang lezat atas tanggungan umatnya.

Pesan moral dari kisah ini adalah bagaimana keteladanan Umar Bin Abdul Aziz yang sangat hati-hati bahwa apa pun yang dimakan dan diminum harus benar-benar tahu asal-usulnya dan semua itu harus diperoleh secara halal dan benar. Sebagai pemimpin yang melayani umatnya, ia tidak mau menggunakan harta milik umatnya untuk kepentingan pribadi.

Nah, keteladanan seperti itu tampaknya kini langka ditemukan di Bumi Pertiwi ini. Yang kini marak adalah gejala keserakahan nyaris tidak mengenal batas yang muaranya pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) . Sebagian anggota dewan yang terhormat banyak tersandung kasus karena salah satunya dirasuki angkara murka keserakahan. Politikus sepertinya bekerja tidak untuk menciptakan ruang kebebasan untuk melahirkan kesejahteraan publik, tapi lebih condong memburu dan menumpuk kekuasaan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya.

Lebih dari itu keserakahan biasanya menjerumuskan orang maupun masyarkat ke lembah budaya konsumtif. Friedrich Schorlemmer, seorang filsuf dari Jerman, mengatakan ; dalam masyarakat konsumtif mau tak mau berlaku prinsip Darwinisme, ”siapa kuat, dia menang”.

Sejalan dengan itu, berkembang dan tumbuh pula ”egoisme”. Bagaimana orang jadi tidak peduli satu sama lain. Dalam drama Bertolt Brech, ”Jatuh dan Bangunnya Kota Magonny”, masyarakat egoistis itu sesungguhnya sedang menggali kuburannya sendiri. Karena keberhasilan yang dibangun ternyata fundamen-nya rawa-rawa. Kata Bertolt Brech, ada kemenangan yang adalah kekalahan, ada kebangkitan yang adalah kejatuhan.

Bagaimana keluar dan menghindar dari keserakahan dan konsumeristis ini ? Mungkin salah satunya dengan memilih caleg-caleg yang berani berjuang, memberi keteladanan diri melawan keserakahan, mau dan mampu mengubah sistem yang berlumur keserakahan yang menggerakkan masyarakat menjadi konsumeristis.

Umar Bin Abdul Aziz menumbuhkan keteladanan yang menjadi virus, menyebar ke segenap bawahannya. Amirul Mukmin in itu dikaruniai kemewahan duniawi bila ia mau, paling tidak mempunyai kesempatan dan peluang untuk memperkaya diri , tapi ia menghindarinya karena ia menyadari semua itu harus dipertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Ia tampaknya juga tidak mau untuk mengkhianati kepercayaan yang diberikan umat ke pundaknya. Mudah-mudahan caleg yang akan datang juga demikian.

The Power of Silaturahim

rathoyoIr. H. Rathoyo Rasdan, MBA
Ketua DPP LDII

Sebelum memulai topik bahasan yang luar biasa ini, marilah kita mengintip sejenak ruang Redaksi Nuansa pada saat rapat redaktur untuk merumuskan topik yang tepat saat ini. Tidak seperti biasanya dengan memilih beberapa topik yang ditawarkan, kali ini hanya satu pilihan: “Silaturohim Nasional”. Dan anehnya semua peserta musyawarah tumben setuju 100%. Nampaknya makna silaturohim sudah dinanti-nantikan oleh semua pihak, yang maaf penulis sampaikan bahwa penantian tersebut sebenarnya bukan hanya oleh Redaktur Nuansa yang hadir waktu itu, tetapi juga oleh seluruh kalangan termasuk kalangan yang lebih luas yaitu dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dalam konteks nasional. Untuk itu marilah kita bersyukur atas ilham tersebut, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Sampai sekarang masih terngiang dalam ingatan kita, cerita tentang dakwah Rasullulloh di awal kerasulannya yang mengajak manusia untuk menyebarkan salam, memberikan makanan, dan menjalin silaturahim… Sungguh ajakan dakwah yang sejuk dan menyejukkan. Lalu mengapa topik ini dikatakan luar biasa? Kalau disimak secara lebih mendalam, ternyata silaturahim tidak hanya mengandung nilai-nilai kehidupan bermasyarakat tetapi juga nilai-nilai individul, bahkan sampai pada nilai-nilai kehidupan setelah kematian nanti. Artinya, dengan satu kata silaturohim ternyata mengandung berbagai aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Inilah yang disebut “the power of silaturohim”, kekuatan dahsyat sambung famili.

Hampir di setiap ceramah yang penulis sampaikan, biasanya diawali dengan suatu pembukaan berupa pernyataan bahwa ada yang lebih penting dari tema ceramah yaitu pertemuan ini atau silaturahim ini. Lalu disampaikan pertanyaan: “Apa manfaat silaturahim?”. Sebagian besar audiens menjawab dengan benar, bahwa manfaat silaturahim adalah diluaskan rejekinya dan dipanjangkan umurnya. Pada kesempatan ini tidak dibahas tentang proses diluaskannya rejeki dan arti dipanjangkan umur, yang jelas dengan silaturahim tersebut individu yang bersangkutan akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Inilah salah satu kekuatan silaturahim, yang dalam bahasa modern disebutnya sebagai kemampuan menciptakan, memelihara, dan meningkatkan networking.

Secara sistematis, silaturahim atau “sambung” dapat diurai ke dalam simpul-simpul sambung keluarga batih, sambung keluarga besar, sambung pertemanan, sambung sosial, dan sambung kebangsaan (silaturahim nasional). Kita mulai dari keluarga batih: suami-istri-anak. Sang suami sebagai “penggembala” bertanggung-jawab penuh terhadap gembalaannya. Dia memegang amanah dari Sang Khalik. Oleh karena manusia itu unik, tidak seperti mahluk lain ciptaan Tuhan, maka cara sambungnya suami-istri-anak juga tidak sekedar kedekatan fisik (body), tetapi juga bagaimana sambung pemikiran (mind) dan sambung kejiwaan (soul). Itulah tiga komponen yang membentuk manusia: body, mind, & soul. Ada suatu cerita, pada saat pensiunnya sang ayah tiba anak-anaknya yang sudah mandiri itu secara spontan meng-back up semua kebutuhan finansial orangtua. Si bungsu bertanya, kenapa ya sekarang kita bisa serukun dan sekompak ini? Sebelum orangtuanya menjawab, lontaran kata dari si sulung terucap: bukankah kita dulu selalu menunggu-nunggu akhir pekan? Saat klimaksnya hari-hari dalam sepekan dimana seluruh keluarga pergi bareng dalam kebersamaan fisik, pemikiran, dan kejiwaan.

Berikutnya adalah keluarga besar: suami-istri, naik ke bapak-ibu plus kakek-nenek dan seterusnya yang masih hidup. Turun ke anak-cucu dan seterusnya yang masih hidup, dan menyamping ke saudara-saudari dan keluarganya yang masih hidup. Semua terintegrasi dalam keluarga besar. Di sinilah ancaman Allah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad s.a.w bahwa tidak akan masuk sorga orang yang memutus (qoti’). Para sahabat bertanya, memutus apa ya Nabi? Dijawab oleh Nabi: orang yang memutus tali silaturahim keluarga besar tidak akan masuk sorga. Naudzubillahi min dzalik. Kini saatnya kita yang memulai, inisiatif untuk memperbanyak/memperkuat tali silaturahim pada keluarga besar kita masing-masing. Hasilnya akan jelas, manfaat dunia – akhirat. Dalam konteks ekonomi nasional, para ahli ekonomi menengarai behwa kekuatan ekonomi negara yang tahan terhadap guncangan krisis ekonomi dunia dikarenakan kuatnya ekonomi keluarga yang tersambung dalam sistem ekonomi keluarga besar. Hal ini akan terwujud manakala setiap sub-sistem dari sistem keluarga besar tersebut senantiasa tersambung terus-menerus, baik dalam suka maupun duka.

Keempat, sambung pertemanan: teman setetangga, teman se-RT/RW/kampung, teman sejawat, teman seprofesi, teman semasjid/segereja/seklenteng, dan seterusnya yang betul-betul kita kenal.pokoknya masih keturunan Nabi Adam, hukumnya wajib kita pelihara dan tingkatkan silaturahim ini. Tidak ada kesangsian tentang manfaat pertemanan ini, karena teman ada referensi yang paling tinggi nilai kepercayaannya untuk pekerjaan dan dunia bisnis. Meningkat yang lebih luas lagi adalah teman yang kita tidak kenal secara fisik, yaitu sambung sosial. Masyarakat dunia sekarang ini dihebohkan dengan pesatnya apa yang disebut media sosial. Semua tersambung oleh media sosial ini yang pada hakikinya orang-orang tersebut sangat heterogen. Pertumbuhan yang pesat media yang fenomenal ini dimulai menjelang tahun 2000, dan sampai sekarang masih terus berkembang. Tidak kurang dari yang lebih kita kenal seperti facebook dan twitter, nampaknya masih banyak lagi seperti Friendster, Linkedln, MySpace, Wiser, dan seabrek lainnya. Tentunya bagaikan pisau bermata dua: bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan positif namun juga bisa berdampak negatif. Bahkan dalam dunia bisnis, modal itu tidak hanya 5M (man, money, machine, & method) tetapi juga muncul modal baru yang lebih dahsyat yaitu modal sosial (social capital).

Nah, bagaimana dengan sambung kebangsaan, silaturahim nasional? Baik-buruknya itu sangat tergantung dari sub-sistem yang paling kecil yaitu keluarga batih:suami-istri-anak, dimana sang suami sebagai nakhoda (ro’in)-nya. Dan kelak akan dimintai pertanggung-jawabannya. Dari masing-masing keluarga batih, keluarga besar, pertemanan, sampai masyarakat umum, akhirnya berujung kepada sambung kebangsaan: silaturahim nasional. Kini saatnya kita perkuat silaturahim. “Barangsiapa yang senang jika diluaskan rejekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ber-silaturahim” (HR Bukhari).

Memahami Etos “Alon-alon Waton Kelakon”

yonDI TANAH Jawa ada pepatah yang berbunyi, gremet-gremet waton slamet (merayap asalkan selamat) dan alon-alon waton kelakon (pelan-pelan asalkan terlaksana). Makna pepatah di atas sebenarnya mengingatkan kita agar jangan terburu-buru dan berbuat ceroboh. Setiap tindak perbuatan harus diperhitungkan dengan cermat. Karena itu, dalam bekerja sangat diperlukan kewaspadaan, bagaimana menyesuaikan diri, memperhatikan kanan-kiri, dan sebagainya. Apa gunanya cepat berhasil, apabila proses yang dikerjakan justru mendatangkan malapetaka? Kendati cita-cita memang harus dikejar, namun tetaplah bersabar dan tidak ceroboh dalam meraihnya.

Tetapi gara-gara pepatah ini, muncul anggapan bahwa orang Jawa itu sulit maju, lantaran masih mengamalkan filosofi tersebut. Mengerjakan segala sesuatu senantiasa pelan, tidak pernah cepat, seakan pasrah pada keadaan dan tidak berusaha melawannya. Dengan sinis orang akan mengatakan, gremet-gremet ora slamet, alon-alon ora kelakon, merayap tidak selamat, pelan-pelan tidak kesampaian.

Bagi orang modern, yang menggunakan rasio atau penalaran dalam mengkaji suatu permasalahan, melihat pepatah Jawa tersebut sudah tidak logis lagi. Yang cepat saja belum tentu kelakon, apalagi alon-alon. Bagi mereka, alon alon waton kelakon, betul-betul tidak masuk akal. Walhasil mereka tidak mau pakai ungkapan itu sebagai kata bijak.

Bahkan orang lantas mencap pepatah itu sebagai karakter orang Jawa yang identik dengan lamban. Omongan yang halus tutur bahasanya, juga tidak lepas dari tuduhan sebagai manifestasi karakteristik yang lamban. Hal ini menggejala di mana-mana. Dan anehnya tanpa ada pembelaan.

Tulisan di bawah ini bukan sebagai pembelaan, akan tetapi sekedar mencoba meletakkan ungkapan tersebut pada makna yang sebenarnya.

Alon-alon mempunyai arti pelan-pelan atau hati-hati. Makna yang terkandung di dalamnya adalah saat melakukan segala sesuatu sebaiknya tidak melakukannya dengan grusa-grusu atau terburu-buru. Menjalankan segala sesuatu harus penuh dengan kehati-hatian dan penuh dengan pertimbangan, pikirkan baik-baik dampak yang ditimbukan dari apa yang akan Anda lakukan. Istilahnya harus terukur.

Waton mempunyai arti dengan nalar atau rasional. Dalam melakukan sesuatu yang sedang dikerjakan tidak asal-asalan, tetapi harus dengan pertimbangan dan dilakukan dengan akal sehat.

Kelakon mengandung arti terlaksana atau mencapai tujuan yang telah direncanakan. Hal yang telah dijalankan dengan penuh pertimbangan dan akal sehat harus memiliki tujuan yang jelas. Dalam mengendarai kendaraan, misalnya, Anda harus menetapkan kemana Anda akan pergi, sehingga Anda dapat mengkalkulasi waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai tempat tujuan. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi untuk menghindari keterlambatan masuk kantor atau anda sedang ditunggu pejabat negara bukanlah dasar pembenar Anda boleh ngebut. Jalan raya tidak membedakan siapa Anda, jika tukang ojek ngebut dilarang oleh undang-undang maka sama halnya dengan Anda pun tidak boleh ngebut. Semua sama di mata jalan raya, tidak ada beda antara tukang ojek dengan pengusaha atau pejabat.

Dari uraian makna ungkapan ini menjadi jelas bahwa alon alon waton kelakon mempunyai pengertian yang mendalam. Kata ini tidak berada di kwadran otak kiri, tetapi berada di kwadran otak kanan. Dan merupakan kunci kesuksesan dalam menggapai suatu cita cita.

Ini adalah suatu petuah kebudayaan jawa, bahwa kepada siapapun dalam mencapai cita cita, dalam menjalani proses menempuh cita cita selalulah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kata hati atau rasa. Dan ketika suatu proses atau tindakan sesuai dengan kata hati, insya Alloh hasilnya akan mengembirakan. Inilah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh kata bijak alon alon waton kelakon. ** [ei]

Laboratorium Demokrasi

Oleh: Ludhy Cahyana
Departemen Komunikasi, Informasi, dan Media Massa DPP LDII

Siapapun meyakini demokrasi bukan segala-segalanya untuk mewujudkan kesejahteraan. Para teknokrat meyakini hanya teknologi yang membuat manusia menjadi sejahtera. Persoalannya adalah demokrasi adalah sistem yang membuat jalannya bifrokrasi bahkan teknologi sekalipun menjadi transparan, akuntabel, dan dikritik.

Tapi melaksanakan demokrasi yang ideal juga tak semudah membalik telapak tangan. Saya mencatat kata-kata juru bicara Fraksi TNI/Polri, Christina M Rantatena pada Sabtu, 10 Agustus 2002, menjelang pengesahan Perubahan Keempat UUD 45, yang a lot itu. Ini catatan saya terakhir sebelum fraksi TNI/Polri dilikuidasi dari DPR-MPR. Begini katanya, “Kita tak ingin menjadikan Indonesia laboratorium demokrasi…. Karena begitu penting dan strategisnya perubahan UUD 1945, maka semua pihak harus mau dan mampu mengesampingkan semua keinginan untuk memperjuangkan kepentingan sesaat, kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok….”

Demokrasi di Indonesia nyaris mirip kacang goreng yang dikudap dalam perbincangan politisi, mahasiswa, hingga para kyai. Bangsa ini telah bereksperimen dengan demokrasi dalam laboratorium negara. Diawali dengan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966) di bawah Soekarno, menuju demokrasi Pancasila (1967-1998) di bawah kontrol Soeharto. Ketiga model demokrasi itu tidak berakhir dengan baik. Pasca-Orde Baru, demokrasi sedang mencari bentuknya, entah menuju demokrasi liberal atau model lain.

Pemilihan presiden langsung adalah revolusi. Bukan hanya presiden yang dipilih langsung, gubernur, wali kota, dan bupati pun dipilih langsung. Ini pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia rakyat memilih sendiri pemimpinnya.

Saya jadi ingat kalimat diplomat kawakan AS, yang bilang begini: “Anggaplah pemilu berjalan bebas dan adil. Dan mereka yang terpilih adalah orang rasis, fasis, separatis yang secara terbuka menentang perdamaian.” Itu bisa terjadi dalam demokrasi. Demokrasi bisa berkembang, tetapi kebebasan konstitusional tidak.

Jack Snyder dalam From Voting to Violence (2000) menyampaikan pesan, “Membangun demokrasi bukan hanya menyingkirkan penguasaotoriter, dan selanjutnya demokrasi akan langgeng”. Snyder berpesan hati-hati menyelenggarakan demokrasi karena berpotensi memunculkan guncangan.
Jadi bila sepanjang Mei 2005-Juli 2010 paling tidak terjadi 49 kali konflik horisontal akibat pemilihan kepala daerah. Itulah akibat demokrasi kita saat ini. Bahkan mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan pilkada langsung perlu ditinjau ulang. Alasannya, pilkada langsung merusak moral masyarakat. Kerusakan itu masif karena melibatkan seluruh rakyat (Tempo, 3 Agustus 2010).

Apa yang sebenarnya terjadi dalam eksperimen demokrasi Indonesia? Prof Azyumardi Azra, Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, menyebut euforia demokrasi tidak berjalan sejajar dengan peningkatan pemahaman soal demokrasi itu sendiri. Kebebasan kerap disalahartikan sebagai “kebebasan tanpa aturan” (lawlessness freedom) dan tanpa kepatuhan pada hukum.

Gejala kekerasan yang terjadi menunjukkan masih jauhnya pemahaman demokrasi sebagai art of compromise. Mengalami demokrasi masih menjadi sesuatu yang baru. Demokrasi tidak cukup bisa dikembangkan sendiri. Ia harus disemaikan, dipupuk secara terencana. Ia membutuhkan pendidikan kewargaan yang akan mencakup democracy education, civic education, dan citizenship education.

Di mana musyawarah? Pancasila sebagai dasar negara menyinggung pula soal demokrasi dalam sila keempat yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Dalam pidato 1 Juni 1945 di depan anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, Soekarno berpidato, “…Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, ‘semua buat semua’, satu buat semua, semua buat satu. Saja yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan” (Tjamkan Pantja Sila!-Pantja Sila Dasar Falsafah Negara, editor: Amin Arjoso, 2002, halaman 25). “Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan,” tulis Soekarno.

Sedangkan bagi Mohammad Hatta, ada lima unsur demokrasi khas Indonesia, yakni rapat, mufakat, gotong royong, hak mengajukan protes bersama, dan hak menyingkir dari wilayah kekuasaan raja yang tidak adil. Musyawarah mufakat menjadi kata kunci. Tetapi praksis politik menunjukkan pudarnya permusyawaratan untuk mufakat. Tren baru mengarah pada demokrasi transaksional. Kandidat gubernur harus membayar konsultan politik untuk memoles citra dan itu berarti uang. Kandidat pun harus memberikan uang kepada pemilih.

Kapital menjadi salah satu faktor penting. Era pragmatisme politik tiba. Tak heran jika calon gubernur harus menyiapkan dana puluhan miliar rupiah untuk maju dalam pilkada. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tak memiliki kapital? Akankah politik dikuasai kelompok berkapital besar?

Apa yang terjadi sekarang ini mengingatkan kita pada tulisan Soekarno 69 tahun lalu dalam Pemandangan, 1941. Soekarno menulis, “…karena biasanya kaum borjuislah yang mendapat banyak kursi. Mereka kaum borjuis, punya radio-radio, mereka punya bioskop-bioskop, mereka punya sekolah-sekolah, mereka punya gereja-gereja, mereka punya partai-partai, semuanya itu biasanya dapatlah menjamin suara terbanyak bagi borjuis. Semuanya itu menjamin, bahwa biasanya utusan-utusan rakyat jelata kalah suara”. (Di Bawah Bendera Revolusi, 1965, halaman 586).

Akankah kita menikmati terjebak dalam demokrasi liberal dalam laboratorium demokrasi, yang jauh dari mufakat itu?.