Kongres Umat Islam untuk Bangun Umat

Jakarta (5/2). LDII bersama MUI menggelar Pra-Kongres Umat Islam Indonesia, untuk menggali masukan-masukan yang penting untuk Kongres Umat Islam ke-6, yang sedianya akan dilaksanakan di Yogyakarta pada 8-11 Februari 2015. KUII ke-6 sangat penting bagi umat Islam, sebagai momentum kebangkitan umat Islam di tengah penggerusan budaya, liberalisme, dan keterpurukan ekonomi di sebagian besar negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Untuk mendapat masukan dari berbagai komponen umat Islam, MUI dan DPP LDII menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra-Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) bertema Penguatan Politik, Ekonomi dan Budaya Indonesia Sebagai Manifestasi Komitmen Umat Islam Terhadap NKRI Berdasarkan Pancasila” pada Kamis (5/2/2015) di Gedung DPP LDII Senayan, Jakarta.

Dalam acara itu tersebut Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI, KH Adnan Harahap, menyampaikan demokrasi berakibat besar terhadap akhlak umat Islam. Tokoh-tokoh Islam yang berada di dalam partai politik saling serang dan membuka aib, yang menurutnya jauh dari nilai-nilai Islam. “Korupsi, kemiskinan, dan kebodohan tak pernah dikikis penyebabnya namun selalu diributkan akibatnya. Itulaah yang membuat umat Islam di Indonesia tertinggal dengan bangsa lain,” ujar KH Adnan Harahap.

Untuk itu KH Adnan Harahap berharap KUII ke-6 di Yogyakarta nanti benar-benar fokus kepada bagaimana membentuk umat Islam yang sebaik-baiknya umat, sebagaimana hadist Rasulullah SAW, di tengah-tengah keributan partai politik dan antara tokoh-tokoh Islam sendiri. “Pertama, Allah memuliakan umat Islam agar menjadi sebaik-baiknya umat. Umat Islam menjadi umat terbaik karena menyerukan kebaikan dan mencegah kejelekan,” ujarnya. Kedua, umat Islam disebut ummatan wasatan atau umat penengah yang netral. Dengan dua poin ini, ia berharap umat Islam menjadi kritis terhadap dirinya sendiri, sehingga selalu berbuat yang terbaik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Senada dengan KH Adnan Harahap, Ketua Bahtsul Matsail, KH Arwani Faisol menyatakan umat Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW al islaamu ya’lu walaa yu’la ‘alaih, agung, tinggi berharga sebagaimana konsep umat di dalam Alquran dan Alhadits. “Allah menyatakan menjadi sebaik-sebaiknya umat, sedangkan Rasulullah bersabda sebaik-baiknya umat adalah yang bermanfaat bagi orang lain, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya,” papar KH Arwani Faisol. Bila umat Islam melaksanakan hal tersebut, maka tak ada kepentingan pribadi karena semua orang mengerjakan kepentingan umat manusia.

Tak seperti saat ini, konflik terus berlangsung, salah satunya KPK dengan Polri. Bila semua orang bekerja untuk umat tak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang terus-menerus menciptakan konflik. Demikian halnya, di bidang ekonomi, seharusnya dengan kekayaan alam seperti ini, Indonesia kaya raya. Akibat prilaku umat Islam sendiri, umat Islam Indonesia mengalami kemiskinan. “Orientasi kebangsaan telah lenyap untuk membuat negeri gemah ripah, justru setelah merdeka banyak pemain yang membawa kepentingan. Hubud dunya, cinta dunia menjadi sumber kejahatan,” ujar KH Arwani Faisol.

Di lain sisi, KH Arwani Faisol memandang, pemerintah dan bangsa Indonesia sulit memberikan penghargaan bagi orang-orang yang terbaik. Para siswa pemenang olimpiade sains misalnya, masyarakat tak pernah tahu dapat apa dari pemerintah dan mereka saat ini bekerja di mana. Bahkan tokoh selevel Habibie, yang dapat berbagai penghargaan dari pemerintah Jerman, saat pulang ke Indonesia akhir tahun 1970-an sulit memperoleh pekerjaan dalam birokrasi.

Pada kesempatan yang sama Asrori S Karni dari Komisi Media dan Komunikasi MUI Pusat yang bertindak sebagai Panitia Pengarah KUII menyatakan harapannya memperoleh masukan dari FGD yang diadakan MUI dan LDII. Menurut Asrori, perhatian umat Islam yang mengikuti perbincangan-perbincangan sebelum KUII, mengerucut pada kepemimpinan, “Umat Islam itu merindukan pemimpin yang mampu mengatasi problem pokok umat Islam, seperti fragmentasi, friksi, dan konflik. Ukhuwah islamiyah harus menjadi prinsip pokok. Tanpa persatuan umat Islam sangat sulit untuk membangun kekuatan peran,” ujar Asrori. Dalam sejarah bangsa, aspirasi umat Islam selalu heterogen terhadap partai politik.

Pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana umat Islam yang heterogen ini tidak menjadi lemah. KUII sejak 1907 hingga saat ini, pada dasarnya mencari format penyelesaian masalah tersebut, “KUII sebenarnya mencari formulasi yang tepat untuk mencari solusi dari persoalan tersebut, termasuk di bidang politik. Apakah model seperti Masyumi, Majelis Ala Islam Indonesia, atau Majelis Syuro Umat Islam Indonesia,” ujar Asrori. Sementara itu, tantangan lainnya menurut Asrori, di dalam suasana kebatinan bangsa Indonesia pascareformasi adalah lebih memilih desentralisasi dibanding sentralisasi. “Ketika ada upaya penyatuan atau Majelis Syuro, muncul pula gugatan-gugatan, siapa yang memimpin? Sejauh apa wewenangnya? Atau mengapa dia yang memimpin?” ujar Asrori.

Asrori mengusulkan formula umat Islam yang terdiri dalam kelompok-kelompok agar menyatu, saling memperkuat satu sama lain, sesuai bidangnya masing-masing. “Bingkai NKRI, Pancasila, suka tidak suka menjadi pegangan. Peran partai politik, terutama ormas Islam yang bahkan lebih tua dari negara ini yang seharusnya menunjukkan peran. Jangan sampai umat Islam yang jadi mayoritas, menjadi minoritas karena terabaikan,” kata Asrori. (Noni/LINES)

Agar 1 Syawal Tak Lagi Berbeda-beda

suryadharma

Penentuan 1 Syawal sama halnya menentukan 1 Ramadan: selalu melahirkan perbedaan. Sebab itulah Kementerian Agama berinisiatif mengajak duduk ormas-ormas Islam untuk menetapkan kriteria, agar semua metode penentuan 1 Ramadan dan Syawal bisa seragam.

Ini harapan besar Menteri Agama Suryadharma Ali, agar di masa mendatang tidak ada lagi perbedaan di antara ormas Islam dalam menentukan 1 Syawal. Perbedaan pendapat antara ormas Islam dan pemerintah yang diwakili Kementerian Agama secara tak langsung menunjukkan otoritas pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama di Indonesia diabaikan.

“Dalam konteks bernegara, jelaslah ulil amri adalah pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI KH Maruf Amin. KH Maruf Amin berpendapat perbedaan itu wajar, namun segala keputusan yang berkaitan dengan masalah umat Islam, diserahkan kepada Kementerian Agama.

Legitimasi pemerintah ini penting. KH Maruf Amin mengingatkan, di zaman Rasulullah semua orang berhak melihat dan menentukan Ramadan dan Syawal, namun untuk mengumumkannya kepada umat, otoritas itu diberikan kepada Rasulullah SAW, “Karena beliau adalam ulil amri, seterusnya demikian di masa para sahabat dan seterusnya,” ujar KH Maruf Amin.

Untuk itulah Suryadharma Ali akan mengundang ormas-ormas Islam yang memiliki berbagai pandangan berbeda mengenai penentuan 1 Syawal, dalam sidang Isbat. Suryadharma Ali menekankan bahwa selain kementeriannya memegang otoritas mengatur kehidupan beragama, dalam hal penentuan Ramadan dan Syawal, lembaganya telah dilengkapi Badan Hisab Rukyat, yang bekerjasam dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Kerjasama dengan LAPAN ini penting, lantaran Kementerian Agama meyakini ilmu hisab dan rukyat sejalan dengan ilmu astronomi. Inilah yang akan ditampilkan dalam sidang Isbat mendatang, yang memadukan hisab dan rukyat dan astronomi sekaligus.

“Dalam menetapkan 1 Syawal, perlu ada jawaban secara keilmuannya. Demikian halnya kelompok yang sering berbeda dalam menetapkan awal bulan,” ujar Suryadharma Ali. Bahkan Kementerian Agama juga mempersilakan para duta besar menceritakan pengalaman mereka menentukan Ramadan dan Syawal di negara mereka.

pengamat_hilalSelain itu, Menteri Agama juga akan mengundang kelompok masyarakat yang memiliki hitungan hilal yang berbeda untuk hadir di sidang isbat. “Kita akan menampilkan kelompok masyarakat yang menentukan tinggi hilal itu berbeda kriterianya. Ada yang enam, empat, dua, dan di bawah satu derajat. Kita mau tahu alasan ilmiahnya, bagaimana menetapkan kriteria. syukur-syukur ke depan kita bisa menjadi satu kriteria saja,” tambah Suryadharma.

Suryadharma Ali juga meminta agar umat Islam di Indonesia dapat mengacu kepada pemerintah dalam menentukan 1 Syawal mendatang. “Kita harap umat Islam bisa memberikan mandat penuh kepada pemerintah sebagai ulil amri. Manakala ada perbedaan lalu, pemerintah menetapkan awal bulan melalui sidang isbat, maka perbedaan itu dihentikan mengikuti ketetapan pemerintah,” tegasnya.

Kemenag belum bisa memastikan jatuhnya 1 Syawal 1434 Hijriah. Seperti saat penetapan 1 Ramadan 1434 Hijriah lalu, pemerintah perlu mengadakan sidang isbat yang rencananya, sidang isbat 1 Syawal pada Rabu 07 Agustus 2013.

Kepala Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII Drs KH Aceng Karimullah sependapat dengan Menteri Agama Suryadharma Ali. Ilmu astronomi sangat membantu dalam menentukan penampakan hilal, dengan kata lain astronomi dapat membantu menentukan hisab dan rukyat, “Penggunaan astronomi menghasilkan hisab dan rukyat yang lebih berkualitas,” papar KH Aceng Karimullah.

Dengan demikian penetapan kriteria melalui konsensus dari ormas menjadi lebih mudah. Aceng Karimullah menekankan pentingnya kekompakan umat Islam dalam penentuan 1 Syawal, “Ormas Islam di Indonesia itu tunduk pada peraturan pemerintah, perbedaan itu keniscayaan, namun sesuatu yang sudah diterima banyak orang dan telah disepakati pemerintah sebagai ulil amri, sebaiknya dilaksanakan. Itulah wujud kekompakan dan badan yang satu. Agar umat islam di Indonesia dapat lebih mudah mewujudkan kesejahteraan bersama,” tutup KH Aceng Karimullah. (aan/lc)

Tausiyah MUI Kota Banjarmasin

banjarjul13

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yaitu Bpk. Drs.KH.MURJANI SANI, M.Ag. telah mengunjungi Masjid LDII Banjarmasin (Masjid Al Hidayah Jl. Mangis Gg. Nangka Rt. 20.) sekaligus memberikan  Siraman Rohani (Tausyiah)  kepada Warga LDII Kota Banjarmasin, dimana Dalam Tausyiah beliau menjelaskan  Bagaimana pentingnya Silaturrahim sesama Muslim dengan Muslim lainnya, sebab beliau menyitir suatu Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim “ Barang Siapa yang ingin dimurahkan Rizki dan dipanjangkan umurnya maka perbanyaklah Silaturahim” jangan sampai Khotiurrohim (memutus family).

Selanjutnya beliau menjelaskan Kepada warga LDII tentang nilai nilai Silaturrahim sebagai  wujud aktualisasi dalam kehidupan sehari hari sebagai umat Islam. Tentang 6 (enam) Kewajiban seorang Muslim dengan Muslim lainnya:

1) Kewajiban menjawab Salam.
2) Kewajiban mendatangi undangan  ketika diundang (terutama walimatul urus).
3) Kewajiban memerikan Nasehat Bila dimintai  Nasehat (Amar ma’ruf nahi munkar).
4) Kewajiban Menjawab orang yang Bersin.
5) Kewajiban Menjenguk Orang yang sakit.
6) Kewajiban menghantarkan Jenazah bila ada yang meninggal Dunia.

LDII Lampung Timur Dampingi Kunjungan Kerja MUI Pusat

lampungjul13

Bertempat di Pondok Pesantren Darul Hidayah, Desa Sri Minosari, Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, pada tanggal 23 Juni 2013 melaksanakan kunjungan kerja di Kab. Lampung Timur selama sehari. Dalam kunjungan ini didampingi oleh Hi. Marsendah Harahap, SH MH (Hakim Tinggi Provinsi Banten), Anwar Ahmad (staf masjid Istiqlal Jakarta), Suwarno, S.Ag Wakil Ketua DPD LDII Lampung Timur dan Kyai Ahmad Syafe’i Noor mewakili Pengurus MUI Lampung Timur serta Kapolsek Pasir Sakti (AKP Beny Sandra, SH). Hadir dalam kunjungan kerja ini adalah Camat Labuhan Maringgai (Mukholis, SE), Kepolisian Sektor Labuhan Maringgai, Kepala Desa se-Kecamatan Labuhan Maringgai, Para Kyai dan Ulama se-Lampung Timur, Ormas Islam se-Lampung Timur, dan para undangan.

Maksud dan tujuan dari kunjungan kerja ini adalah MUI Pusat ingin melihat dari dekat perkembangan pondok pesantren yang ada di daerah-daerah, perkembangan ormas-ormas Islam, kinerja para ulama-ulama dalam membangun dan mendidik umat Islam, sinergitas para ulama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan MUI Pusat bisa merumuskan program-program kerja yang mengakomodir umat di lapisan tingkat bawah.

Dalam tausiyahnya KH. Drs. Adnan Harahap, menyampaikan,”Kita ini harus sesering mungkin untuk melakukan silaturrohim tanpa melihat status dalam masyarakat, agama, suku, ras dan budaya, sehingga dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan umat dan pembangunan nasional sikap yang harus diwujudkan adalah amanah, jujur, rukun, kompak dan bisa kerjasama yang baik, serta jangan bergaya hidup hidonis artinya harus hidup sederhana sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW yang artinya,”sungguh beruntung orang yang hidup hemat dan bekerja keras”.

Selain itu sebagai warga negara yang baik kita ini tidak usah memikirkan di luar kemampuan kita, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita, sehingga hidup ini penuh kedamaian, tidak melihat sana sini, berkomentar yang tidak jelas arahnya, sebagai contoh ketika belum menjadi pejabat selalu mengkritik dan berkomentar, tetapi begitu jadi pejabat atau penguasa justru melakukan tindakan korupsi. Untuk itu program pendidikan baik formal maupun informal kita hidupkan dan kita laksanakan serta harus didukung oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah sebagai stakeholder pendidikan nasional.

MUI Resmikan Masjid an-Nisa, Pondok Gede

Jakarta – Beriringan dengan buka puasa bersama masyarakat sekitar, pada 5 Agustus 2012 lalu, pengurus masjid An-Nisa di Kelurahan Jaticempaka, Pondok Gede, kedatangan tamu terhormat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Pondok Gede. Acara tersebut sejatinya merupakan acara tarawih keliling oleh MUI yang dilakukan di beberapa masjid yang ada dalam wilayah Pondok Gede.

Selepas tarawih, KH Ubaidillah Abdul Jalil, MA, Ketua MUI Pondok Gede memberikan tausiah agama. Beliau mengajak masyarakat untuk mengenyampingkan perbedaan dan bersatu dalam persamaan. “Mari kita satukan kekuatan kita untuk memperbaiki akhlak umat,” ajaknya. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian Masjid An-Nisa oleh KH Ubaidillah lalu makan bersama, sebelum ditutup dengan doa.

mrizky_sani@yahoo.co.id